Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun resmi beralih nama (re-branding) dan logo. Dari sebelumnya PD BPR Karimun saat ini telah diubah menjadi Perumda BPR Tuah Karimun.
Nama dan logo baru BPR itu diresmikan oleh Wakil Bupati Karimun, Anwar Hasyim, di kantor BPR Tuah Karimun, jalan Pramuka, Kelurahan Tanjungbalai Kota, Rabu (24/1).
Perubahan nama dan logo ini telah sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BPR serta melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2023 tentang perizinan peralihan badan hukum dan adanya perubahan logo.
Direktur Utama Perumda BPR Tuah Karimun, Azlan, mengatakan pasca pembaharuan itu pihaknya akan terus berinovasi melalui produk dan layanan demi mendorong laju perekonomian masyarakat. Salah satu yang paling unggul adalah layanan Kredit Usaha Rakyat Daerah (Kurda).
Baca Juga
“Kurda ini produk unggulan kami, di mana kami bekerja sama dengan dinas koperasi. Peminjam khusus untuk segmen UMKM yang butuh pembiayaan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penerima program ini bisa mendapat pembiayaan maksimal plafon hingga Rp 10 juta dengan bunga nol persen, setelah mendapat subsidi pemerintah. Program ini berlaku hingga akhir tahun 2024 mendatang.
“Untuk persyaratan silahkan ajukan ke kami. Terdaftar di dinas koperasi, memiliki NIB, dan layak secara usaha. Artinya memang pelaku usaha,” terangnya.
“Untuk UMKM ini kita sudah mencairkan sekitar Rp 800 juta dengan jumlah 100 nasabah,” jelasnya.
Sementara Wakil Bupati Karimun, Anwar Hasyim, menjelaskan BPR tersebut telah beroperasi sejak tahun 2002 dan telah berkontribusi terhadap perputaran ekonomi maupun PAD Karimun.
“Hanya saja kita harus maklumi selama dua tahun masa COVID-19, semua sektor terkena,” katanya.
Dikatakannya, pada pembaharuan sistem ini, maka kepemilikan saham pada Perumda BPR Tuah Karimun 100 persen milik Pemda Karimun.
“Sebelum berganti itu kita masih bersama bank Riau-Kepri Syariah. Hari ini kita sudah berdiri sendiri,” jelasnya.
Anwar menginginkan BPR Tuah Karimun bisa semakin meningkatkan pelayanan dan kontribusi terhadap PAD di Kabupaten Karimun.
“Yang paling utama itu, kemudahan-kemudahan harus diberikan kepada masyarakat, kalau ini sudah tergiring maka PAD ini akan berdampak,” tutupnya.
