Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Golkar Dapil Kepulauan Riau (Kepri), Cen Sui Lan, mengajukan pembangunan 50 halte laut , dalam istilah lain disebut dermaga rakyat atau pelabuhan rakyat (pelantar) untuk wilayah Provinsi Kepri, pada tahun anggaran 2024 mendatang.
Cen Sui Lan berjuang untuk pembangunan 50 halte laut di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, sebagai tindak lanjut hasil reses, pada awal tahun 2023 lalu. Saat Cen Sui Lan melaksanakan reses, para kepala desa dari Kabupaten Karimun secara khusus menemui Cen Sui Lan. Mereka meminta agar dibangun dermaga rakyat.
Begitu juga halnya saat reses ke Kabupaten Lingga, Bintan, Kepulauan Anambas dan Natuna. Para kepala desa meminta Cen Sui Lan untuk memperjuangkan pembangunan dermaga rakyat atau halte laut tersebut.
Aspirasi tersebut diakomodir dan diusulkan pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan Dirjen Perhubungan Darat (Hubdat) Kementerian Perhubungan RI, Rabu (5/7/2023) kemarin.
RDP tersebut dihadiri Dirjen Perhubungan Darat (Hubdat) Kemenhub RI Komjen Hendro Sugiatno. RDP ini membahas tentang rencana alokasi prioritas anggaran tahun anggaran 2024 sekaligus evaluasi kegiatan tahun anggaran 2023 Ditjen Hubdat Kemenhub RI.
Dalam RDP tersebut, Cen Sui Lan menjelaskan, Provinsi Kepulauan Riau itu lebih banyak lautnya dibandingkan daratan. Pada kesempatan ini, saya mohon agar kabupaten-kabupaten di Kepri yang sangat memerlukan halte laut, pada tahun anggaran 2024, lebih diprioritaskan pembangunan halte laut. Pembangunan halte laut ini untuk connectivity atau konektifitas masyarakat.
“Jadi, bukan halte yang besar-besar. Tapi, halte (laut) yang kecil untuk masyarakat di kepulauan. Saat ini, masyarakat di Kepri sangat susah untuk melanjutkan perjalanan. Halte laut yang kecil itu diperbanyak pembangunannya. Itu sangat diperlukan masyarakat di daerah kepulauan,” jelas Cen Sui Lan.
Kepada suaraserumpun.com, Cen Sui Lan menyampaikan, bagi masyarakat Kepulauan Riau, halte laut atau dermaga rakyat itu sangat dibutuhkan oleh desa-desa se-Provinsi Kepri. Halte laut atau pelabuhan rakyat (pelantar) merupakan infrastruktur yang paling utama untuk akses transportasi. Perlu diketahui, Kepulauan Riau terdiri dari 2.205 pulau. Justru itu, halte laut harus dibangun untuk kepentingan masyarakat di daerah kepulauan.
“Jadi, bukan halte yang besar-besar. Tapi, halte (laut) yang kecil untuk masyarakat di kepulauan. Saat ini, masyarakat di Kepri sangat susah untuk melanjutkan perjalanan. Halte laut yang kecil itu diperbanyak pembangunannya. Itu sangat diperlukan masyarakat di daerah kepulauan,” jelas Cen Sui Lan.
Kepada suaraserumpun.com, Cen Sui Lan menyampaikan, bagi masyarakat Kepulauan Riau, halte laut atau dermaga rakyat itu sangat dibutuhkan oleh desa-desa se-Provinsi Kepri. Halte laut atau pelabuhan rakyat (pelantar) merupakan infrastruktur yang paling utama untuk akses transportasi. Perlu diketahui, Kepulauan Riau terdiri dari 2.205 pulau. Justru itu, halte laut harus dibangun untuk kepentingan masyarakat di daerah kepulauan.
“Halte laut atau dermaga rakyat maupun pelantar namanya itu, sangat dibutuhkan untuk melakukan perjalanan bagi masyarakat di desa-desa yang lokasinya berpencar di pulau-pulau kita di Kepri. Semoga pembangunan 50 halte laut untuk wilayah Kepri ini, direalisasikan pada tahun anggaran 2024 nanti,” ujar Cen Sui Lan yang juga Ketua Dewan Pembina Masyarakat Transportasi (MTI) Provinsi Kepri, Kamis (6/7).
