Menu

Mode Gelap

Warta · 11 Mei 2022 22:41 WIB ·

Dalam Forum Provinsi se-Indonesia, Ansar Sebut Dukung Pemekaran Provinsi Natuna-Anambas


 Gubernur Ansar saat hadir forum provinsi se Indonesia, Selasa (10/5) di Bali. Foto: Dok Diskominfo Kepri Perbesar

Gubernur Ansar saat hadir forum provinsi se Indonesia, Selasa (10/5) di Bali. Foto: Dok Diskominfo Kepri

ADVERTISEMENT
advertisement

Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, mengikuti agenda hari kedua Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) tahun 2022 di Hotel Discovery Kartika Plaza, Kuta Selatan, Bali, Selasa (10/5).

Dalam forum tersebut, Ansar menyampaikan dukungannya terkait rencana pemekaran daerah di Provinsi Kepri, yakni pemekaran Kabupaten Natuna menjadi Provinsi. Ia menganggap rencana pemekaran itu sebagai usaha mendukung kepentingan strategis nasional.

ADVERTISEMENT
advertisement

Selain itu, menurutnya, Pemekaran daerah provinsi ini juga sebagai perwujudan UU nomor 23 tahun 2014 pasal 49 yang menyatakan Pembentukan Daerah berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional.

“Berlaku untuk daerah perbatasan, pulau-pulau terluar. Dimana Kepri merupakan daerah perbatasan dengan beberapa pulau terluar di dalamnya,” ungkapnya dalam forum yang dihadiri seluruh Gubernur se-Indonesia tersebut.

ADVERTISEMENT
advertisement

Dalam kesempatan itu, ia juga memaparkan gambaran umum dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Kepri. Menurutnya, wilayah Provinsi Kepri yang didominasi 96 persen perairan memiliki persoalan yang berbeda dengan Provinsi lain yang didominasi daratan dalam bidang pembangunan.

Dimana, daerah kepulauan juga harus mengalami percepatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat di kepulauan, serta penyediaan payung hukum yang kuat bagi  pulau-pulau terluar. Maka dari itu, ia mendorong agar RUU Daerah Kepulauan bisa segera direalisasikan menjadi UU agar menjadi pemicu kebangkitan ekonomi di kepulauan.

ADVERTISEMENT

“Bila RUU ini ditetapkan menjadi Undang-undang maka akan menjadi trigger kebangkitan ekonomi dan kemajuan pembangunan di daerah kepulauan, sehingga kehidupan ekonomi dan masyarakat serta pemerataan pembangunan dapat tercapai,” ucapnya.

Ia menjelaskan, selain Kepri juga ada 8 Provinsi lainnya yang juga daerah Kepulaun dan tergabung dalam Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan terus mendorong untuk percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan.

Mantan Anggota Komisi V DPR RI ini menambahkan, Pemprov Kepri meraih nilai 291 dalam sistem merit  tahun 2021. Nilai tersebut mengalami peningkatan 10 poin dari tahun 2020.

ADVERTISEMENT

Adapun aspek yang dinilai antara lain perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan, serta sistem informasi.

“Adapun mengenai penambahan nilai sistem merit di lingkungan Pemprov Kepri dari sisi pengadaan pegawai, Pemprov Kepri sudah memiliki kebijakan internal terkait pengadaan ASN dan diperbaharui sesuai kebutuhan serta dilaksanakan secara konsisten. Dari sisi penggajian, penghargaan dan disiplin, tunjangan kinerja sudah memperhitungkan hasil penilaian kinerja sebagai faktor utama disamping disiplin kerja,” ungkapnya.

Dapatkan update berita langsung dari Smartphone anda melalui telegram. Klik t.me/kepripediacom untuk bergabung
Artikel ini telah dibaca 53 kali

Penulis: | Editor: Redaksi


ADVERTISEMENT
advertisement
Tetap terhubung dengan kami:
advertisement
Baca Lainnya

Daftar Pemilih di Kepri per Juni 2022 Bertambah 1.947 Orang dari DPT 2020

6 Juli 2022 - 20:23 WIB

Karimun Dapat Suplai 75 Ekor Sapi dari Natuna untuk Penuhi Kebutuhan Hewan Kurban

6 Juli 2022 - 14:15 WIB

Ini Jadwal Pemutihan Pajak Kendaraan di Batam

6 Juli 2022 - 13:42 WIB

HUT Bhayangkara ke-76, Ansar Berharap Kepri Semakin Kondusif

6 Juli 2022 - 12:17 WIB

28 Guru di Bintan Diberi Promosi, Naik Jabatan Jadi Kepala Sekolah

6 Juli 2022 - 11:38 WIB

Dana Pinjaman PT SMI Belum Cair, Sekdaprov: Sudah Diajukan, Cairnya Bertahap

6 Juli 2022 - 11:30 WIB

Trending di Warta
advertisement