Menu

Mode Gelap

Warta · 11 Mei 2022 22:41 WIB

Dalam Forum Provinsi se-Indonesia, Ansar Sebut Dukung Pemekaran Provinsi Natuna-Anambas


					Gubernur Ansar saat hadir forum provinsi se Indonesia, Selasa (10/5) di Bali. Foto: Dok Diskominfo Kepri Perbesar

Gubernur Ansar saat hadir forum provinsi se Indonesia, Selasa (10/5) di Bali. Foto: Dok Diskominfo Kepri

Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, mengikuti agenda hari kedua Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) tahun 2022 di Hotel Discovery Kartika Plaza, Kuta Selatan, Bali, Selasa (10/5).

Dalam forum tersebut, Ansar menyampaikan dukungannya terkait rencana pemekaran daerah di Provinsi Kepri, yakni pemekaran Kabupaten Natuna menjadi Provinsi. Ia menganggap rencana pemekaran itu sebagai usaha mendukung kepentingan strategis nasional.

ADVERTISEMENT

Selain itu, menurutnya, Pemekaran daerah provinsi ini juga sebagai perwujudan UU nomor 23 tahun 2014 pasal 49 yang menyatakan Pembentukan Daerah berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional.

“Berlaku untuk daerah perbatasan, pulau-pulau terluar. Dimana Kepri merupakan daerah perbatasan dengan beberapa pulau terluar di dalamnya,” ungkapnya dalam forum yang dihadiri seluruh Gubernur se-Indonesia tersebut.

Dalam kesempatan itu, ia juga memaparkan gambaran umum dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Kepri. Menurutnya, wilayah Provinsi Kepri yang didominasi 96 persen perairan memiliki persoalan yang berbeda dengan Provinsi lain yang didominasi daratan dalam bidang pembangunan.

Dimana, daerah kepulauan juga harus mengalami percepatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat di kepulauan, serta penyediaan payung hukum yang kuat bagi  pulau-pulau terluar. Maka dari itu, ia mendorong agar RUU Daerah Kepulauan bisa segera direalisasikan menjadi UU agar menjadi pemicu kebangkitan ekonomi di kepulauan.

“Bila RUU ini ditetapkan menjadi Undang-undang maka akan menjadi trigger kebangkitan ekonomi dan kemajuan pembangunan di daerah kepulauan, sehingga kehidupan ekonomi dan masyarakat serta pemerataan pembangunan dapat tercapai,” ucapnya.

Ia menjelaskan, selain Kepri juga ada 8 Provinsi lainnya yang juga daerah Kepulaun dan tergabung dalam Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan terus mendorong untuk percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan.

Mantan Anggota Komisi V DPR RI ini menambahkan, Pemprov Kepri meraih nilai 291 dalam sistem merit  tahun 2021. Nilai tersebut mengalami peningkatan 10 poin dari tahun 2020.

ADVERTISEMENT

Adapun aspek yang dinilai antara lain perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan, serta sistem informasi.

“Adapun mengenai penambahan nilai sistem merit di lingkungan Pemprov Kepri dari sisi pengadaan pegawai, Pemprov Kepri sudah memiliki kebijakan internal terkait pengadaan ASN dan diperbaharui sesuai kebutuhan serta dilaksanakan secara konsisten. Dari sisi penggajian, penghargaan dan disiplin, tunjangan kinerja sudah memperhitungkan hasil penilaian kinerja sebagai faktor utama disamping disiplin kerja,” ungkapnya.

Gabung dan ikuti kami di :

Penulis: | Editor: Redaksi



whatsapp facebook copas link

Baca Lainnya

Roby Ingatkan Jangan Ada Pungli Dalam PPDB SD dan SMP di Bintan

12 Juni 2024 - 15:08 WIB

IMG 20240612 WA0018 11zon

Permudah Akses Perizinan, KKP Asistensi Pemanfaatan Ruang Laut di Karimun

12 Juni 2024 - 15:02 WIB

IMG 20240612 WA0012 11zon

Bupati Bintan Sampaikan Ranperda Laporan Pertanggungjawaban APBD 2023

11 Juni 2024 - 12:07 WIB

IMG 20240611 WA0006 11zon

PDAM Tirta Mulia Karimun Perbaikan Pipa, Distribusi Air Bersih Terhenti Sementara

10 Juni 2024 - 14:45 WIB

jq7zzn42z7bsvuycnxpi e1667912657178

Job Fair Digelar Lagi, Roby Optimis Angka Pengangguran Terbuka Semakin Menurun

8 Juni 2024 - 09:41 WIB

Sambutan Bupati Bintan Roby Kurniawan di Pembukaan Job Fair 2024

KPU Karimun Mulai Rekrut 745 Petugas Pantarlih Pilkada 2024

7 Juni 2024 - 13:24 WIB

IMG 20231103 WA0031 11zon
Trending di Warta