Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menginstruksikan Dinas Pendidikan agar kedepan penandatanganan kontrak PTK non ASN dilakukan di awal tahun. Hal itu bertujuan untuk memberi kepastian para tenaga honorer dan dapat memberikan dorongan semangat dalam bekerja.
“Tahun depan tidak boleh lagi ada keterlambatan perpanjangan kontrak, begitu awal tahun dimulai maka para guru non ASN sudah harus mendapatkan kepastian,” tegasnya dalam kegiatan penandatanganan surat perjanjian kerja PTK non ASN di Karimun, Kamis (10/3).
Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan, pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang wajib dipenuhinya oleh negara. Karena itu, kesejahteraan para guru yang merupakan kunci dari pendidikan wajib diperhatikan oleh pemerintah daerah.
“Saat ini walaupun dengan anggaran yang terbatas namun saya berjanji secara bertahap akan mengupayakan untuk menambah insentif bagi para guru,” ujarnya.
Ia juga mengaku, sangat memahami kondisi dan kesulitan yang dialami para guru terutama yang non ASN. Karena itu, ia meminta para guru terus bersemangat melakukan tugas mulia untuk mendidik generasi muda Kepri.
Sementara itu, Kepala Disdik Kepri, Andi Agung, menyebut jumlah PTK non ASN di Kabupaten Karimun berjumlah 549 orang. Dengan rincian, 345 orang di Tanjung Balai dan 204 orang di Kundur. Sementara total PTK non ASN diperpanjang kontraknya melalui APBD Provinsi Kepri tahun 2022 sebanyak 2.953 orang.
Dijelaskannya, sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan guru Pemprov Kepri telah mengajukan usulan perekrutan guru P3K sebanyak 1.797 orang. Namun yang disetujui oleh pemerintah pusat hanya 867 orang.
“Karena itu kita memandang masih perlu dilakukan perpanjangan kontrak untuk guru-guru pendidik non ASN untuk menutupi kekurangan terutama di pulau-pulau,” kata Andi Agung.
