Calon Bupati Karimun nomor urut 3, Bakti Lubis, menjadi narasumber dalam diskusi publik bersama dosen dan mahasiswa yang digelar di Universitas Karimun (UK), Jumat, 22 November 2024.
Dalam kesempatan itu, Cabup Bakti Lubis memaparkan berbagai program yang tertuang dalam visi misinya sebagai upaya kebijakan strategis yang akan dijalankan jika terpilih menjadi Bupati Karimun periode 2025-2030.
“Tadi dapat kami menjelaskan secara gamblang yang akan menjadi langkah-langkah penguatan struktur pemerintahan dan penguatan pendapatan daerah serta program prioritas kita ke depan,” ucapnya.
Salah satu hal yang disoroti mahasiswa adalah komitmen kebijakan untuk menjaga lingkungan ketika membangun kawasan industri yang menjadi salah satu kebijakan strategis paslon Bakti – Raja (BARA).
Baca Juga
“Mereka tadi mempertanyakan seperti apa jaminan tata kelola lingkungannya, tentu itu menjadi suatu prasyarat resmi dari regulasi yang ada maupun kebijakan yang nanti kita akan terapkan,” jelasnya.
Selain itu, Bakti Lubis juga memberikan penjelasan secara detail mengenai sistem rancangan program-program dan struktur anggaran yang efesien tanpa adanya celah korupsi.
“Sejujurnya sudah tidak ada lagi celah korupsi itu di tata kelola anggaran, hanya di kebijakan dasar pada usulan pembanguan, mana yang prioritas dan tidak. Tentu didahulukan yang prioritas dahulu,” katanya.
“Namun pada tatanan teknisnya, masih ada barangkali yang dirasa belum prioritas, itu muncul. Sementara yang menurut sebagian masyarakat sangat prioritas belum muncul,” tambahnya.
Menurutnya, mahasiswa dalam diskusi publik ini juga tertarik untuk menggali lebih dalam pada program unggulan BARA tentang peluang membuka lapangan kerja yang lebih luas.
“Yang menarik bagi anak-anak kita mahasiswa ini adalah bagiamana kesempatan lapangan pekerjaan. Kami bersyukur sudah memikirkan hal itu secara terukur,” paparnya.
Pasangan Bakti – Raja memang dikenal konsentrasi terhadap optimalisasi dan penguatan pendapatan daerah dengan membentuk empat BUMD yakni industri, pertambangan, pariwisata, dan pertanian atau agrobisnis.
Dengan begitu, berbagai program dan kebijakan bersifat pembiayaan seperti layanan kesehatan gratis, pendidikan gratis dan lain sebagainya akan dapat direalisasikan. Sebab, ketersediaan anggaran daerah yang mumpuni untuk hal tersebut.
