Ditjen PSDKP Cek Pulau Terluar di Kepri, Pastikan Dikelola Sesuai Aturan

Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan pemanfaatan mengelola pulau kecil terluar di Kepulauan Riau oleh pihak tertentu sehingga dilakukan pengawasan secara intensif.  

“Pulau kecil terluar pemanfaatan betul-betul dikelola dengan baik sesuai dengan perizinan yang diberikan,” ujar Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin, usai melakukan pengawasan di Pangkalan PSDKP Batam Jembatan II Barelang, Jumat (12/5). 

Dari hasil pengawasan di lapangan pulau pulau kecil di Kepri pemanfaatan masih sesuai dengan aturan yang ada. Artinya belum ada temuan pelanggaran dengan pemanfaatan pulau-pulau tersebut. 

“Ada tiga pulau kecil terluar di Kepri ini sesuai dengan Kepres nomor 6 tahun 2017 yakni pulau Putri, Pulau Baranti dan Pulau Nipah. Tadi fokus kami di pulau Putri dan Alhamdulillah pemanfaatan masih sesuai dengan peruntukan yang ada,” ujar Adin, kepada wartawan. 

Baca Juga

Ramai Kabar Soal BPJS Honorer Pemkab Karimun Dinonaktifkan

Transisi Pemerintahan Karimun, Aunur Rafiq Gelar Pertemuan Dengan Iskandarsyah

Ketua DPRD Karimun Serahkan Bantuan Nasi Bungkus ke Korban Banjir di Baran Barat

Satu Rumah Warga Terdampak Longsor Akibat Cuaca Ekstrem di Karimun

Soal Aktivitas Tambang Bauksit PT TAB di Desa Sebele, Warga: Kami Masih Hentikan Dulu

Dijelaskan Adin, untuk pulau kecil terluar yang tercatat sesuai dengan Kepres nomor 6 tahun 2017, pemanfaatan nya ada tiga yakni konservasi, kesejahteraan masyarakat dan Pertahanan. 

“Nah fokus pengawasan dari KKP untuk poin konservasi dan kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan,” ujarnya. 

Dari pengawasan di laporan di tidak ditemukan adanya pelanggaran dan yang menonjol. Namun, Pulau Putri pemanfaatan masih dikelola oleh pemko untuk pariwisata. 

“Yang kita lihat di lapangan, di Pulau Putri khususnya ada tiga wilayah partner kerja pemerintah, selain kami dari KKP, ada pemanfaatan dari Pemda serta rekan kita dari Distrik Navigasi Dinas Perhubungan untuk lampu suar keselamatan berlayar. Itu sesuai aturan,” ujar Adin. 

Begitu juga dengan pulau Nipah dan Baranti pemanfaatan sesuai dengan aturan dimana di sana ada pos pengamanan TNI Angkatan Laut. 

“Jika ada pemanfaatan lain tentu akan kita cek karena untuk pemanfaatan kegiatan lainnya harus ada izin dari dari KKP. Perusahaan misalkan kalau mau kelola harus ada izinnya,” tutur Adin.

Secara umum Indonesia untuk pulau kecil terluar yang dimaksud dalam Kepres nomor 6 tahun 2017 total ada 111 pulau dan itu terawasi.