Menu

Mode Gelap

Hukum Kriminal · 15 Sep 2022 09:08 WIB

Dugaan Korupsi di Baperlitbang 2020 Jadi Kasus ‘Warisan’ di Kejari Karimun, Kajagung Diminta Respons


					Ilustrasi. Foto: Kumparan Perbesar

Ilustrasi. Foto: Kumparan

Penanganan kasus dugaan korupsi biaya perjalanan dinas dan makan minum rapat tahun 2020 di tubuh Baperlitbang Karimun, Kepulauan Riau masih menyisakan tanda tanya bagi publik.

Pasalnya, proses penyelidikan yang dilakukan jaksa telah dua kali melalui pergantian Kajari Karimun. Bahkan, keduanya sempat merilis kasus tersebut dalam capaian kinerja tahunan pada bidang pidana khusus.

ADVERTISEMENT

Dengan begitu, kasus ini masih menjadi ‘warisan’ yang harus diselesaikan, mengingat tidak sedikit anggaran yang terserap dalam kasus itu. Sehingga harus segera dibuka ke publik.

Kasus itu berawal dari adanya temuan di BPKP Kepri atas audit kepatuhan penanganan Pandemi COVID-19 di tahun 2020 lalu dengan total seluruh Pemda sebanyak Rp 48,5 miliar.

“Kepala Kejaksaan Negeri Karimun silih berganti, tapi tak satupun mampu mengusut tuntas. Dan anehnya lagi, setiap mantan Kajari yang gagal mengungkap kasus besar, selalu dipromosikan kenaikan jabatannya,” ungkap penggiat antikorupsi Kepri, M Hafidz, di Batam Rabu (14/9).

Dikabarkan, kasus dugaan korupsi Baperlitbang Karimun ini telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Jakarta beberapa waktu lalu.

Hal tersebut buntut dari ketidakmampuan Kejaksaan Negeri Karimun dalam mengusut kasus itu, meskipun menjadi temuan BPKP RI dalam audit kepatuhan penanganan pandemi COVID-19 tahun 2020 lalu.

“Karimun ini daerah perbatasan. Jika penegakan hukum di Karimun masih bisa ‘dinegosiasi’, maka itulah citra dari penegakan hukum di Indonesia di mata dunia,” jelasnya.

Meski audit investigasi yang diajukan kepada Inspektorat Daerah Karimun telah merampungkan hasilnya pada Juli 2022 lalu dalam kasus ini, namun belum ada tindak lanjut atas kasus yang menjadi temuan dalam pemeriksaan BPK RI tersebut.

ADVERTISEMENT

“Kejari Karimun sebagai Aparatur Penegak Hukum (APH) yang mengajukan audit untuk proses lanjutan dalam perkara ini,” ujar Kepala Inspektorat Daerah Karimun, Asep Zainal Arifin, Rabu (6/7) lalu.

Dalam kasus ini, Kejaksaan Negeri Karimun juga telah memeriksa sejumlah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Baperlitbang Karimun untuk mengetahui lebih jauh kasus tersebut.

Gabung dan ikuti kami di :

Penulis: | Editor: Redaksi



whatsapp facebook copas link

Baca Lainnya

Terungkap! Pelaku Kasus Pembuangan Bayi di Karimun Ternyata Sepasang Kekasih

16 Juni 2024 - 14:52 WIB

IMG 20240616 WA0079 11zon

Desak Kepastian Hukum Kasus Halimah, Tim 15 Kembali Datangi Denpom Batam

13 Juni 2024 - 14:13 WIB

IMG 20240613 WA0010 11zon

2 Pelaku Penyelewangan BBM Subsidi di Batam Diamankan Polisi, Begini Modusnya

13 Juni 2024 - 10:25 WIB

Barang bukti penyelewengan BBM Subsidi yang diamankan Ditreskrimsus Polda Kepri

Pria di Batam Culik dan Cabuli Gadis 14 Tahun

11 Juni 2024 - 12:48 WIB

IMG 20240611 WA0012 11zon

Pemuda 24 Tahun di Karimun Ditangkap Usai Gondol Besi Penutup Selokan

10 Juni 2024 - 13:30 WIB

IMG 20240610 WA0005 11zon

Dugaan Kasus Pemalsuan Surat Tanah, Hasan Terancam 8 Tahun Penjara

10 Juni 2024 - 09:16 WIB

Kadiskominfo Kepri Hasan
Trending di Hukum Kriminal