TANJUNGPINANG — Tahun 2025 menjadi fase krusial bagi perekonomian Kota Tanjungpinang. Di satu sisi, indikator makro menunjukkan stabilitas dengan inflasi yang terkendali dan tingkat pengangguran yang menurun. Namun di sisi lain, tekanan struktural justru semakin terasa di tingkat rumah tangga dan pelaku usaha kecil.
Inflasi tahunan Kota Tanjungpinang tercatat sebesar 1,23 persen pada Agustus 2025. Angka ini tergolong rendah dan mencerminkan stabilitas harga secara umum. Meski demikian, kenaikan harga kebutuhan pokok seperti ikan, cabai, minyak goreng, hingga rokok memberi tekanan nyata terhadap daya beli masyarakat berpenghasilan rendah.
Pedagang di Pasar Bintan Center mencatat perubahan perilaku konsumen. Frekuensi belanja menurun, dan masyarakat semakin selektif dalam membeli bahan pangan, terutama saat harga cabai sempat melonjak hingga Rp80 ribu per kilogram.
Kondisi tersebut berkorelasi dengan meningkatnya garis kemiskinan yang kini berada di angka Rp832.410 per kapita per bulan. Meski secara statistik jumlah penduduk miskin menurun, risiko munculnya kelompok “hampir miskin” menjadi tantangan serius akibat naiknya biaya hidup yang lebih cepat dibanding inflasi umum.
Di sektor ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 4,69 persen. Namun penurunan ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kualitas pekerjaan. Banyak tenaga kerja terserap ke sektor informal dan ekonomi mikro yang minim perlindungan sosial, terutama setelah terpukulnya sektor ritel formal.
Penutupan permanen Matahari Department Store di Tanjungpinang City Center (TCC) pada 1 Mei 2025 menjadi simbol runtuhnya ritel konvensional di ibu kota Provinsi Kepulauan Riau ini. Setelah hampir satu dekade beroperasi, gerai tersebut tutup akibat lesunya daya beli, tingginya biaya operasional, dan pergeseran perilaku belanja masyarakat ke platform daring.
Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh karyawan yang harus menghadapi ketidakpastian kerja, tetapi juga oleh pelaku UMKM dan tenant kecil yang selama ini bergantung pada arus pengunjung pusat perbelanjaan.
Masalah ekonomi Tanjungpinang semakin kompleks dengan krisis infrastruktur dasar, terutama air bersih.
Waduk utama seperti Waduk Gesek dan Waduk Sei Pulai mengalami penyusutan drastis, memaksa PDAM menerapkan distribusi air bergilir. Bahkan, lebih dari 4.000 warga masih masuk dalam daftar tunggu sambungan air bersih.
Krisis ini berdampak langsung pada sektor jasa, mulai dari rumah makan, laundry, hingga salon, yang harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli air. Kondisi tersebut juga menjadi penghambat serius bagi investasi baru di sektor perhotelan dan industri.
Di tengah tekanan tersebut, sektor maritim justru menunjukkan ketahanan. Aktivitas galangan kapal di Tanjungpinang tetap berjalan dengan sejumlah proyek perbaikan kapal berskala besar. Arus peti kemas juga diproyeksikan tumbuh, seiring rencana pengaktifan kembali Pelabuhan Tanjung Moco sebagai pusat logistik.
Sementara itu, sektor pariwisata mulai beradaptasi dengan mengandalkan ekonomi berbasis pengalaman. Event olahraga, wisata religi, dan pengembangan ruang publik seperti kawasan Gurindam 12 dan Tepi Laut menjadi motor baru penggerak UMKM dan ekonomi informal.
Sepanjang 2025, Tanjungpinang berada di persimpangan penting. Model ekonomi lama berbasis ritel konvensional kian tergerus, sementara ekonomi jasa, maritim, dan pariwisata mulai tumbuh.
Namun tanpa penyelesaian serius terhadap krisis air bersih dan penguatan kualitas tenaga kerja, potensi kebangkitan ekonomi kota ini berisiko terhambat.
Keberhasilan Tanjungpinang ke depan akan sangat ditentukan oleh keberanian pemerintah dalam membenahi infrastruktur dasar dan mengarahkan transformasi ekonomi agar lebih inklusif dan berkelanjutan.
Penulis: Alumni Banking Editor Masterclass (2022) Commonwealth Bank
