Pemerintah pusat resmi membuka ekspor CPO setelah sempat ditutup beberapa pekan, dengan dibukanya bahan pembuat minyak goreng ini, membuat Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin, khawatir akan terjadinya kelangkaan kembali jika pemerintah tidak mengawasi distribusi minyak goreng.
Ia mengungkapkan, di Kota Batam terdapat perusahaan minyak sawit yang perlu diawasi agar produksi minyak goreng untuk masyarakat tidak terhenti.
“Kemudian proses distribusi ke masyarakat jangan dipersulit, seperti untuk tujuan antarpulau, harus dipermudah,” katanya di Tanjungpinang.
Selain itu, Wahyu menegaskan agar pemerintah daerah dan pihak terkait dapat mengawal harga minyak goreng di pasaran agar tidak terlalu memberatkan masyarakat. Menurutnya, saat ini harga minyak goreng kemasan masih cenderung mahal berkisar Rp23 ribu sampai Rp30 ribu per liter.
“Kalau bisa agak dikurangi, karena masih memberatkan warga,” sebutnya.
Ia mengakui, saat ini di pasaran memang sudah ada minyak goreng curah yang disubsidi pemerintah beredar di Kepri dengan harga Rp14 ribu per liter. Namun demikian, masyarakat masih kurang percaya dengan kualitas minyak goreng curah tersebut.
“Warga masih kurang yakin dengan minyak curah, karena sekali pakai warnanya langsung hitam,” ucapnya.
Oleh karena itu, Politisi PKS ini mengimbau pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait saling bersinergi menjaga stabilitas pasokan dan harga minyak goreng yang menyasar ke semua lapisan masyarakat.
“Kita apresiasi pencabutan larangan ekspor minyak sawit, karena itu juga berdampak positif terhadap industri sawit yang menyerap banyak tenaga kerja,” demikian Wahyu Wahyudin.