Menu

Mode Gelap

Warta · 29 Mar 2022 13:23 WIB ·

Gubernur Kepri Minta Pemerintah Pusat Kaji Ulang Pajak 17 Persen Barang dari Batam


 Gubernur Kepri, Ansar Ahmad. Foto: Ismail/kepripedia.com Perbesar

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad. Foto: Ismail/kepripedia.com

ADVERTISEMENT
advertisement

Kebijakan pemerintah pusat terkait Peraturan Menteri Keuangan nomor 199 tahun 2019 yang mewajibkan produk dengan harga di atas Rp 45 ribu yang dikirim dari Batam dikenakan pajak 17 persen dinilai memberatkan pelaku UMKM di Kepri khususnya di Kota Batam.

Karenanya, Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, berharap pemerintah pusat dapat mengevaluasi kembali kebijakan tersebut. Ansar menilai, kebijakan ini justru berdampak dengan nilai dan harga yang tidak kompetitif bagi pelaku UMKM di Batam.

Pandangan ini disampaikan Ansar saat rapat persiapan acara Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Selasa (29/3)

“Kita akan minta keringanan dari peraturan tersebut untuk batasan tertentu. Ini agar produk UMKM Batam bisa bersaing dengan produk-produk dari daerah lain,” katanya.

ADVERTISEMENT
advertisement

Ia menambahkan, dengan Kepri ditunjuk sebagai tuan rumah Gernas BBI tingkat nasional ini menjadi kesempatan untuk menyuarakan permasalahan yang ada di daerah dan menyampaikan isu strategis di Kepri. Di tambah kegiatan ini akan dihadiri sejumlah menteri dan pejabat strategis di pemerintah pusat.

Diketahui yang akan hadir yakni Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Kooperasi dan UKM Teten Masduki, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Kepala Lembaga Koordinasi Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) Abdullah Azwar Anas.

ADVERTISEMENT

“Kita dapat menjadikan kesempatan ini untuk menyuarakan permasalaha kita, agar pemerintah pusat bisa mencarikan solusinya,” harap Ansar.

Dalam kesempatan itu, Ansar juga ingin menyampaikan bahwa Pemprov Kepri siap mengikuti arahan terkait kewajiban belanja daerah yang dialokasikan minimal 40 persen untuk produk dalam negeri.

Menurutnya, saat ini tercatat belanja barang dan jasa termasuk belanja modal APBD Kepri sudah 53 persen dari nominal sebesar Rp 1,9 triliun dibelanjakan untuk produk dalam negeri.

ADVERTISEMENT

“Kewajiban ini juga harus dibarengi dengan kampanye peningkatan mutu produk dalam negeri,” ujar mantan Bupati Bintan 2 periode ini.

Ansar melanjutkan, ia juga perlu menyampaikan strategi dalam pengurangan belanja produk impor. Seperti, hilirisasi hasil sumber daya alam seperti smelter grade alumina di Bintan akan sangat membantu untuk mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri.

Dapatkan update berita langsung dari Smartphone anda melalui telegram. Klik t.me/kepripediacom untuk bergabung
Artikel ini telah dibaca 58 kali

Penulis: | Editor: Redaksi


Tetap terhubung dengan kami:

ADVERTISEMENT
advertisement
advertisement
Baca Lainnya

28 Ekor Buaya Liar dari Lingga Diberangkatkan ke Kota Batam

13 Agustus 2022 - 07:22 WIB

Pertamina Pastikan Stok BBM di Kepri Cukup Tapi Antrean SPBU Mengular

12 Agustus 2022 - 19:13 WIB

6 Mobil Diperiksa Petugas Gabungan di Pelabuhan Roro Telaga Punggur

12 Agustus 2022 - 18:35 WIB

1.409 Kendaraan di Kepri Telah Terdaftar Program Subsidi Tepat

12 Agustus 2022 - 18:22 WIB

Lantik 5 Kades Terpilih, Bupati Karimun: Jangan Ada Perpecahan Membangun Desa

12 Agustus 2022 - 16:52 WIB

Ditemui Wabup, PSDKP Akan Bantu Tertibkan Kapal Nelayan Ganggu Ekonomi Nelayan Lingga

12 Agustus 2022 - 15:45 WIB

Trending di Warta
advertisement