Cape Town – Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Diaz Hendropriyono mendorong pendanaan iklim bagi negara berkembang untuk memitigasi dampak dari perubahan iklim dalam forum G20 Environment and Climate Sustainability Working Group (ECSWG) Ministerial Meeting 2025 yang diselenggarakan di Cape Town, Afrika Selatan, pada tanggal 16–17 Oktober 2025.
“Indonesia menyerukan agar pendanaan iklim (climate finance) dapat diakses secara mudah oleh semua negara, memiliki risiko rendah, dan tidak menimbulkan beban utang bagi negara-negara berkembang,” ujar Diaz dalam sesi pembukaan Ministerial Meeting pada tanggal 16 Oktober 2025
Diaz menyampaikan bahwa untuk mencapai target-target iklim yang telah dikomitmenkan oleh Indonesia ke dunia internasional, diperlukan pendanaan yang cukup signifikan. “Laporan Third Biennial Update Report kami yang telah disampaikan kepada UNFCCC memperkirakan bahwa Indonesia membutuhkan sekitar US$285 miliar untuk mencapai Enhanced NDC pada tahun 2030. Namun, anggaran nasional saat ini hanya mampu membiayai sekitar 15–16% dari total kebutuhan pendanaan iklim tersebut.”
Untuk menutup kesenjangan pendanaan tersebut, Diaz menekankan pentingnya dukungan dari komunitas internasional, khususnya dorongan bagi negara-negara maju untuk memenuhi komitmen mereka dalam membantu negara berkembang. “Kami menyerukan agar New Collective Quantified Goal (NCQG) dapat segera dioperasionalkan dengan memprioritaskan instrumen yang tidak menimbulkan utang, dukungan terhadap prinsip loss and damage, serta alokasi yang adil bagi negara-negara kepulauan kecil (Small Island Developing States/SIDS) dan negara-negara kurang berkembang (Least Developed Countries/LDCs).”
Isu pendanaan menjadi penting mengingat dampak dari perubahan iklim yang semakin terasa. Diaz mengatakan bahwa dunia sedang menghadapi tiga krisis planet utama yakni perubahan iklim, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati dan Indonesia sangat terdampak oleh ancaman tersebut. “Banyak dari 17.000 pulau yang dimiliki Indonesia diperkirakan akan tenggelam dalam beberapa dekade mendatang. Satu-satunya gletser tropis yang berada di Pegunungan Jayawijaya, Provinsi Papua, telah menyusut secara signifikan, dan diperkirakan akan lenyap dalam waktu dekat.”
Lebih lanjut, Diaz mengatakan bahwa Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% tanpa syarat dan 43,2% dengan dukungan internasional dan tengah berupaya untuk mencapai net zero emissions (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat. “Tahun lalu di Rio, Brasil, Presiden Prabowo, yang bertepatan berulang tahun hari ini, telah meningkatkan ambisi tersebut dengan menargetkan pencapaian net zero emission pada tahun 2050, atau 10 tahun lebih cepat dari target sebelumnya.”
Selain itu, Diaz juga mendukung pengakuan G20 bahwa bahan kimia berbahaya berdampak secara tidak proporsional terhadap negara-negara berkembang, termasuk melalui ekspor lintas batas ilegal. “Isu ini (bahan kimia dan limbah), sangat penting bagi Indonesia, mengingat hingga saat ini kami masih menghadapi tantangan besar di bidang tersebut.”
Pada hari kedua, Pertemuan ini menghasilkan dua deklarasi, yaitu Cape Town Declaration on Crimes That Affect the Environment dan Cape Town Declaration on Air Quality. Kedua deklarasi tersebut telah dibahas beberapa kali di tingkat teknis dalam forum online maupun offline sejak Bulan Maret 2025. Kedua deklarasi tingkat menteri ini akan disampaikan kepada pemimpin negara-negara G20 dalam Konferensi Tingkat Tinggi G20 yang akan diadakan di Johannesburg, Afrika Selatan pada 22-23 November 2025.
Forum ini dihadiri oleh delegasi dari negara-negara anggota G20 dengan Afrika Selatan sebagai Presidensi G20 tahun ini. Kegiatan ECSWG dan Ministerial Meeting berlangsung selama lima hari, dari 13 hingga 17 Oktober 2025, yang diawali dengan pembahasan technical papers serta penyusunan draf awal Ministerial Declaration.
