APBD Perubahan Provinsi Kepulauan Riau, naik 95 miliar dari yang sebelumnya Rp 3,870 triliun, menjadi Rp 3,965 triliun.
Raden Hari Tjahyono, dalam laporan Banggar DPRD Kepri menyampaikan penyusunan tersebut didasari dari realisasi APBD murni semester 1 tahun 2022, yang terdapat kenaikan pendapatan belanja daerah pada APBD Perubahan 2022.
Dari total pendapatan sebesar Rp 3,633 triliun tersebut, terdapat pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 1,44 triliun, dana transfer dari pusat Rp 2,187 triliun, dan pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp 1,265 miliar.
“Peningkatan pendapatan itu sudah termasuk tambahan dana transfer insentif daerah yang diperoleh Pemprov Kepri tahun ini sekitar Rp 18 miliar,” ungkapnya dalam paripurna pengesahan APDB Perubahan 2022 di Pulau Dompak, Jumat (30/9).
Baca Juga
Penyusunan APDB Perubahan 2022 ini sudah melalui proses pembahasan yang panjang antara TAPD dan Bangga DPRD Kepri. Namun demikian, dalam prosesnya ada sejumlah catatan dari fraksi DPRD Kepri yang harus ditindaklanjuti.
“Maka, diharapkan Pemprov Kepri dapat memerhatikan dan Menindaklanjuti sejumlah catatan dalam penyusunan APBD Perubahan tersebut,” ucapnya.
Sementara itu, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menyampaikan rasa syukurnya atas perolehan tambahan insentif daerah yang diberikan kepada Pemprov Kepri sebesar Rp 18 miliar. Menurutnya, tambahan insentif ini berkat kerjasama antar instansi sehingga Pemprov Kepri mencapai sejumlah prestasi yang baik.
Mulai dari, tingginya realisasi APBD 2021, Opini WTP, penanganan pandemi COVID-19 yang baik, dan prestasi lainnya.
“Atas capaian yang bagus itu pula, maka kita mendapat tambahan dana insentif daerah,” sebutnya.
Selain itu, Ansar menekankan, APBD Perubaha 2022 adalah upaya Pemprov Kepri menjawab berbagai persoalan kekinian yang sedang dihadapi saat ini. Ia menjelaskan, ada 3 persoalan besar yang dihadapi kedepan.
Yakni, kondisi tinggi Inflasi. Maka, sebagian anggaran di APBD Perubahan digunakan sebagai langkah untuk menurunkan angka inflasi didaerah.
Kemudian, mengatasi serta mengurangi angka kemiskinan. Menurutnya, dampak pandemi dan situasi ekonomi akibat kenaikan harga BBM akan memengaruhi kenaikan angka kemiskinan.
“Dan yang terakhir, recovery ekonomi. Kita akan lakukan berbagai langkah kebijakan dengan memperkuat daya beli masyarakat,” tutup Ansar.
