Belanja APBN di Provinsi Kepulauan Riau hingga Agustus 2023 telah mencapai Rp 9,677 triliun atau 58,90% dari total pagu anggaran.
Realisasi tersebut terdiri dari Rp 4,411 triliun atau 51,95 persen belanja pemerintah yang meliputi belanja modal, pegawai, barang, jasa, dan lainnya. Sementara, sisanya Rp 5.266 triliun atau 66,21 persen merupakan realisasi dana Transfer ke Daerah (TKD).
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kepri, Indra Soeparjanto, menjelaskan hingga Agustus 2023 belanja modal APBN di Kepri menunjukkan angka positif hingga 38,07 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
“Growth Belanja Modal mencapai 104,19% yaitu sebesar Rp 8,155 triliun atau 49,63 persen dari total pagu,” jelasnya dalam paparan realisasi APBN di Pulau Dompak, Tanjungpinang, Selasa (26/8).
Kemudian, ia melanjutkan, untuk realisasi penyaluran TKD Kepri sebesar Rp 5.266,59 miliar atau 66,21 juga menunjukkan angka lebih tinggi 9,85 persen dibanding periode yang sama pada tahun 2022.
Dimana, hingga akhir Agustus 2023, transfer ke daerah yang telah tersalurkan, yakni Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Nonfisik, DID, serta Dana Desa.
“Peningkatan TKD dikarenakan terdapat proyek Prioritas Nasional dan Major Project pada tahun 2023 di sejumlah pemerintah daerah,” katanya.
Selanjutnya, dari sisi pendapatan hingga akhir Agustus 2023 Pendapatan Negara di regional Kepri telah terealisasi sebesar Rp 7,797 triliun atau 66,02 persen dari total target pendapatan.
Total realisasi pendapatan tersebut didominasi dari sektor perpajakan sebesar Rp 6,503 triliun atau 68,10 persen dari target pendapatan pajak tahun 2023.
