Menu

Mode Gelap

Warta · 7 Jan 2022 12:12 WIB ·

Izin 2 Perusahaan di Lingga Dicabut Pemerintah


 Tenaga Ahli Bupati Lingga Bidang Promosi dan Investasi Daerah, Ady Indra Pawennari. Foto: Istimewa Perbesar

Tenaga Ahli Bupati Lingga Bidang Promosi dan Investasi Daerah, Ady Indra Pawennari. Foto: Istimewa

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan  mencabut ribuan izin penguasaan lahan negara, mulai dari Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Konsesi Kawasan Hutan hingga Hak Guna Usaha (HGU), Kamis (6/1).

Disebutkan dalam Lampiran II dan III Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan, terdapat dua izin konsesi kawasan hutan yang dicabut di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau.

Hal ini pun diungkapkan kembali oleh Tenaga Ahli Bupati Lingga Bidang Promosi dan Investasi Daerah, Ady Indra Pawennari.

“Ya, di Lingga ada dua izin konsesi kawasan hutan yang dicabut, yaitu PT. Singkep Payung Perkasa (SPP) seluas 18.006 Ha dan PT. Citra Sugi Aditya (CSA) seluas 9.694,84 Ha,” ungkap Ady, Jumat (7/1).

ADVERTISEMENT

Menurut dia, PT. CSA telah mengantongi Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit di Kecamatan Lingga Timur dan Lingga Utara berdasarkan keputusan Bupati Lingga No. 160/KPTS/IV/2010, tanggal 26 April 2010.

Namun, IUP Kelapa Sawit tersebut diperoleh tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewajiban pemohon menyerahkan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) pada saat mengajukan permohonan izin perkebunan.

Baca: 2.078 Izin Perusahaan Tambang Minerba Dicabut

Selanjutnya, PT. CSA juga mengantongi pelepasan kawasan hutan yang dapat dikonversi untuk perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Lingga seluas 9.694,84 Ha berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan No. SK/624/Menhut-II/2014, tanggal 14 Juli 2014.

ADVERTISEMENT

Hal yang sama juga terjadi pada PT. Singkep Payung Perkasa. Sejak diberikan izin konsesi kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit seluas 18.006 Ha sesuai Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan, Nur Mahmudi Ismail No. 250/Kpts-II/2000, tanggal 22 Agustus 2000, perusahaan ini tidak ada melakukan kegiatan di lapangan.

“Sejak diberikan IUP dan Pelepasan Kawasan Hutan, PT. CSA dan PT. SPP tidak ada melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit. Bahkan, lahan masyarakat yang berada dalam IUP belum dilakukan ganti rugi,” demikian Ady.

Dapatkan update berita langsung dari Smartphone anda melalui telegram. Klik t.me/kepripediacom untuk bergabung
Artikel ini telah dibaca 14 kali

Penulis: | Editor: Wak JK


advertisement
Tetap terhubung dengan kami:
Baca Lainnya

Kepri Masih Aman dari COVID-19 Varian Omicron

18 Januari 2022 - 21:17 WIB

Gelar Paripurna, DPRD Lingga Sampaikan Pertimbangan Persetujuan Ranperda P3KP

18 Januari 2022 - 20:50 WIB

Jembatan Amblas Menuju Perumnas Dekat Kantor Lurah Sagulung Bakal Diperbaiki

18 Januari 2022 - 19:39 WIB

Solar dan Pertalite di Karimun Langka, Ini Penyebabnya

18 Januari 2022 - 14:43 WIB

Penjelasan Puskesmas Batu Aji soal Penolakan Urus Surat Kesehatan karena Tidak Gunakan Kemeja

18 Januari 2022 - 12:13 WIB

Menanti Sekdaprov Kepri Definitif, Ansar: Proses Finalisasi di Depdagri

17 Januari 2022 - 22:30 WIB

Trending di Warta