Menu

Mode Gelap

Warta · 7 Jan 2022 12:12 WIB ·

Izin 2 Perusahaan di Lingga Dicabut Pemerintah


 Tenaga Ahli Bupati Lingga Bidang Promosi dan Investasi Daerah, Ady Indra Pawennari. Foto: Istimewa Perbesar

Tenaga Ahli Bupati Lingga Bidang Promosi dan Investasi Daerah, Ady Indra Pawennari. Foto: Istimewa

ADVERTISEMENT
advertisement

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan  mencabut ribuan izin penguasaan lahan negara, mulai dari Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Konsesi Kawasan Hutan hingga Hak Guna Usaha (HGU), Kamis (6/1).

Disebutkan dalam Lampiran II dan III Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan, terdapat dua izin konsesi kawasan hutan yang dicabut di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau.

Hal ini pun diungkapkan kembali oleh Tenaga Ahli Bupati Lingga Bidang Promosi dan Investasi Daerah, Ady Indra Pawennari.

“Ya, di Lingga ada dua izin konsesi kawasan hutan yang dicabut, yaitu PT. Singkep Payung Perkasa (SPP) seluas 18.006 Ha dan PT. Citra Sugi Aditya (CSA) seluas 9.694,84 Ha,” ungkap Ady, Jumat (7/1).

ADVERTISEMENT
advertisement

Menurut dia, PT. CSA telah mengantongi Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit di Kecamatan Lingga Timur dan Lingga Utara berdasarkan keputusan Bupati Lingga No. 160/KPTS/IV/2010, tanggal 26 April 2010.

Namun, IUP Kelapa Sawit tersebut diperoleh tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewajiban pemohon menyerahkan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) pada saat mengajukan permohonan izin perkebunan.

ADVERTISEMENT

Baca: 2.078 Izin Perusahaan Tambang Minerba Dicabut

Selanjutnya, PT. CSA juga mengantongi pelepasan kawasan hutan yang dapat dikonversi untuk perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Lingga seluas 9.694,84 Ha berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan No. SK/624/Menhut-II/2014, tanggal 14 Juli 2014.

Hal yang sama juga terjadi pada PT. Singkep Payung Perkasa. Sejak diberikan izin konsesi kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit seluas 18.006 Ha sesuai Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan, Nur Mahmudi Ismail No. 250/Kpts-II/2000, tanggal 22 Agustus 2000, perusahaan ini tidak ada melakukan kegiatan di lapangan.

ADVERTISEMENT

“Sejak diberikan IUP dan Pelepasan Kawasan Hutan, PT. CSA dan PT. SPP tidak ada melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit. Bahkan, lahan masyarakat yang berada dalam IUP belum dilakukan ganti rugi,” demikian Ady.

Dapatkan update berita langsung dari Smartphone anda melalui telegram. Klik t.me/kepripediacom untuk bergabung
Artikel ini telah dibaca 31 kali

Penulis: | Editor: Wak JK


ADVERTISEMENT
advertisement
Tetap terhubung dengan kami:
advertisement
Baca Lainnya

Pemkab Bintan Alokasikan Rp 1,082 Miliar untuk Program RTLH Tahun Ini

29 Juni 2022 - 21:09 WIB

KPU Kepri Sosialisasi Tahapan Pemilu 2024

29 Juni 2022 - 20:05 WIB

Batam Belum Terapkan Pembelian Minyak Goreng Curah Gunakan PeduliLindungi

29 Juni 2022 - 18:32 WIB

DPC APDESI Lingga Periode 2022-2023 Dilantik

29 Juni 2022 - 13:07 WIB

15 Pejabat Struktural Badan Usaha di BP Batam Dilantik

29 Juni 2022 - 12:27 WIB

DPMPTSP Datangi Holywings Batam, Cek Izin

28 Juni 2022 - 22:58 WIB

Trending di Warta
advertisement