Menu

Mode Gelap

Warta · 24 Des 2021 14:39 WIB

Kades Sugie di Karimun Dituding Lakukan Pungli, Ini Tanggapannya


					Kades Sugie (kanan), Mawasi, didampingi kuasa hukumnya, Trio Wiramon (kiri). Foto: Khairul S/kepripedia.com
Perbesar

Kades Sugie (kanan), Mawasi, didampingi kuasa hukumnya, Trio Wiramon (kiri). Foto: Khairul S/kepripedia.com

Kepala Desa Sugie, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, Mawasi, mendapat tudingan bahwa telah melakukan dugaan pungutan liar (pungli) terhadap masyarakat terkait pengurusan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2019.

Bahkan, persoalan ini sudah dilaporkan secara resmi ke Polres Karimun oleh pihak yang mengaku mewakili 100 orang masyarakat. Seluruh masyarakat itu disebut-sebut sebagai korban pungli.

ADVERTISEMENT

Mawasi dituding telah melakukan pungli sebesar Rp 100 ribu terhadap ratusan masyarakat yang akan mengajukan pengurusan sertifikat tanah.

Padahal, biaya tersebut akan digunakan sebagai biaya materai, operasional pengukuran, konsumsi serta penggandaan dokumen.

“Dan ini sudah disepakati bersama sesuai berita acara kesepakatan pada tanggal 28 Agustus 2019 yang dihadiri kepala desa Sugie, BPD, Kadus, pemuda dan tokoh masyarakat,” ujar Kuasa Hukum Mawasi, Trio Wiramon, Jumat (24/12).

Menurutnya, pembebanan biaya PTSL kepada masyarakat itu juga sejalan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yakni menteri ATR, Mendagri, dan menteri Desa dan Pembangunan Daerah.

“Pada SKB itu memuat poin bahwa besaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan terbagi atas II kategori, Kepri sebesar Rp 350 ribu,” jelasnya.

“Dalam hal pembiayaan tersebut tidak dianggarkan dalam APBD maka biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat,” tambah dia.

Atas dasar itu, kata dia, aparat desa sebelumnya membuat kesepakatan agar tidak menimbulkan polemik karena telah sewenang-wenang menentukan besaran biaya yang dibebankan kepada masyarakat.

ADVERTISEMENT

“Sementara jika merujuk pada SKB itu, beban biaya itu Rp 350 ribu. Namun, hal itu tidak dilakukan mengingat perekonomian masyarakat yang tidak mungkin membayar sebesar itu,” ucapnya.

Mawasi menambahkan, agar persoalan ini tidak bias dan menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat serta mengganggu kondusifitas desa.

“Kita minta juga agar masyarakat memahami kondisi keuangan desa yang tidak memiliki anggaran untuk menanggung seluruh pembiayaan PTSL tanah hak milik masyarakat,” katanya.

ADVERTISEMENT

“Namun kami juga tidak ingin mengintervensi jalannya supremasi hukum. Kami serahkan semua kepada aparat penegak hukum,” tutupnya.

Gabung dan ikuti kami di :

Penulis: | Editor: Redaksi



whatsapp facebook copas link

Baca Lainnya

Syiar MTQH ke-X Tahun 2024 Kota Batam, PWI Kepri Goes ke Karimun

18 Mei 2024 - 15:41 WIB

IMG 20240518 WA0016 11zon

Target Penerimaan Pajak Sepeda Motor di Tanjungpinang Rp 52,5 Miliar

18 Mei 2024 - 12:27 WIB

IMG 20231009 WA0010 11zon

Lapas Tanjungpinang Kelebihan Kapasitas

18 Mei 2024 - 11:35 WIB

Ilustrasi tahanan.

Bupati Karimun Salurkan 170 Paket Sembako ke Korban Puting Beliung

16 Mei 2024 - 18:36 WIB

IMG 20240516 WA0052 11zon

BPBD: Warga Terdampak Puting Beliung di Karimun Total 170 KK, 658 Jiwa

16 Mei 2024 - 18:14 WIB

IMG 20240516 WA0050 11zon

Bupati Rafiq Gerakan Ormas Galang Dana untuk Korban Bencana Puting Beliung

16 Mei 2024 - 13:30 WIB

Point Blur May162024 132659 11zon
Trending di Warta