Menu

Mode Gelap

Warta · 24 Des 2021 14:39 WIB ·

Kades Sugie di Karimun Dituding Lakukan Pungli, Ini Tanggapannya


 Kades Sugie (kanan), Mawasi, didampingi kuasa hukumnya, Trio Wiramon (kiri). Foto: Khairul S/kepripedia.com
Perbesar

Kades Sugie (kanan), Mawasi, didampingi kuasa hukumnya, Trio Wiramon (kiri). Foto: Khairul S/kepripedia.com

Kepala Desa Sugie, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, Mawasi, mendapat tudingan bahwa telah melakukan dugaan pungutan liar (pungli) terhadap masyarakat terkait pengurusan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2019.

Bahkan, persoalan ini sudah dilaporkan secara resmi ke Polres Karimun oleh pihak yang mengaku mewakili 100 orang masyarakat. Seluruh masyarakat itu disebut-sebut sebagai korban pungli.

Mawasi dituding telah melakukan pungli sebesar Rp 100 ribu terhadap ratusan masyarakat yang akan mengajukan pengurusan sertifikat tanah.

Padahal, biaya tersebut akan digunakan sebagai biaya materai, operasional pengukuran, konsumsi serta penggandaan dokumen.

ADVERTISEMENT

“Dan ini sudah disepakati bersama sesuai berita acara kesepakatan pada tanggal 28 Agustus 2019 yang dihadiri kepala desa Sugie, BPD, Kadus, pemuda dan tokoh masyarakat,” ujar Kuasa Hukum Mawasi, Trio Wiramon, Jumat (24/12).

Menurutnya, pembebanan biaya PTSL kepada masyarakat itu juga sejalan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yakni menteri ATR, Mendagri, dan menteri Desa dan Pembangunan Daerah.

“Pada SKB itu memuat poin bahwa besaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan terbagi atas II kategori, Kepri sebesar Rp 350 ribu,” jelasnya.

“Dalam hal pembiayaan tersebut tidak dianggarkan dalam APBD maka biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat,” tambah dia.

ADVERTISEMENT

Atas dasar itu, kata dia, aparat desa sebelumnya membuat kesepakatan agar tidak menimbulkan polemik karena telah sewenang-wenang menentukan besaran biaya yang dibebankan kepada masyarakat.

“Sementara jika merujuk pada SKB itu, beban biaya itu Rp 350 ribu. Namun, hal itu tidak dilakukan mengingat perekonomian masyarakat yang tidak mungkin membayar sebesar itu,” ucapnya.

Mawasi menambahkan, agar persoalan ini tidak bias dan menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat serta mengganggu kondusifitas desa.

“Kita minta juga agar masyarakat memahami kondisi keuangan desa yang tidak memiliki anggaran untuk menanggung seluruh pembiayaan PTSL tanah hak milik masyarakat,” katanya.

“Namun kami juga tidak ingin mengintervensi jalannya supremasi hukum. Kami serahkan semua kepada aparat penegak hukum,” tutupnya.

Dapatkan update berita langsung dari Smartphone anda melalui telegram. Klik t.me/kepripediacom untuk bergabung
Artikel ini telah dibaca 15 kali

Penulis: | Editor: Redaksi


advertisement
Tetap terhubung dengan kami:
Baca Lainnya

Kasus COVID-19 di Kepri Melonjak Lagi, Ada 34 Kasus Aktif

26 Januari 2022 - 20:19 WIB

55 Tim Siap Berlaga pada Ajang Sepak Bola Dandim Cup di Karimun

26 Januari 2022 - 12:57 WIB

Eko Sumbaryadi Dilantik Jadi Penjabat Sekdaprov Kepri Gantikan Lamidi

26 Januari 2022 - 12:49 WIB

Puluhan Kendaraan Ditilang dalam Razia Gabungan di Mapolresta Barelang

25 Januari 2022 - 17:32 WIB

Jelang Imlek, Lampion Mulai Hiasi Jalanan di Karimun

25 Januari 2022 - 17:20 WIB

Bayar Pajak dapat Layanan Cek Tensi Gratis di Samsat Batu Aji

25 Januari 2022 - 11:47 WIB

Trending di Warta