Suasana di meja makan Restoran Golden Prawn, Batam, Kepulauan Riau, Selasa (4/8/2026) malam itu, mendadak beku. Kehangatan hidangan laut yang baru saja kami nikmati seketika menguap, berganti keheningan mencekam yang menyisakan luka batin yang sulit dilupakan.
Di hadapan Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat, Atal S. Depari, pengurus PWI Kepulauan Riau, serta sejawat yang hadir, sebuah pertemuan yang semula kami rapalkan sebagai ruang dialog, justru menjelma menjadi panggung yang meruntuhkan harapan. Malam itu, kami pulang dengan dada yang sesak oleh tanda tanya besar.
Saya menyaksikan sendiri bagaimana ketulusan dihempaskan. Saya, didampingi Richard Nainggolan, Novianto, dan Qori’ul Fitra, datang membawa satu niat sederhana: merajut kolaborasi dengan PWI Kepulauan Riau agar Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di Tanjungpinang bisa terwujud.
Harapan ini bukan mimpi di siang bolong. Kami bergerak karena memegang janji tertulis—sebuah surat resmi dari Direktur LUKW PWI Pusat (Nomor 830/PWI-P/LXXX/VIII/2026) yang terbit di hari yang sama, yang menyalakan lampu hijau bagi ruang kolaborasi ini.
Baca Juga
Awalnya, secercah cahaya sempat muncul. Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, dengan bijak menyatakan tidak mempermasalahkan keberadaan KJK, asalkan ada koordinasi yang sinergis dengan PWI Kepulauan Riau. Hati kami membuncah, mengira bahwa nurani organisasi masih berpihak pada masa depan wartawan daerah.
Namun, ketika saya, Novianto dan Richard Nainggolan melayangkan pertanyaan yang sangat manusiawi—tentang bagaimana bentuk konkret dari kolaborasi tersebut—arah angin tiba-tiba berubah drastis. Pertanyaan kami tentang pembagian tugas dan kepastian organisasi, yang diajukan dengan penuh rasa hormat, justru dibalas dengan hantaman keras.
Bukan solusi yang kami terima, melainkan gugatan terhadap eksistensi kami. Di dalam forum yang terhormat itu, terlontar kalimat yang mengiris hati: KJK tidak boleh lagi ada. Kami diminta membubarkan diri atau melebur paksa.
Di sinilah hati saya patah. Ini bukan lagi soal perbedaan pendapat, melainkan soal runtuhnya konsistensi dan penghargaan terhadap sesama pekerja pers.
Mengapa di awal kami diterima, namun saat kami menanyakan jalan pintas menuju kerja nyata, kami justru diminta untuk tiada? Perubahan sikap yang begitu drastis ini meninggalkan rasa perih dan kekecewaan yang mendalam bagi mereka yang hadir.
Tulisan ini tidak lahir untuk mencari siapa yang suci dan siapa yang bersalah. Perbedaan adalah bumbu organisasi. Namun, organisasi sekelas PWI seharusnya menjadi pohon rindang yang memberi kepastian pengayoman, bukan justru mencabut akar-akar inisiatif lokal yang ingin tumbuh bersama.
Jika surat resmi telah membuka pintu dialog, mengapa di meja makan itu pintunya justru ditutup rapat, bahkan rumahnya hendak diruntuhkan?
Ketika sebuah forum beralih fokus dari “bagaimana memajukan wartawan” menjadi “bagaimana melenyapkan sebuah komunitas”, maka di sanalah esensi perjuangan pers telah mati.
Padahal, demi Allah, KJK tidak pernah berniat membangun menara tandingan. Kami hanya ingin menjadi jembatan kecil agar kawan-kawan wartawan di Kepri bisa naik kelas melalui UKW.
Sebab kita harus ingat: UKW bukanlah milik KJK.
UKW juga bukan aset monopoli PWI. UKW adalah hak, nafas, dan kebutuhan setiap wartawan Indonesia.
Puncaknya terjadi pagi ini. Sebuah pemandangan yang menyayat hati tersaji di depan mata saya. Di atas meja tempat kami berkumpul, beberapa kawan dengan tangan bergetar meletakkan Kartu Tanda Anggota (KTA) PWI mereka dengan satu kalimat: saya mundur!
Itu bukan sekadar selembar plastik. Itu adalah simbol kehormatan yang mereka lepaskan sebagai bentuk protes bisu, sebuah ekspresi kekecewaan yang lahir dari luka pertemuan semalam.
Melihat kartu-kartu itu tergeletak mati di atas meja, saya sadar ada sesuatu yang retak di dalam rumah besar kita. Peristiwa ini adalah sebuah alarm keras. Jangan pernah menggadaikan kepercayaan wartawan daerah demi ego struktural. Organisasi profesi semestinya menjadi rumah pelindung yang hangat, yang menghargai setiap tetes keringat anggotanya, dan teguh pada janji yang telah dikeluarkan.
Organisasi yang megah dan kuat bukanlah organisasi yang gemar membungkam dan meniadakan perbedaan. Melainkan mereka yang mampu merangkul keberagaman menjadi sebuah simfoni kekuatan bersama. Sebab pada akhirnya, kekuasaan organisasi akan sirna, namun konsistensi dan rasa kemanusiaanlah yang akan terus diingat dalam sejarah pers tanah air.
