Pemerintah Kota (Pemko) Batam menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Reform 2023 di kantor Wali Kota Batam pada Senin (24/7).
Tema pada kegiatan Rakor GTRA Kota Batam Tahun 2023 ‘Membangun Sinergitas Lintas Sektor Dalam Memperkuat Perekonomian Batam Melalui Pengembangan Pariwisata Mangrove’.
Sekretaris Daerah Batam, Jefridin mengatakan, melalui Rakor ini diharapkan dapat terbentuk penguatan aset pada kawasan mangrove.
“Tadi sudah dipaparkan bahwa ekosistem mangrove itu mempunyai lima fungsi. Dengan dikembangkannya kawasan mangrove sebagai kawasan pariwisata, harapan kita dapat meningkatkan sumber pendapatan bagi masyarakat,” sebut Jefridin usai mengikuti Rakor.
Baca Juga
Ekosistem mangrove menjadi asset yang dapat dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat salah satunya dengan cara kerjasama.
Menurut dia ekosistem mangrove yang berada di dalam kawasan hutan lindung menjadi asset Pemerintah Provinsi yang pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepri.
“Untuk ekosistem mangrove yang berada di luar kawasan hutan sekiranya dapat menjadi asset Pemko Kota/Kabupaten, yang akan ditingkatkan statusnya dengan sertifikasi dan selanjutnya dapat dikelola. Sehingga jika sudah difungsikan sebagai kawasan pariwisata, maka masyarakat dapat menjadikan sebagai daerah tangkapan ikan dan beragam hewan laut yang kehidupannya bergantung terhadap keberadaan mangrove,” paparnya.
“Termasuk dalam hal penyelesaian konflik yang ada di daerah bisa diselesaikan melalui Rakor GTRA,” tambah dia.
Direktur Landreform Kementerian ATR/BPN, Ir. Dadat Dariatna, M.Si, berharap pelaksanaan GRTA bukan hanya formalitas saja namun harus ada manfaat yang dihasilkan dari pelaksanaan Rakor ini.
Kegiatan ini diharapkan dapat membawa kesuksesan untuk reforma agraria. Termasuk dalam hal penyelesaian konflik yang ada di daerah bisa diselesaikan melalui Rakor GTRA.
“Semoga melalui Rakor ini di tindaklanjuti rapat berikutnya, berharap reforma agraria di kota Batam bisa terlaksana sebaiknya,” ucapnya singkat dalam keterangannya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto menyambut baik dan mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan gugus tugas reforma agraria ini, dimana pelaksanaan reforma agraria ini merupakan agenda dalam mewujudkan keadilan dalam penyelesaian ketimpangan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.
“Dengan adanya rakor ini diharapkan dapat menjalin kerjasama serta kolaborasi demi memberikan pelayan yang terbaik untuk masyarakat, khususnya di Kota Batam ini,” tegas Politisi PDI Perjuangan ini.
Sebagaimana diketahui, tambahnya, isu yang paling banyak ditemukan di Batam adalah penataan aset dan akses.
“Sehingga kegiatan ini sangat diperlukan sebagai upaya pemerintah daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat yang terus maju,” pungkasnya.
