Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali mencampur adukkan data terkonfirmasi positif COVID-19 Pekerja Imigran Indonesia (PMI) dengan data riil Kepri.
Hal ini menyebabkan peningkatan angka positif yang signifikan paska Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Berawal dari 2 kasus, kemudian naik menjadi 93 kasus, lanjut lagi menjadi 140 kasus dan terakhir sampai 168 kasus. Alhasil kasus Covid-19 di Kepri menjadi tertinggi ke-2 di Indonesia, berada dibawah DKI Jakarta yang mencapai 526 kasus
Menanggapi hal itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad, menyatakan kasus baru COVID-19 di awal tahun 2022 yang dibacakan oleh BNPB tersebut memang terjadi di Kepri.
Namun, yang tertular bukan masyarakat Kepri, melainkan para PMI yang pulang ke tanah air dan melalui jalur yang ada di Kepri, baik Batam, Tanjungpinang maupun Karimun.
“Seharusnya hal superti ini tidak terjadi lagi. Harus sudah dipisahkan antara data masyarakat Kepri dan data PMI yang tertular COVID-19. Pada akhir Desember lalu kita sudah berkoordinasikan dengan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Kesehatan RI terkait data PMI yang pulang dan pergi melalui jalur Kepulauan Riau dan dinyatakan terkonfirmasi virus COVID-19. Kita sudah meminta kepada Pemerintah Pusat agar ada pemisahan data antara PMI dan data masyarakat Kepri,” kata Gubernur Ansar, Kamis (6/12).
Ia menjelaskan, sejauh ini dari segi capaian vaksinasi, Kepri termasuk yang terbaik di Indonesia. Begitu juga dengan tingkat kepatuhan masyarakat Kepri dalam menerapkan protokol kesehatan juga cukup tinggi.
Ditambah lagi, berdasarkan hasil survey serology yang dilakukan ahli menunjukkan tingkat titer antibodi masyarakat Kepri mencapai 89,6 persen.
“Itu artinya masyarakat Kepri termasuk sudah kebal terhadap virus COVID-19. Yang penting tetap patuhi prokes,” tegas Ansar Ahmad.
Atas dasar itu, Ansar mengaku merasa perlu mendatangi kantor Kementerian Kesehatan RI di akhir Desember 2021 lalu. Dengan tujuan meminta adanya pemisahan data masyarakat Kepri dan PMI yang terjangkit virus COVID-19.
Karena jika para PMI yang tertular juga digabungkan dengan masyarakat Kepri, tentu saja kasus Corona di Kepri tidak akan pernah habis. Karena selamanya Kepri akan tetap menjadi jalur lalu lintas keluar dan masuknya para PMI.
Saat ini, lanjut Ansar, Pemprov Kepri sedang gencar melakukan pencegahan penyebaran virus COVID-19, salah satunya dengan melakukan berbagai sosialisasi dan memaksimalkan vaksinasi.
Dan saat ini Pemprov Kepri sedang gencar melakukan vaksinasi bagi anak usia 6-11 tahun di seluruh Kepri. Hal ini juga bagian upaya untuk melindungi masyarakat Kepri dari bahaya pandemi.
oleh sebab itu, Gubernur berharap kebijakan pusat yang menunjuk Kepri sebagai salah satu jalur pemulangan PMI ini tidak berdampak terhadap semangat masyarakat Kepri yang ingin selalu sehat, dan kemudian bisa mengembalikan semangat pemulihan ekonomi guna bangkit dari keterpurukan.
“Kita yakin Pemerintah Pusat juga melihat apa yang sedang kita lakukan dan tujuan dari setiap kebijakan yang kita buat. Sebagai perwakilan pusat, Pemprov Kepri hanya meneruskan apa yang menjadi program pemerintah pusat,” harap Ansar.
Kepala Dinkes Kepri, Mohammad Bisri, menyampaikan pihkanya telah menemui pihak BNPB terkait persoalan tersebut. Dalam pertemuan itu, pihak BNPB mengakui jika penambahan kasus di Kepri memang dari para PMI yang masuk melalui Batam, dan bukan masyarakat asli Kepri.
Bahkan, pihak BNPB juga sudah mengetahui jika penularan baru pada masyarakat Kepri sangat minim sekali, bahkan hampir tidak ada kasus.
“Pada intinya pihak BNPB mengakui jika mereka salah membaca data. Mereka tau kita sudah baik dari segi vaksinasi dan sebagainya. Dan kita hampir tidak ada kasus sama sekali. Kecuali kasus dari para PMI yang pulang lewat Batam. Mereka juga menyebutkan rendahnya penambahan kasus positive di Kepri adalah karena capaian vaksinasi yang sudah sangat tinggi di Kepri,” demikian Bisri.
