Lingga — Sebuah pertemuan spontan terjadi di kediaman salah satu tokoh senior Kepulauan Riau, H. Alias Wello, di Sungai Lumpur. Pertemuan yang diinisiasi oleh politisi Partai Gerindra, Tengku Nazwar, itu bukan sekadar ajang silaturahmi para mantan pejabat. Ada agenda besar yang dibahas: konflik agraria yang kian membara di Pulau Lingga dan Singkep, hingga krisis APBD yang kian terpuruk.
Hadir dalam diskusi ringan tersebut sejumlah nama yang tak asing di pentas politik Lingga. Selain Alias Wello—mantan Bupati dan Ketua DPRD Lingga pertama—tampak pula Nurdin, mantan anggota DPRD Lingga dua periode; Agus Norman, politisi Golkar yang juga mantan legislator Lingga; serta Tengku Nazwar sendiri, mantan anggota DPRD Lingga. Sejumlah tokoh masyarakat turut melengkapi pertemuan itu.
“Pertemuan ini diinisiasi oleh Tengku, way sapaan akrab Tengku Nazwar,” ujar Alias Wello, mengawali cerita.
Konflik Lahan Jadi Prioritas
Dalam pertemuan itu, isu yang paling krusial adalah penguasaan lahan secara ugal-ugalan oleh perusahaan kelapa sawit di Pulau Lingga dan Pulau Singkep. Peserta rapat menyoroti persoalan lahan masyarakat di wilayah konsesi PT Citra Sugi Aditya (PT CSA). Mereka mendorong evaluasi terhadap titik koordinat HGU, legalitas penguasaan lahan, serta berbagai laporan masyarakat terkait dugaan penggarapan lahan.
Kebun sagu masyarakat di Desa Pekaka, Kecamatan Lingga Timur, juga diminta masuk dalam agenda penyelesaian.
Tak hanya itu, peserta rapat mengantisipasi munculnya konflik baru dari investasi yang sedang maupun akan berjalan. Rencana investasi perkebunan sawit PT SPP di Dabo Singkep menjadi perhatian. Mereka meminta proses investasi dievaluasi sejak awal agar persoalan pertanahan dan kepentingan masyarakat dapat dipastikan sebelum berkembang menjadi konflik.
Pemerintah Diminta Susun Roadmap
Salah satu keputusan utama pertemuan tersebut adalah melakukan pemetaan seluruh konflik secara lebih terukur, kemudian menentukan skala prioritas dan tahapan penyelesaiannya. Alias Wello menekankan pentingnya menjaga gerakan masyarakat agar tetap berada pada kepentingan publik dan tidak ditarik ke kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Kita harus menyatukan langkah. Setiap persoalan harus dipetakan, ditentukan prioritasnya, kemudian dikawal sampai ada penyelesaian yang jelas,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga independensi gerakan. Menurutnya, konsolidasi masyarakat harus diarahkan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat secara luas serta tetap mengedepankan transparansi dan keadilan.
“Yang kita dorong adalah penyelesaian persoalan masyarakat. Karena itu, gerakan ini harus tetap independen dan tidak boleh ditunggangi kepentingan tertentu,” tegasnya.
Peserta rapat selanjutnya mendorong Pemerintah Kabupaten Lingga menyusun roadmap penyelesaian konflik yang memiliki target, tahapan, serta mekanisme pengawasan yang jelas. Rapat juga menghasilkan dorongan agar persoalan pertambangan rakyat, transparansi anggaran, pemberdayaan tenaga kerja lokal, investasi PT TAI, serta distribusi BBM bersubsidi turut dimasukkan dalam agenda penyelesaian.
Krisis APBD dan Tudingan Oknum Pejabat
Dalam pertemuan itu, isu krisis APBD yang kian terpuruk juga mencuat. Diduga sejumlah oknum pejabat di Lingga ikut menjadi penikmat hingga memperparah kondisi keuangan daerah. Pemerintah dinilai hanya menutup mata terhadap persoalan yang berkembang.
Peserta menilai pemerintah perlu menentukan persoalan mana yang harus segera ditangani, siapa pihak yang bertanggung jawab, serta kapan target penyelesaiannya. Dengan demikian, setiap persoalan tidak hanya berhenti pada rapat atau penyampaian aspirasi, tetapi memiliki tindak lanjut yang dapat dipantau masyarakat.
“Kita tidak ingin persoalan masyarakat hanya menjadi catatan rapat. Harus ada langkah berikutnya, ada pihak yang dimintai penjelasan, ada target penyelesaian, dan masyarakat bisa mengawal prosesnya,” tegas Alias Wello.
Gerakan Solidaritas Aksi Masyarakat Lingga selanjutnya akan memperkuat konsolidasi dan memetakan persoalan berdasarkan tingkat urgensinya, dengan tetap mengedepankan kepentingan publik, transparansi, keadilan, dan penyelesaian konflik secara terukur. Pertemuan para mantan itu pun menjadi penanda: persoalan Lingga tak bisa lagi diselesaikan dengan mata tertutup.
