Bulan Juni hingga Agustus tiba. Itulah saatnya musim angin selatan berembus, membawa ombak setinggi 0 hingga 2 meter menghantam garis pantai di sejumlah wilayah Kepulauan Riau. Di balik gemuruh deburannya, tersimpan satu ujian sunyi bagi para pemilik data ekonomi di daerah kepulauan. Air laut mulai pasang.
Banjir rob perlahan meninggi, merangsek masuk ke pemukiman dan pelabuhan-pelabuhan kecil. Namun, justru di tengah tantangan geografis yang tak terlihat inilah, ketangguhan diuji. Bukan hanya ketangguhan masyarakat yang bertahan di atas air pasang, tetapi juga ketangguhan aparat statistik, petugas lapangan, dan seluruh pemangku kebijakan yang bersiap menyongsong Sensus Ekonomi 2026.
Dalam setiap gelombang yang naik, ada target pendataan yang harus tetap dijalankan. Dan dalam setiap genangan rob, tersimpan tekad untuk memastikan bahwa Indonesia maju dimulai dari daerah paling ujung sekalipun.
Ketika sebagian besar diskusi publik tentang Sensus Ekonomi (SE) 2026 berputar pada angka pertumbuhan, target unit usaha, atau jumlah petugas yang dilatih, ada satu dimensi yang jarang disentuh, bagaimana sensus ini akan “menjangkau” wilayah yang sebagian besar wilayahnya adalah air.
Baca Juga
Kepulauan Riau, dengan ribuan pulau besar dan kecil yang tersebar di tujuh kabupaten/kota, memiliki karakter ekonomi yang tidak bisa disamakan begitu saja dengan daerah daratan di Jawa atau Sumatera.
Di sinilah letak persoalan yang menarik namun jarang dibahas, bagaimana petugas sensus mendata pelaku usaha yang berpindah-pindah antarpulau, berdagang di atas kapal, atau menjalankan usaha di kawasan perbatasan yang transaksinya lintas negara?
1.589 Petugas, Tujuh Kabupaten/Kota, dan Tantangan Geografis yang Tak Setara
Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau menurunkan total 1.589 petugas Sensus Ekonomi 2026 yang akan bertugas mulai 15 Juni sampai 31 Agustus 2026. Jika dilihat sebarannya, terlihat jelas bagaimana geografi kepulauan memengaruhi distribusi tenaga. Kota Batam mendapat porsi terbesar dengan 852 orang, disusul Kabupaten Karimun 209 orang, Kota Tanjungpinang 151 orang, Kabupaten Bintan 137 orang, Kabupaten Natuna 95 orang, Kabupaten Lingga 92 orang, dan Kabupaten Anambas 53 orang.
Angka-angka ini menyimpan cerita yang jarang dibahas petugas di Anambas dan Natuna dua kabupaten kepulauan paling terpencil di Kepri yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan—harus menjangkau wilayah usaha dengan jumlah personel paling sedikit, namun dengan rentang geografis antarpulau yang justru paling luas.
Sementara satu petugas di Batam mungkin cukup berjalan kaki antar-blok usaha, satu petugas di Anambas bisa jadi harus menyeberang ke pulau lain hanya untuk mendata segelintir usaha mikro.
Humas BPS Kepri, Resa Surya Utama, menjelaskan bahwa seluruh petugas Sensus Ekonomi tahun ini telah melalui serangkaian tahapan seleksi, mulai dari administrasi, tes kompetensi, penilaian kemampuan, wawancara, hingga pembekalan teknis sebelum turun lapangan, dan akan menggunakan atribut berupa rompi, tanda pengenal, serta surat tugas saat bertugas.
Sasaran SE tahun ini meliputi seluruh usaha dan keluarga di wilayah Kepri, dari skala besar, menengah, kecil, hingga mikro atau rumah tangga.
Galangan Kapal: Raksasa Ekonomi yang Sering Terlewat dari Statistik Formal
Batam memiliki sekitar 110 galangan kapal yang menjadi tulang punggung sektor industri kota tersebut. Namun di balik angka besar ini, terdapat ekosistem usaha pendukung—mulai dari pemasok suku cadang, jasa pengelasan, katering pekerja galangan, hingga jasa transportasi air untuk mobilisasi pekerja—yang seringkali tidak tercatat sebagai entitas usaha tersendiri.
Inilah salah satu titik krusial SE2026: kemampuan petugas mengidentifikasi usaha-usaha turunan (multiplier economy) di sekitar industri besar. Sebuah usaha catering kecil yang melayani ratusan pekerja galangan kapal, misalnya, secara ekonomi memiliki dampak signifikan, namun secara administratif bisa jadi tidak pernah terdaftar di mana pun.
Dengan 852 petugas yang disiapkan untuk Batam, harapannya kapasitas usaha turunan semacam ini bisa lebih terjangkau dibandingkan sensus-sensus sebelumnya.
Pedagang Antarpulau: Ekonomi yang Bergerak
Berbeda dengan pelaku usaha di kota besar yang memiliki alamat tetap, sebagian pelaku ekonomi di Kepulauan Riau beroperasi dengan pola mobile pedagang yang berlayar dari pulau ke pulau menjual kebutuhan sehari-hari, nelayan yang sekaligus menjadi pengumpul dan penjual hasil laut ke beberapa pulau dalam satu minggu, atau usaha kecil yang buka-tutup mengikuti musim angin dan gelombang.
Pola usaha semacam ini menghadirkan pertanyaan metodologis yang menarik, pada titik mana sebuah usaha “berdomisili” jika pelakunya tidak pernah menetap di satu tempat? Inilah jenis tantangan lapangan yang jarang dibahas dalam diskusi normatif tentang sensus, namun sangat nyata dihadapi para Petugas Pencacah Lapangan di kawasan kepulauan seperti Lingga, Natuna, dan Anambas.
Ekonomi Digital di Wilayah Perbatasan: Antara Rupiah dan Dolar Singapura
Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Zulhidayat, mengingatkan bahwa ekonomi sekarang sudah bergerak ke arah digital, dengan pembayaran dan pemasaran banyak dilakukan secara digital, sehingga menjadi tantangan tersendiri yang harus dipahami petugas agar tidak terkecoh dalam proses pendataan.
Di wilayah kepulauan yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia, tantangan ini berlipat ganda. Sejumlah pelaku usaha kecil di pulau-pulau terluar menerima pembayaran dalam mata uang asing dari turis atau pekerja yang melintas batas, sementara transaksi digital mereka kadang tercatat di sistem pembayaran negara tetangga.
Bagaimana mencatat omzet usaha semacam ini dalam kerangka sensus ekonomi nasional menjadi pekerjaan rumah tersendiri yang membutuhkan kepekaan khusus dari petugas di lapangan. Di Kabupaten Lingga, salah satu kabupaten kepulauan dengan jumlah petugas sebanyak 92 orang, isu kepercayaan masyarakat menjadi perhatian khusus.
Bupati Lingga, Muhammad Nizar, meminta kepada seluruh masyarakat dan pelaku usaha bahwa pembangunan daerah yang tepat sasaran memerlukan pondasi data yang akurat, dan menegaskan bahwa data yang diberikan masyarakat dilindungi oleh undang-undang serta hanya akan digunakan untuk kepentingan statistik pembangunan, bukan untuk urusan perpajakan individu.
Penegasan semacam ini terasa penting justru karena karakter sosial masyarakat di pulau-pulau kecil, yang umumnya saling mengenal dan cenderung berhati-hati terhadap kehadiran “orang luar” yang bertanya soal penghasilan dan usaha mereka.
Nizar mengajak seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pedagang kecil UMKM hingga pelaku industri besar, untuk mendukung penuh kesuksesan sensus ekonomi ini, dengan menutup pernyataannya melalui semangat satu data ekonomi untuk masa depan Kabupaten Lingga yang lebih hebat dan sejahtera.
Di kabupaten dengan rasio petugas yang lebih kecil dibanding luas wilayah perairannya, faktor kepercayaan ini bisa menjadi penentu apakah target pendataan tercapai atau tidak, karena petugas tidak memiliki banyak waktu untuk “meyakinkan ulang” responden yang ragu.
Sosialisasi Multikanal sebagai Jawaban atas Keterbatasan Akses
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung penuh pelaksanaan sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 melalui berbagai kanal informasi, seperti talk show dan iklan layanan masyarakat di Radio Bintan, publikasi melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Bintan, serta penyebaran informasi melalui media sosial resmi termasuk Facebook dan Instagram.
Pendekatan multikanal ini menjadi relevan khususnya untuk wilayah kepulauan, di mana radio masih menjadi salah satu media yang efektif menjangkau masyarakat di pulau-pulau yang sinyal internetnya belum stabil sementara media sosial menyasar pelaku usaha muda dan ekonomi digital di pusat-pusat keramaian seperti Tanjungpinang dan kawasan wisata Bintan.
Dengan 137 petugas yang disiapkan, Bintan berharap sinergi antara BPS dan pemerintah kabupaten dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian masyarakat, sehingga menjadi dasar pengambilan kebijakan yang tepat dan berkelanjutan.
Ketika Data Menjadi Kompas, Bukan Sekadar Angka
Bagi Wali Kota Batam Amsakar Achmad, persoalan mendasar yang dihadapi daerah bukan semata soal mengumpulkan data, melainkan menyatukan data yang selama ini tersebar dan tidak sinkron antarinstansi. Tanpa data yang akurat, arah kebijakan pembangunan berpotensi tidak berjalan selaras, dan perencanaan tanpa data yang akurat ibarat berjalan tanpa arah.
Pernyataan ini terasa lebih relevan ketika dikaitkan dengan konteks kepulauan. Sebuah keputusan untuk membangun pelabuhan kecil di pulau tertentu, misalnya, akan sangat bergantung pada data riil tentang berapa banyak usaha yang membutuhkan akses logistik laut data yang selama ini sering hanya berupa estimasi kasar.
Amsakar menargetkan pertumbuhan ekonomi Batam menembus angka di atas 7 persen pada 2026, dengan pertumbuhan ekonomi Batam yang konsisten berada di atas rata-rata nasional, dengan selisih sekitar 1,5 hingga 2 persen.
Empat Kawasan Ekonomi Khusus serta puluhan kawasan industri menjadi modal besar, namun modal ini hanya bisa dioptimalkan jika peta ekonomi pendukungnya termasuk usaha-usaha kecil di pulau penyangga—benar-benar terpotret.
Petugas Sensus sebagai “Duta” di Tengah Ombak
Hal lain yang patut digarisbawahi adalah peran petugas sensus di kawasan kepulauan yang jauh lebih kompleks dibandingkan rekan-rekan mereka di daratan.
Selain harus menguasai teknik pendataan dan memahami ekonomi digital, mereka juga harus siap menempuh perjalanan laut, menyesuaikan jadwal dengan pasang surut dan cuaca, serta membangun kepercayaan dengan komunitas pulau yang mungkin belum pernah didata sebelumnya.
Zulhidayat menegaskan, petugas sensus membawa nama BPS dan negara, sehingga harus ramah, santun, mampu membangun komunikasi yang baik, dan membuat responden merasa nyaman saat memberikan informasi.
Di kepulauan, pesan ini memiliki bobot lebih, karena bagi banyak warga pulau terluar, petugas sensus mungkin adalah representasi negara yang paling sering mereka temui secara langsung.
Sebanyak 91 peserta pada gelombang kedua pelatihan di Tanjungpinang jumlah yang sama dengan gelombang pertama yang berlangsung 2–4 Juni 2026 kini bersiap menjalankan tugas selama sekitar dua setengah bulan dengan target 700 hingga 900 unit usaha per orang.
Target ini terdengar standar, namun bagi petugas yang ditugaskan di pulau-pulau kecil seperti Anambas dan Natuna, mencapai 700 unit usaha bisa berarti menyeberangi belasan pulau dalam hitungan minggu, sebuah beban kerja yang secara geografis sangat berbeda dengan rekan mereka yang bertugas di kawasan padat seperti Batam.
Menuju Indonesia Maju dari Gerbang Kepulauan
Tema besar “Menyongsong Sensus Ekonomi 2026 untuk Indonesia Maju” sering dimaknai dalam skala makro pertumbuhan nasional, kebijakan pusat, investasi besar. Namun dari Kepulauan Riau, tema ini memiliki makna yang lebih konkret, Indonesia Maju dimulai dari kemampuan negara memahami dan mengakui keberadaan setiap unit usaha, sekecil apa pun, di pulau paling terpencil sekalipun.
Resa Surya Utama menegaskan bahwa SE bertujuan menyediakan data dasar yang akurat dan komprehensif mengenai ekonomi dan kegiatan usaha di Indonesia, khususnya di Kepri, dan hasil SE itu akan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat.
Sebagaimana ditegaskan Zulhidayat, data yang dikumpulkan bukan sekadar angka statistik, melainkan fondasi pengambilan kebijakan ke depan yang hasilnya akan menjadi rujukan presiden, menteri, gubernur, wali kota, bupati hingga sekretaris daerah dalam menyusun berbagai program pembangunan.
Jika 1.589 petugas yang tersebar di tujuh kabupaten/kota ini berhasil menjangkau pedagang pasar apung, pekerja galangan kapal, usaha katering di pulau-pulau penyangga industri, hingga pelaku ekonomi digital di kawasan perbatasan dari Batam yang sibuk hingga Anambas yang terpencil maka SE2026 bukan hanya akan menghasilkan angka, tetapi juga membuktikan bahwa negara hadir hingga ke titik-titik yang selama ini luput dari peta ekonomi nasional.
Dan dari titik-titik kecil yang tersebar di lautan itulah, sebagaimana harapan Bupati Lingga untuk satu data ekonomi yang lebih hebat dan sejahtera, gambaran besar tentang Indonesia Maju sesungguhnya mulai tersusun.
#Mencatat Ekonomi Indonesia
