Menu

Mode Gelap

Warta · 2 Mar 2023 12:39 WIB

Menuju GTRA Summit di Karimun, 5 Ribu Rumah Nelayan di Pesisir Kepri Akan Disertifikatkan


					Gubernur Ansar bertemu Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono. Foto: Istimewa Perbesar

Gubernur Ansar bertemu Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono. Foto: Istimewa

Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, melakukan pertemuan bersama Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, di kantor Kementerian KKP di Jakarta, Selasa (28/2).

Dalam pertemuan tersebut dibahas kesiapan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2023 di Kabupaten Karimun Agustus 2023 mendatang.

ADVERTISEMENT

Selain itu, Ansar meminta agar Menteri KKP dapat menerbitkan izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) bagi rumah-rumah masyarakat nelayan di Kepri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dan, Menteri KKP terlihat memberikan lampu hijau tanda menyetujui usulan tersebut.

“Kita bersyukur dan berterimakasih kepada Menteri KKP yang mendengar usulan kita. Makanya kita berusaha agar bagaimana masyarakat kita tetap bisa tinggal diatas rang laut, tapi tirai ada aturan hukum yang dilanggar,” kata Ansar Ahmad.

Baca: Wamen ATR/BPN Kunjungi Karimun, Cek Kesiapan GTRA Summit 2023

Lebih lanjut ia menuturkan, Kepri telah mengalokasikan proses sertifiikasi  sebanyak 5 ribu rumah nelayan di kepri.

Menurut Ansar, dengan terbitnya KKPRL itu penting bagi masyarakat nelayan Kepri yang tinggal diatas ruang laut. Sebab, pemerintah tidak bisa mencegah masyarakat tinggal diatas ruang laut, karena Provinsi Kepri berbasis kepulauan dan kelautan.

Selain itu dalam pelaksanaan GTRA Summit 2023 nanti juga akan dilaksanakan pameran produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), rehabilitasi mangrove, pemberian asuransi BPJS ketenagakerjaan bagi nelayan termasuk kerjasama pelatihan tenaga kerja di bidang kelautan.

ADVERTISEMENT

Sebagaimana diketahui, sesuai Permen Kelautan dan Perikanan nomor 28 tahun 2021, disebutkan  bahwa ‘Setiap orang yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan/atau wilayah yurisdiksi secara menetap di sebagian Ruang Laut wajib memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut’.

Seperti perizinan di ruang darat, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut atau sering disebut KKPRL merupakan persyaratan dasar bagi perizinan berusaha dan nonberusaha untuk melakukan kegiatan di ruang laut, sebelum akhirnya memasuki perizinan berusaha berbasis resiko pada pemegang kewenangan di berbagai sektor.

Adapun KKPRL terdiri dari dua output, yakni Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) yang ditujukan untuk Kegiatan Berusaha dan/atau Non Berusaha, dan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKRL) yang ditujukan untuk Kegiatan Non Berusaha.

ADVERTISEMENT
Gabung dan ikuti kami di :

Penulis: | Editor: Redaksi



whatsapp facebook copas link

Baca Lainnya

APBD Kepri Terancam Defisit hingga Rp 600 Miliar

22 Juli 2024 - 17:36 WIB

IMG 20240722 WA0017 11zon

Puncak Peringatan HBA, Kajari Karimun Tekankan Amanat Kejagung

22 Juli 2024 - 11:28 WIB

IMG 20240722 WA0004 11zon

Catat! KSOP Kelas I TBK Bakal Kembali Gelar Diklat Gratis BST Khusus Kapal Niaga

22 Juli 2024 - 10:44 WIB

IMG 20240722 WA0003 11zon

Cegah Perpecahan Jelang Pilkada 2024, Bupati Rafiq Ajak Masyarakat Bijak Gunakan Medsos

19 Juli 2024 - 12:14 WIB

IMG 20240719 WA0001 11zon

Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai Karimun Gelar Sosialisasi TOC, Ini Tujuannya

18 Juli 2024 - 13:20 WIB

IMG 20240718 WA0014 11zon

Kasi Pidsus Kejari Karimun dan Kacabjari Tanjungbatu Resmi Berganti

15 Juli 2024 - 12:31 WIB

IMG 20240715 WA0032 11zon
Trending di Warta