Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3,347 miliar untuk menaikkan gaji para PTK non ASN tingkat SMA/SMK/SLB pada 2023 ini.
Dengan alokasi anggaran itu, para PTK non ASN di lingkungan Pemprov Kepri menerima kenaikan gaji sebesar Rp 100 ribu pada tahun ini.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menyampaikan Pendidikan sangat dibutuhkan untuk membangun peradaban manusia yang lebih baik.
Oleh karena itu peran guru dalam pembangunan sangat strategis. Demikian pula para tenaga kependidikan, yang membantu secara administrasi, baik sebagai operator, petugas kebersihan, pustakawan dan lain-lain.
Yang memiliki peranan sangat penting dalam pelaksanaan proses belajar mengajar di satuan pendidikan.
“Semoga kenaikan honorarium ini dapat memacu bapak/ibu untuk semakin bersemangat menciptakan generasi terbaik Kepri,” ungkapnya saat menyerahkan Surat Perjanjian Kerja para PTK Non ASN di Kabupaten Lingga, Senin (13/3).
Ia memaparkan, jumlah PTK non ASN Pemprov Kepri yang tersebar di Kkbupaten/kota sebanyak 2.575 orang. Dari total tersebut, 252 orang berada di Kabupaten Lingga.
Ansar juga menyampaikan apresiasi kepada para PTK non ASN karena berkat perannya, kualitas pendidikan di Provinsi Kepri semakin membaik.
Sebagai wujud kepedulian terhadap pendidik dan tenaga kependidikan non ASN, Pemprov Kepri terus mendorong usulan ke Pemerintah Pusat untuk mempertimbangkan kembali atas rencana penghapusan honorer terhadap Kemenpan RB dan BKN dan secara bertahap mengangkat PTK Non-ASN menjadi PPPK melalui seleksi.
“Terimaksih atas peran bapak/Ibu selama ini karena turut mencerdaskan anak-anak di Kepri. Semoga pengorbanan bapak/ibu selama ini mendapatkan ganjaran pahala dari Allah SWT,” ucapnya.Â
Berbagai langkah strategis juga dilakukan oleh Pemprov Kepri pada tahun 2023 ini guna terus memajukan pendidikan.
Mulai dari bantuan kepada siswa tahun 2023 se- Kepri sebesar Rp 15,220 miliar yang terdiri dari bantuan transportasi laut, darat serta bantuan biaya sekolah siswa baru yang tidak mampu.
Lalu, program beasiswa sebesar Rp 4,5 milyar yang di akses melalui aplikasi dan dikoordinir melalui Biro Kesra. Selanjutnya Pembangunan untuk pemenuhan sarana prasarana SMA, SMK dan SLB di Provinsi Kepri Rp 101,479 miliar ,- dan untuk di Kota Batam Rp 59,836 miliar.
“Semoga berbagai langkah strategis yang dilakukan dapat terus menjamin pendidikan di Kepulauan Riau untuk terus meningkat dan tentunya dengan bantuan dan kerjasama dari para tenaga pendidik,” tutupnya.
