Menu

Mode Gelap

Warta · 16 Okt 2023 20:52 WIB

Pemko Tanjungpinang Beri Diskon dan Bebas Denda Tunggakan PBB, Ini Detilnya


					Pemko Tanjungpinang Beri Diskon dan Bebas Denda Tunggakan PBB, Ini Detilnya Perbesar

Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui BPPRD memberikan diskon pokok dan bebaskan denda tunggakan pajak PBB kepada masyarakat.

Kebijakan itu dituangkan melalui Peraturan Wali kota Nomor 55 Tahun 2023 tentang Pemberian Pengurangan Pokok dan Pembebasan Denda Pajak PBB – P2 Tahun 2023 terhitung tanggal 1 September sampai dengan 30 November 2023.

ADVERTISEMENT

Hal ini bertujuan untuk memberi keringanan pajak kepada masyarakat kota Tanjungpinang untuk dapat menyelesaikan tunggakan pajak PBB P2 nya yang ditetapkan dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2018.

Pj. Wali kota Tanjungpinang Hasan mengaku senang atas kebijakan yang dikeluarkan BPPRD Kota Tanjungpinang itu. Menurutnya hal ini bentuk apresiasi dan memberikan keringanan kepada masyarakat Kota Tanjungpinang  yang selama ini masih belum melakukan pembayaran.

Termasuk beberapa masalah data yang tidak valid sebelum peralihan kewenangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, Kota Tanjungpinang mulai mengelola pemungutan PBB – P2 terhitung tahun 2013 yang lalu. Di mana pasca penyerahan tersebut yang dinilai masih banyak data tunggakan yang belum terselesaikan.

BPPRD%20Keringanan%20Pajak

Atas dasar itu Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui BPPRD Kota Tanjungpinang memberikan Pengurangan Pokok PBB – P2 Tahun 1995 – 2012 sebesar 70%, Pengurangan Pokok Tahun 2013 – 2018 sebesar 50% serta memberikan pembebasan denda sampai dengan 2023.

Hasan pun mengimbau agar masyarakat dapat memanfaatkan program ini.

“Jangan dilewatkan bagi wajib pajak PBB – P2 yang bertempat tinggal ataupun yang memiliki lahan tanah dan bangunan di Kota Tanjungpinang serta terimakasih atas partisipasinya dalam membayar kewajiban perpajakan daerahnya,” ujar Hasan dalam rilis Diskominfo Tanjungpinang, dikutip Senin (16/10).

ADVERTISEMENT

Menurutnya, program ini merupakan perhatian penuh pemerintah terhadap warganya ataupun masyarakatnya serta menjadi upaya BPPRD dalam meningkatkan penerimaan daerah dan berharap masyarakat lebih taat serta patuh dalam membayar pajak daerahnya.

Sebelumnya Kepala BPPRD Kota Tanjungpinang Said Alvie berharap agar masyarakat dapat memanfaatkan kebijakan ini sampai dengan bulan November tahun 2023 nanti.

Ia mengungkapkan untuk saat ini penerimaan PBB – P2 per 13 Oktober 2023 sebesar Rp10 milyar lebih dan semoga sampai dengan akhir desember 2023 target dapat tercapai.

ADVERTISEMENT

“Terimakasih kami sampaikan kepada wajib pajak PBB – P2 yang telah melakukan pembayaran pajak nya” ucap Alvie. 

Sebagai informasi, Pemerintah Kota Tanjungpinang terus memberikan pelayanan dan memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Daerah, tentunya dengan perkembangan digitalisasi daerah.

Pj Wali Kota Hasan mengharapkan OPD terkait terus berinovasi serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

ADVERTISEMENT

“Dalam hal ini BPPRD sudah menyiapkan aplikasi E- PBB untuk masyarakat dapat melihat jumlah tagihan pajaknya serta kanal – kanal lainnya seperti QRIS BRK Syariah, Mobil Banking BRK dan BTN, Tokopedia, BukaLapak, serta melalui Mobil Keliling BRK dan BTN,” tukasnya.

Gabung dan ikuti kami di :

Penulis: | Editor: Redaksi



whatsapp facebook copas link

Baca Lainnya

Asyik! Ada Beasiswa untuk 1.500 Mahasiswa Kepri Berprestasi di Tahun 2024

1 Maret 2024 - 14:28 WIB

images 6

Polda Kepri Gelar Operasi Keselamatan Seligi 2024 Selama 14 Hari ke Depan

1 Maret 2024 - 14:21 WIB

Wakapolda Kepri Brigjen Pol Asep Safrudin. Foto: Ist/kepripedia.com

Ribuan Pencaker Ikuti Job Fair 2024 di Bintan, Begini Harapan Roby Kurniawan

1 Maret 2024 - 12:37 WIB

Bupati Bintan Roby Kurniawan mengunjungi Job Fair 2024

Kecam Pengusiran Wartawan Liput Rekapitulasi, Ketua PWI Lingga: Ini Tidak Baik

1 Maret 2024 - 10:35 WIB

Ketua PWI Lingga Jhony Prasetya

KPU Lingga soal Ada Wartawan Diusir: Keterbatasan Ruangan

29 Februari 2024 - 18:09 WIB

Ketua KPU Lingga Ardhy Aulia

Heboh Wartawan Liput Rekapitulasi Suara Diusir, Bawaslu Lingga: Perhitungan Harus Terbuka

29 Februari 2024 - 17:52 WIB

Ketua Bawaslu Lingga Fidya Asrina
Trending di Warta