Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, merasa kecewa terhadap data yang dikeluarkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan menyebut Kepri menambah kasus COVID-19 terbanyak se-Indonesia.
Ia pun langsung menginstruksikan Satgas COVID-19 Kepri dan Dinas Kesehatan melakukan komunikasi untuk konfirmasi atas kebenaran informasi tersebut.
“Tentu kita sangat kecewa, seharusnya Konjen atau Dubes RI di Malaysia memperketat pemulangan PMI salah satunya telah di sepakati klinik yan32g ditunjuk oleh kedutaan RI di Malaysia. Jika data ini benar, kita yakin pengawasan pemulangan PMI terlalu longgar dan tak terkontrol, sehingga PMI yang seharusnya terkonfirmasi tidak untuk dipulangkan dulu,” ungkapnya, Sabtu (18/12).
Menurut Ansar, sejauh ini Kepri sudah sangat ketat dalam menerapkan protokol kesehatan, gencar melakukan vaksinasi dan bahkan baru saja melaunching vaksinasi untuk anak 6-11 tahun.
“Kita sangat serius mengikuti arahan Pemerintah Pusat untuk menekan perkembangan COVID-19 di daerah. Karena kita juga punya planing agar progran pemulihan ekonomi Kepri bisa segera dilakukan,” tegas Ansar lagi.
Sementara itu, juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Kepri, Tjetjep Yudiana cepat-cepat meluruskan pemberitaan yang menyebut Provinsi Kepri mencatatkan penambahan 70 kasus kasus konfirmasi COVID-19 per Jumat 17 Desember 2021 dan tertinggi penambahannya se Indonesia.
“Kita pastikan informasi itu keliru,” kata Tjetjep, Jumat (17/12) malam.
Tjetjep mengaku tidak mengetahui secara persis dari mana sumber data yang digunakan dalam pemberitaan tersebut. Meskipun dalam pemberitaan itu disebutkan, jika data yang digunakan berasal dari Humas BNPB.
“Kita tidak tahu datanya darimana asalnya. Namun yang jelas dapat saya pastikan itu keliru,” ucapnya.
Berdasarkan data yang dirilis Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Kepri per 16 Desember 2021, jumlah kasus aktif di Provinsi Kepri sebanyak 2 orang. Dengan total kasus konfirmasi baik positif maupun sembuh sebanyak 53.881 orang.
