Menu

Mode Gelap

Hukum Kriminal · 6 Jan 2022 17:24 WIB ·

Polemik Lahan dan Aset Galangan Kapal di Tanjunguncang oleh PT CMI Masih Bergulir


 Kuasa hukum PT. CMI , Agustianto dari kantor hukum Agustianto, bersama Partner saat gelar jumpa pers di Batam, pada Selasa (4/1). Foto: Zalfirega/kepripedia.com Perbesar

Kuasa hukum PT. CMI , Agustianto dari kantor hukum Agustianto, bersama Partner saat gelar jumpa pers di Batam, pada Selasa (4/1). Foto: Zalfirega/kepripedia.com

Polemik pembelian lahan dan aset galangan kapal di Tanjunguncang oleh PT Cahaya Maritim Indonesia (CMI) masih terus bergulir.

Lahan dan aset yang dibeli PT CMI dari likuidator yang ditunjuk pengadilan dengan harga Rp 30,3 miliar itu, ternyata dikemudian hari bermasalah.

Hal itu disampaikan Kuasa hukum PT. CMI , Agustianto dari kantor hukum Agustianto, bersama Partner saat gelar jumpa pers di Batam, pada Selasa (4/1) kemarin.

“Klien kami telah mempunyai sertifikat lahan dan penetapan lokasi lahan yang dikeluarkan oleh BPN dan sudah bayar UWTO juga,” kata Agus.

ADVERTISEMENT

Dia mengatakan bahwa telah membayar Rp 30,3 miliar pada 2013 untuk keperluan lahan dan sertifikat dengan luas lahan 2,6 hektare dan bersertifikat 5,1 hektare berdasarkan penetapan lokasi di Tanjunguncang, Kecamatan Batu Aji.

Perusahaan pun sudah memegang putusan penetapan likudator nomor 529./PDT./2013/ PN.BTM dan dikuatkan dengan putusan penetapan kasasi dari Mahkamah Agung nomor 3042.K/PDT/2013.

“Kami telah menjalankan aktivitas dengan sesuai undang-undang. Klien kami jadi kebingungan atas polemik ini,” kata dia.

Dia berujar misal ada polemik di Internal PT SS hal itu bukan berada di ranah mereka. Namun, di luar tanggung jawab pihaknya.

ADVERTISEMENT

“Kita investor yang menanamkan modalnya di Batam. Kami melakukannya sesuai dengan amar putusan perundang-undangan yang ada,” ujarnya.

Dia mengatakan berdasarkan putusan penetapan Likuidator dan putusan kasasi dari Mahkamah Agung. Pt. CMI dapat melakukan balik nama atas sertifikat lahan seluas 2,6 hektar dan PL seluas 5,1 hektar.

“Saat ini sertifikat dan PL, sudah atas nama Pt. CMI bahkan kita juga sudah membayar UWTO,” katanya.

Hanya saja yang membuat mereka bingung karena PN Batam menerima gugatan yang dilayangkan oleh PT. SS.

“Ada apa sebenarnya dengan Pengadilan Negeri Batam, bahkan kita juga sudah memegang sertifikat lahan yang dikeluarkan oleh Badan Petanahan Nasional (BPN) atas nama PT. CMI. Semua berkas yang kita pegang asli,” kata dia.

Dengan adanya layangan gugatan tersebut, kata dia, pihaknya akan mengikuti proses hukum dan berjuang. “Kita minta penegak hukum dapat memberikan putusan seadilnya,” papar dia.

 

Tanggapan Direktur PT Sintai Shipiyard

Direktur PT SS, Bali Dallo, menyebutkan kasus lahan ini tengah masuk ke tahap kasasi di tingkat Mahkamah Agung (MA).

“Pt.Sintai Shipiyard Tanjunguncang, saat ini sudah masuk dalam dalam tahap kasasi di tingkat Mahkamah Agung,” katanya saat dikonfirmasi, Rabu (5/1).

Dia mengungkapan, pihak PT. SS sudah melakukan gugatan terhadap putusan pengadilan yang diajukan oleh tim likuidator yang mengatakan bahwa Pt.Sintai bubar.

“Dan putusannya sudah keluar, putusan yang mengatakan bahwa PT. Sintai Shipiyard bubar sudah batal demi hukum,” kata Bali Dallo.

Bahkan, kata Bali Dallo, tim likuidator sudah dilaporkan dan sudah ditetapkan tersangka dan satu dari tim likuidator sudah menjalani hukuman yakni Cahaya Simbolon, sementara satu orang lagi yakni Edison Saragih masih DPO.

“Jadi apa yang dipermasalahkan oleh PT Cahaya Maritim Indonesia, tidak ada hubungannya dengan Pt.Sintai. Saat ini kita sedang melakukan gugatan kepada PT Cahaya Maritim Indonesia, agar mengembalikan aset dan sertifikat serta PL kepada Pt.Sintai,” tegas dia.

Dia menjelaskan sebelumnya saat likuidator melakukan penjualan aset kepada PT.MCI PT. Sintai tengah ada gugatan.

“Inilah dasarnya kita mengajukan gugatan, terhadap putusan penetapan likuidator dan juga putusan kasasi yang diterima oleh pihak Pt.CMI dan gugatan itu sudah dibatalkan,” kata dia.

Dia juga menjelaskan jika pihak PT. Cahaya Maritim Indonesia, tetap berkeras meminta haknya. Maka PT Sintai akan mengambil upaya jalur hukum.

“Jadi kita tidak hubungan dengan mereka, jika mereka sudah beli aset dan lahan itu urusan mereka dengan tim likuidator. Sementara sekarang tim likuidator sudah ditetapkan tersangka atas apa yang mereka perbuat,” pungkasnya.

Dapatkan update berita langsung dari Smartphone anda melalui telegram. Klik t.me/kepripediacom untuk bergabung
Artikel ini telah dibaca 6 kali

Penulis: | Editor: Redaksi


advertisement
Tetap terhubung dengan kami:
Baca Lainnya

Tak Terima Dijadikan Tersangka Perekrut PMI Ilegal, Wanita Ini Protes saat Konferensi Pers

26 Januari 2022 - 11:45 WIB

Jemput Kiriman Sabu dan Pil Ekstasi di Batam, 2 Wanita Dibekuk BNNP Kepri

21 Januari 2022 - 20:42 WIB

Sidang Kasus Penyelundupan 107 Kg Sabu Digelar, Terdakwa Terancam Hukuman Mati

21 Januari 2022 - 11:29 WIB

BP2MI Pulangkan 22 Calon PMI Ilegal yang Gagal Dikirim ke Malaysia

20 Januari 2022 - 20:19 WIB

Tertangkap Warga, Rambut 2 Maling Besi Teralis di Batam Dicukur

20 Januari 2022 - 15:56 WIB

Bejad, Seorang Kakek di Karimun Tega Cabuli Anak 5 Tahun

20 Januari 2022 - 13:41 WIB

Trending di Hukum Kriminal