Lingga – Butuh perjalanan laut beberapa jam untuk mencapai Pulau Medang, Desa terpencil di Kecamatan Katang Bidare, Kabupaten Lingga. Namun, jarak dan gelombang tak menyurutkan langkah Drs. Khazalik, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Pada Minggu, 7 Desember 2025 pagi, ia memilih tanah kelahirannya ini sebagai lokasi Reses Masa Sidang 2025, membuka ruang dialog langsung dengan warga yang jarang terjamah perhatian.
Kegiatan yang sederhana namun khidmat itu seketika berubah menjadi ruang curahan hati. Bagi masyarakat Pulau Medang, kedatangan wakil mereka dari Dapil Bintan-Lingga, yang juga kader Partai NasDem ini, adalah momentum langka untuk menyampaikan getir-getir kehidupan di pulau terluar.
“Harapan kami, ke depan tentunya ada pembangunan yang merata, dan pembenahan beberapa fasilitas yang dibangun melalui APBD tapi tidak bisa digunakan, salah satunya sarana air bersih,” ucap Awang Sukowati, salah satu tokoh masyarakat, dengan suara lantang namun penuh harap.
Keluhannya menjadi representasi dari suara banyak warga yang hadir: infrastruktur yang mangkrak dan pembangunan yang belum menyentuh hakikat kebutuhan dasar.
Di hadapan puluhan warga yang hadir, terdiri dari tokoh masyarakat, agama, dan perangkat desa, Khazalik menyimak dengan saksama. Dalam sambutannya, ia tak sekadar berjanji, tetapi menegaskan komitmen personal.
“Daerah sini menjadi salah satu prioritas utama saya. Aspirasi yang bapak-ibu sampaikan akan saya kawal. Mohon doa dan dukungannya,” tegas Khazalik, panggilan akrabnya, penuh keyakinan.
Dialog pun mengalir. Masalah listrik yang kerap padam, akses kesehatan yang terbatas, hingga prospek ekonomi warga menjadi topik hangat. Khazalik tak hanya mendengar, tetapi juga mencatat dan merespons satu per satu.
“Saya sangat memahami kebutuhan bapak-ibu sekalian. Semua aspirasi ini akan saya bawa ke pemerintah, dan saya akan memastikan agar masuk dalam rencana pembangunan daerah,” janjinya.
Ia tak menutupi bahwa jalan menuju realisasi membutuhkan proses dan perjuangan birokratis. Namun, komitmennya untuk menjadi ‘jembatan’ antara kepentingan warga Pulau Medang dan meja perencanaan di pemerintah daerah terasa kuat.
“Tentu, realisasinya membutuhkan proses, tapi saya berkomitmen untuk mengawal setiap usulan ini,” tambahnya.
Reses di penghujung tahun 2025 ini lebih dari sekadar kewajiban protokoler anggota dewan. Ia menjadi simbol pengabdian dan harapan. Bagi Khazalik, ini adalah tugas mengingat akar.
Bagi warga Pulau Medang, ini adalah pengingat bahwa suara mereka, meski dari pulau yang harus dicapai dengan menyeberang laut berjam-jam, tetap memiliki tempat untuk didengar dan diperjuangkan.
Kini, setelah pertemuan usai, tanggung jawbar baru dimulai. Catatan-catatan dari Pulau Medang akan dibawa Khazalik ke dalam ruang-ruang rapat di Tanjungpinang, menjadi bahan perjuangan politik konkret.
Masyarakat pun kembali kepada rutinitas, dengan satu harapan baru: bahwa gelombang laut yang mereka tempuh setiap hari tak lagi menjadi metafora bagi jarak mereka dari pembangunan.
