Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, merespons kabar mengenai keterlambatan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN di lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Karimun.
Ansar menjelaskan, saat ini kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Kepri masih mengalami kendala karena keterlambatan transfer dana dari pemerintah Pusat.
Bahkan hal itu juga menjadi salah satu penyebab keuangan Pemprov Kepri saat ini harus mengalami defisit hingga Rp 500 miliar.
“Kita tau transfer dana pusat menurun jauh, kita bahkan ada defisit sampai hampir Rp 500 miliar. Tapi ya terus terang aja. TPP tidak kita kurangi, hanya mungkin momen waktunya aja,” ungkap Ansar saat berkunjung ke Karimun, Jumat, 11 Oktober 2024.
Baca Juga
Baca juga: Pemda Karimun Pastikan Sisa TPP Pegawai Tetap Dibayarkan
Ansar yang saat ini tengah menjalani masa cuti kampanye Pilkada Kepri 2024, telah meminta BPKAD Kepri, Venni Meitaria Detiawati, untuk memberikan penjelasan perihal alokasi transfer dana provinsi kepada daerah, termasuk Kabupaten Karimun.
“Saya sudah mintakan Bapenda [BPKAD] kita untuk menjelaskan itu, jangan sampai kita ada saling tuding-menuding ya,” ungkapnya.
Sebelumnya, Plt Sekda Karimun, Djunaidy menyebutkan keterlambatan pembayaran TPP ASN yang masih belum dapat dibayarkan selama dua bulan.
Untuk itu, Pemda Karimun tengah menunggu alokasi anggaran masuk ke Kas daerah baik yang bersumber dari transfer provinsi, PAD dan pemerintah pusat.
“Saya menyesali juga kalau ada Sekda di daerah yang ngomong begitu ya. Mestinya justru sebagai seorang aparatur pemerintah bisa memberikan yang terbaik. Kan bisa dijelaskan ke pegawai juga. Kita sama sama sekarang karena memang situasi,” kata Ansar menjawab pernyataan Plt Sekda Karimun itu.
