Sejumlah Warga Gelar Aksi di DPRD hingga PLN Batam, Ini Tuntutannya

Sejumlah warga menggelar aksi unjuk rasa secara damai ke DPRD dan Kantor Wali Kota Batam, hingga ke kantor bright PLN Batam, Senin (28/3).

Adapun massa unjuk rasa ini berasal dari berbagai perumahan yakni Perumahan Cendana hingga ke Perumahan Bandara Mas, Batam Center yang merupakan wilayah terdampak pembangunan SUTT di wilayahnya.

Aksi ini juga turut diikuti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Bersama Rakyat (Gebrak).

Dalam aksi, massa tampak membawa sepucuk surat dan selembaran kertas dengan menuliskan aspirasinya. Dimana mereka meminta pemasangan tiang dan jalur SUTT diwilayahnya dapat dievaluasi kembali.

Baca Juga

Kabar Baik, Pemprov Kepri Pertimbangkan THR bagi Honorer yang Berstatus Peralihan PPPK

Maknai Malam Nuzulul Qur’an, Bupati Iskandar: Kita Akan Bangun Ekonomi Umat dari Masjid

Investasi hingga Layanan Kesehatan di Karimun Jadi Perhatian Wagub Nyanyang

Kodim 0317/TBK dan Korem 033/WP Gandeng INTI Kepri Gelar Bakti Sosial di Karimun

Kapolda Kepri Ajak Jurnalis dan Santri Buka Puasa Bersama untuk Pererat Silaturahmi

Adapun tuntutan massa di antaranya:

1. Mematuhi Perda No 03 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam Tahun 2021-2041.

2. Meminta Bright PLN Batam untuk segera menghentikan proyek Pembangunan SUTT di lokasi yang di tolak oleh warga.

3. Meminta Bright PLN Batam untuk segera memindahkan Tiang SUTT ke titik sesuai Perda no 03 tahun 2021 tentang Rencana Tata,Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041.

4. Meminta Wali kota Batam untuk tegas menegakkan Perda no 03 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041.

5. Meminta Polda Kepri untuk bersikap netral dan profesional tehadap kasus SUTT di Batam.

Ketua Amdas Suwito, juga menyampaikan aspirasi warga yakni meminta PLN untuk segera mengevaluasi terkait SUTT ini. Mereka menilai SUTT ini dapat menganggu kenyamanan dan kesehatan warga diwilayah tersebut.

“Kami tidak menolak pembangunan, yang kami lawan adalah penindasan dan kesewenangan dalam pembangunan,” sebut Suwito.

Sementara itu, Anggota DPRD Kota Batam, Siti Nurlaela, yang menerima pengunjukrada menyebutkan telah menampung keluhan ini.

Siti menyampaikan, pihaknya akan menagendakan rapat dengar pendapat (RDP) untuk mencari titik temu tuntutan warga ini dengan melibatkan pihak terkait.

Usai menyampaikan tuntutannya ke Pemko dan DPRD Batam, massa lalu menuju kantor PLN Batam dan menyampaikan tuntutannya.

Usai disambut dan segala aspirasinya diterima perwakilan PLN Batam, warga lalu membubarkan diri.