UMP Kepri 2027 Ditetapkan Rp4,22 Juta, Masih di Bawah Kebutuhan Hidup Layak

Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau tahun 2027 (UMP Kepri 2027) resmi ditetapkan sebesar Rp4.229.356. Meski mengalami kenaikan 9,02 persen, nominal tersebut masih lebih rendah sekitar Rp1,74 juta dibandingkan nilai kebutuhan hidup layak sebesar Rp5.977.587 yang menjadi rujukan unsur serikat pekerja dalam pembahasan upah minimum.

Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menetapkan UMP Kepri 2027 melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 1232 Tahun 2026 tertanggal 20 November 2026. Besaran UMP tersebut naik Rp349.836 dibandingkan tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp3.879.520.

ADVERTISEMENT

Selain UMP, Pemerintah Provinsi Kepri juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) tahun 2027 sebesar Rp4.253.968. Nilai UMSP tersebut meningkat Rp351.872 atau 9,02 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.902.096. UMSP Kepri 2027 ini berlaku untuk 13 sektor usaha, bertambah dari 11 sektor pada 2026. Sektor tersebut antara lain mencakup industri kimia dasar, industri perkapalan, pertambangan minyak dan gas bumi, serta pembangkitan tenaga listrik.

Data rilis Pemprov Kepri terkait penetapan UMP Kepri 2027
Data rilis Pemprov Kepri terkait penetapan UMP Kepri 2027. Foto: dok Kepriprov.go.id

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepri, Diky Wijaya, menjelaskan bahwa penetapan upah minimum telah melalui pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.

“Penetapan ini merupakan hasil pembahasan bersama seluruh unsur Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riau, dengan memperhatikan rasa keadilan, kondisi perekonomian, serta keberlangsungan dunia usaha di Kepulauan Riau,” jelas Diky.

Meski telah ditetapkan melalui keputusan gubernur, besaran UMP tersebut masih berada di bawah angka kebutuhan hidup layak yang sebelumnya menjadi salah satu pertimbangan unsur serikat pekerja.

Baca: Resmi! Gubernur Ansar Tetapkan UMP Kepri 2027 Rp4,22 Juta

Selisih UMP Kepri dan Nilai Kebutuhan Hidup Layak Capai Rp1,74 Juta

Dalam siaran pers Pemerintah Provinsi Kepri tertanggal 20 November 2026, disebutkan bahwa unsur serikat pekerja menggunakan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebesar Rp5.977.587 sebagai pertimbangan dalam pembahasan UMP 2027. Angka tersebut dikatakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Angka Rp5.977.587 juga muncul dalam usulan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Batam untuk penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam 2027.

Dalam usulan tersebut, nilai kebutuhan hidup layak digunakan sebagai salah satu pendekatan penghitungan upah minimum yang dinilai dapat menggambarkan kebutuhan pekerja.

ADVERTISEMENT

Apabila angka Rp5.977.587 dibandingkan dengan UMP Kepri 2027 sebesar Rp4.229.356, terdapat selisih Rp1.748.231.

Dengan demikian, UMP Kepri 2027 setara sekitar 70,75 persen dari nilai kebutuhan hidup layak yang menjadi rujukan dalam pembahasan tersebut. Sebaliknya, angka kebutuhan hidup layak itu sekitar 41,34 persen lebih tinggi daripada UMP yang telah ditetapkan.

Perbandingan tersebut memperlihatkan adanya jarak antara upah minimum tingkat provinsi dan nilai kebutuhan hidup layak yang disampaikan dalam proses perundingan. Meski demikian, angka tersebut tidak dapat langsung diartikan sebagai kekurangan pendapatan seluruh pekerja di Kepulauan Riau.

ADVERTISEMENT

Perundingan UMP Kepri 2027 Sempat Berlangsung Alot

Perbedaan pandangan mengenai besaran kenaikan upah minimum terlihat dalam rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi Kepri yang berlangsung di Batam pada 19 November 2026.

Rapat yang membahas rekomendasi UMP dan UMSP tersebut berlangsung cukup alot, bahkan sempat beberapa kali diskors sebelum mencapai kesepakatan.

Unsur serikat pekerja awalnya mengusulkan indeks alfa sebesar 1,0 dengan mempertimbangkan nilai kebutuhan hidup layak yang mencapai Rp5.977.587.

ADVERTISEMENT

Baca: UMP Kepri 2027 Diusulkan Bertambah Rp349 Ribu, Jadi Rp4,22 Juta

Sementara itu, unsur pengusaha mengusulkan indeks alfa sebesar 0,5 dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan keberlangsungan dunia usaha di tengah dinamika ekonomi global.

Setelah mendengarkan masukan pemerintah dan akademisi, unsur pekerja serta pengusaha akhirnya menyepakati indeks alfa sebesar 0,75.

Kesepakatan tersebut menjadi dasar rekomendasi kenaikan UMP dan UMSP Kepri 2027 kepada gubernur.

Hasilnya, kedua jenis upah minimum tingkat provinsi itu mengalami kenaikan sebesar 9,02 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Aturan Penetapan UMP Mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak

Penentuan upah minimum tidak hanya berkaitan dengan besarnya kebutuhan pekerja, tetapi juga diatur melalui mekanisme penghitungan yang mempertimbangkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.

Dalam siaran pers Pemprov Kepri, Diky Wijaya menjelaskan bahwa penetapan upah minimum tahun 2027 mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan serta Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.

Pasal 138 UU Nomor 27 Tahun 2026 mengatur bahwa penetapan upah minimum didasarkan pada kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Sementara itu, mekanisme penyesuaian upah minimum melalui formula mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu atau alfa.

Indeks alfa digunakan untuk menentukan besarnya kontribusi pertumbuhan ekonomi dalam penghitungan penyesuaian upah minimum. Dalam penjelasan Pemprov Kepri, rentang indeks alfa mengalami perubahan dari sebelumnya 0,5 hingga 0,9 menjadi 0,5 hingga 1,0.

Namun, untuk penghitungan UMP 2027, pemerintah provinsi menyebut formula yang digunakan masih mengacu pada PP Nomor 49 Tahun 2025. Dengan demikian, nilai kebutuhan hidup layak bukan satu-satunya unsur yang menjadi pertimbangan dalam penetapan besaran upah minimum.

Besaran akhir juga dipengaruhi mekanisme penghitungan, perkembangan ekonomi, dan kesepakatan yang dicapai melalui pembahasan Dewan Pengupahan.

Penetapan Upah Minimum dan Tantangan Kebutuhan Pekerja

Penetapan UMP Kepri 2027 sebesar Rp4.229.356 menjadi keputusan resmi pemerintah provinsi setelah melalui proses rekomendasi Dewan Pengupahan. Di sisi lain, perbedaan antara UMP dan nilai kebutuhan hidup layak yang menjadi rujukan serikat pekerja menunjukkan adanya persoalan yang perlu dicermati dalam kebijakan pengupahan.

Pemerintah harus mempertimbangkan kebutuhan pekerja untuk memenuhi biaya hidup, sekaligus memperhatikan kemampuan dan keberlangsungan dunia usaha. Perbandingan angka tersebut juga perlu ditempatkan dalam konteks yang tepat karena UMP merupakan standar minimum tingkat provinsi, sedangkan upah minimum kabupaten/kota dapat memiliki besaran berbeda.

Dengan demikian, nilai UMP Kepri tidak dapat secara langsung digunakan untuk menggambarkan tingkat pengupahan seluruh pekerja di setiap kabupaten dan kota.

Pemerintah Provinsi Kepri berharap keputusan upah minimum 2027 dapat menjadi pedoman bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja dalam melaksanakan ketentuan pengupahan.

“Penetapan ini telah mempertimbangkan aspek keadilan, kondisi perekonomian, dan ketenagakerjaan di Kepulauan Riau. Kami berharap seluruh stakeholder dapat melaksanakan ketentuan ini dengan sebaik-baiknya,” tutup Diky.

Ketentuan UMP dan UMSP Kepri 2027 dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.


Penulis: | Editor: Redaksi


Share This Article