Karimun – Upaya hukum praperadilan ditempuh VS, mantan Mantri Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tanjung Balai Karimun, yang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam kasus dugaan korupsi kredit mikro.
Melalui tim kuasa hukumnya dari Jerry Fernandez & Co. Law Firm, VS mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Tanjungbalai Karimun.
Sidang perdana yang dipimpin oleh hakim tunggal telah digelar pada Selasa, 10 November 2026. Perkara ini masih dalam proses persidangan yang dijadwalkan akan diputua pada Selasa, 17 November 2026.
Lewat Kuasa Hukumnya, VS, mempersoalkan penetapan tersangka karena menilai tidak memiliki kewenangan memutus kredit maupun mencairkan dana.
“Berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Operasional dan Kredit Mikro BRI serta fakta dalam BAP, fungsi dan wewenang seorang Mantri terbatas semata-mata sebagai pemrakarsa atau penganalisa (maker),” ungkap tim Kuasa Hukum VS, Sutjahyo Hari Murti.
Hari menyebut bahwa pemutus kredit (approver) pada periode 2017-2019 adalah Kepala Unit berinisial VD, yang turut dibantu oleh pejabat PA KUR berinisial DF dalam proses verifikasi.
Kuasa hukum juga menyoroti Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diterbitkan penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Karimun sejak 3 Maret 2026, tetapi baru diketahui kliennya saat ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pada 14 Oktober 2026.
“Tindakan menyembunyikan SPDP dari 3 Maret 2026 hingga Pemohon ditahan pada 14 Oktober 2026 atau lebih dari 7 bulan, secara mutlak melanggar asas due process of law dan kaidah mengikat Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015 jo. Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2025,” tegas Hari.
Akibatnya, lanjut Hari, penyidikan tersebut dinilai cacat formil sejak semula (void ab initio).
Keberatan lain menyangkut tata cara pemanggilan VS yang dinilai tidak sesuai ketentuan hukum karena tidak dilakukan langsung oleh petugas kejaksaan.
“Surat panggilan tidak disampaikan melalui petugas kejaksaan ke alamat rumah VS, melainkan dititipkan kepada Saudara Herbert selaku pelapor yang kemudian secara sewenang-wenang menyuruh seorang office boy (OB) BRI untuk mengantarkannya,” terang Hari.
Ia menambahkan, merujuk Pasal 235 UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang doktrin Fruit of the Poisonous Tree, alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum tidak memiliki kekuatan pembuktian, sehingga seluruh BAP yang lahir dari proses tersebut otomatis gugur.
Pihak VS turut mempersoalkan penunjukan penasihat hukum yang disebut dilakukan secara sepihak oleh penyidik tanpa memberikan kesempatan kepada kliennya untuk memilih advokat sendiri saat menjalani pemeriksaan.
Dalam permohonannya, kuasa hukum juga menggugat dasar penghitungan kerugian keuangan negara yang bersumber dari hasil audit internal BRI tahun 2019 senilai Rp549.725.163, yang dinilai belum dapat dipersamakan dengan laporan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Melalui praperadilan ini, pihak VS meminta hakim menyatakan penetapan tersangka, penahanan, serta perpanjangan penahanan tidak sah, membebaskan kliennya dari Rutan Kelas IIB Tanjung Balai Karimun, serta memulihkan nama baiknya (rehabilitasi).
Sementara itu, seusai persidangan, ketua tim kuasa hukum VS, Jerry Fernandes, menyebutkan bahwa hakim sempat mencecar jaksa terkait ada tidaknya pemeriksaan terhadap calon tersangka dalam kasus tersebut.
“Secara tegas Jaksa menyebut tidak adanya pemeriksaan calon tersangka. Pernyataan tersebut menguatkan bahwa proses penetapan tersangka dinilai melanggar prosedur dan jauh dari asas-asas hukum sebagaimana mestinya,” tutup Jerry.
