NATUNA – Bupati Natuna Cen Sui Lan menargetkan seluruh persyaratan administrasi pengusulan pembangunan empat pelabuhan apung berbahan High Density Polyethylene (HDPE) kepada pemerintah pusat rampung paling lambat 30 Desember 2026.
Usulan melalui program bantuan Presiden tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna meningkatkan kelayakan infrastruktur transportasi laut, khususnya di wilayah kepulauan yang masih membutuhkan fasilitas sandar kapal lebih memadai.
Persiapan pengusulan dibahas dalam rapat yang dipimpin Cen Sui Lan bersama Wakil Bupati Natuna Jarmin Sidik dan Sekretaris Daerah Boy Wijanarko, Rabu (18/11/2026).
Rapat tersebut turut dihadiri jajaran perangkat daerah serta perwakilan desa dan kelurahan yang menjadi sasaran pembangunan.
Untuk memenuhi persyaratan program, Cen Sui Lan menginstruksikan pemerintah desa dan kelurahan terkait segera melengkapi dokumen pendukung sekaligus membentuk kelompok masyarakat (pokmas) atau panitia pelaksana.
“Desa harus segera membentuk komite atau kelompok masyarakat dengan menunjuk ketua, bendahara, dan kelengkapan lainnya. Teknis pembentukan dan tugasnya akan didampingi oleh dinas terkait,” tegasnya.
Bupati juga mengingatkan agar seluruh persiapan diselesaikan sebelum tenggat yang ditentukan sehingga proses survei dapat berjalan tanpa terkendala administrasi.
“Saya ingin ini segera diselesaikan, batas waktunya 30 Desember. Jadi saat tim survei datang, kita tinggal menunjukkan lokasi dan dokumen yang diperlukan,” tambahnya.

Empat Lokasi Diprioritaskan untuk Pelabuhan Apung HDPE
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna, Alazi, menyampaikan empat lokasi yang diprioritaskan dalam pengusulan pembangunan pelabuhan apung HDPE.
Keempat titik tersebut meliputi Desa Batu Berian, Kampung Pelimpak Serasan, Desa Pulau Tiga, dan Desa Sededap.
Menurut Alazi, pemilihan lokasi mempertimbangkan kondisi fasilitas pelabuhan yang tersedia serta tingkat kebutuhan masyarakat terhadap sarana transportasi laut.
Ia menjelaskan, mekanisme pembangunan pelabuhan apung HDPE dalam program yang diusulkan mensyaratkan keterlibatan kelompok masyarakat di tingkat desa.
Karena itu, Dinas Perhubungan Natuna akan memberikan pendampingan terkait pembentukan pokmas, kelengkapan administrasi, serta tata kerja kelompok yang diperlukan dalam pelaksanaan program.
Diharapkan Mendukung Mobilitas dan Ekonomi Masyarakat
Keberadaan pelabuhan apung HDPE diharapkan dapat meningkatkan akses transportasi laut di Natuna, terutama bagi masyarakat yang mengandalkan kapal sebagai sarana utama perjalanan antarpulau.
Selain menunjang mobilitas warga, fasilitas pelabuhan yang lebih layak juga diharapkan mendukung distribusi kebutuhan pokok, aktivitas perekonomian pesisir, dan akses masyarakat menuju layanan kesehatan.
Cen Sui Lan berharap pemerintah desa, perangkat daerah, dan masyarakat dapat bekerja sama menuntaskan seluruh persyaratan agar pengusulan pembangunan berjalan sesuai jadwal.
Meski empat lokasi telah ditetapkan sebagai prioritas usulan, pembangunan pelabuhan apung HDPE tersebut masih memerlukan proses studi kelayakan dan persetujuan dari pemerintah pusat.
