Pemerintah Daerah Karimun, Kepulauan Riau, kesulitan untuk melakukan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN yang telah menunggak selama lima bulan hingga Desember 2024 akibat kondisi keuangan daerah yang menurun.
Kepala BPKAD Kabupaten Karimun, Dwiyandri, mengatakan untuk menutupi lima bulan TPP itu, pihaknya berencana akan menyiapkan skema pembayaran bersamaan dengan TPP ASN di tahun 2025 mendatang.
Upaya ini masih akan dilakukan konsolidasi oleh Pemerintah Daerah Karimun bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“TPP ini nanti mungkin nanti akan kita akumulasikan di tahun 2025, kita tambahkan hutang yang di 2024. Jadi global nanti angkanya,” ucap Dwiyandri usai mediasi bersama ASN di Gedung Kantor Bupati Karimun, Rabu, 8 Januari 2025.
Baca Juga
Baca juga: Hasil Mediasi Demo ASN di Karimun: TPG-Tamsil dan Gaji Guru Honorer Dibayar Pertengahan Januari 2025
Dwiyandri menjelaskan, pada tahun 2025 besaran anggaran TPP berkisar Rp 80-100 miliar. Jumlah tersebut akan diakumulasi dengan Rp 40 miliar pembayaran TPP yang belum dapat dibayarkan di tahun 2024 lalu.
“2025 berkisar Rp 80-100 miliar satu tahun. Diakumulasi nanti dengan Rp 40 miliar yang belum kita bayarkan di 2024,” katanya.
Besaran TPP ASN di tahun 2025 juga akan mengalami penurunan hingga 30-40 persen dibanding tahun-tahun sebelumnya.
“Memang di Tahun 2025 besaran TPP kita juga akan dikurangi 30-40 persen. Sebelumnya satu tahun Rp 190 miliar lebih,” jelasnya.
Dwiyandri menyebutkan, penyebab TPP ASN tidak dapat dibayarkan karena kondisi keuangan daerah yang menurun akibat dari tidak tercapainya beberapa target pendapatan daerah di tahun 2024.
“APBD kita memang di tahun 2024 ada beberapa target yang tidak tercapai,” terangnya.
Salah seorang ASN Pemkab Karimun, Aidil Syawal, mengatakan sebagai besar pegawai saat ini memang berharap dari pembayaran TPP untuk memenuhi kebutuhan hidup.
“Kalau mau jujur sebagai besar pegawai kita itu harapannya dari TPP, karena mereka termasuk saya sudah terpotong di bank,” katanya.
Sehingga keterlambatan pembayaran TPP ini sangat memiliki dampak secara ekonomi bagi para pegawai. Bahkan beberapa di antaranya memicu kondisi kesejahteraan pegawai yang menurun.
“Banyak keluhan-keluhan bahwa kawan-kawan sudah banyak yang berhutang untuk melanjutkan hidup, biaya anak sekolah dan keperluan lain. Intinya sangat berharap terhadap TPP. Mungkin ada solusi lain jika tidak bisa lima bulan, paling tidak tiga bulan,” tuturnya.
