LINGGA – Bupati Lingga, Muhammad Nizar, tidak bisa menyembunyikan amarahnya dalam Rapat Paripurna Pengesahan APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2026, Jumat, 28 November 2025.
Kemarahannya dipicu ketidakhadiran sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tanpa alasan yang jelas dalam momen penting tersebut.
Nizar, yang hadir didampingi Wakil Bupati Novrizal, menyatakan rasa malunya kepada anggota DPRD yang hadir. Ia menegaskan ketidakhadiran itu menunjukkan sikap tidak bertanggung jawab.
“Sebenarnya kita harus malu kepada DPRD yang hadir hari ini, sementara OPD–OPD ini justru tidak menunjukkan tanggung jawabnya,” tegas Nizar dengan nada tinggi.
Ia mengakui, sebagian OPD berhalangan karena menjalankan agenda resmi di Batam. Namun, yang membuatnya geram adalah OPD yang tidak memiliki kegiatan apa pun juga tidak hadir dan tidak memberikan keterangan.
“Saya sudah bicarakan dengan Wakil Bupati untuk mencatat dan mengevaluasi OPD yang sama sekali tidak hadir dan tidak memberikan alasan. Ini peringatan tegas,” ujarnya.
Nizar juga menyindir perilaku OPD yang dinilainya tidak serius. Menurutnya, banyak OPD yang hanya aktif meminta tambahan anggaran, tetapi ogah-ogahan dalam mengikuti proses pembahasan anggaran.
“Jangan nanti ketika anggaran kurang baru datang minta tambahan. Saat persetujuan APBD — yang jelas merupakan kebutuhan OPD — malah tidak ditanggapi dengan bijak,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa ketidakhadiran tanpa keterangan akan menjadi catatan buruk dalam evaluasi kinerja OPD sebagai bentuk penegakan disiplin.
APBD Terpuruk, Kembali ke Angka Rp863 Miliar
Di balik kemarahan Bupati, ada fakta pilu yang terungkap. APBD Kabupaten Lingga untuk tahun 2026 hanya sebesar Rp863 miliar lebih. Angka ini merupakan yang terendah dalam enam tahun terakhir.
Kondisi ini menjadi ironi. Pada 2019, di era kepemimpinan Bupati Alias Wello dengan Muhammad Nizar sebagai Wakil Bupati, APBD Lingga untuk pertama kalinya menembus angka fantastis, lebih dari satu triliun rupiah.
Angka itu terus bertahan selama kurang lebih enam tahun, bahkan di masa pandemi COVID-19 APBD Lingga tetap stabil diangka satu triliun lebih. Perjuangan peningkatan APBD Kabupaten Lingga inipun, pernah disampaikan Alias Wello dalam simposium dengan sejumlah tokoh Kabupaten Lingga, di Tanjungpinang beberapa waktu yang lalu.
Kini, di bawah kepemimpinan langsung Nizar dan Novrizal, anggaran daerah justru terjun bebas, kembali ke level di bawah satu triliun, mengindikasikan tantangan keuangan yang berat di tahun mendatang.
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Lingga, Maya Sari, tersebut akhirnya menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2026 menjadi Perda. Namun, pengesahan itu ternoda oleh kemarahan sang Bupati dan kondisi anggaran yang menyusut drastis.
