BATAM – Pemerintah Kota Batam terus menggencarkan langkah pengendalian inflasi yang saat ini tercatat sebesar 4,75 persen. Upaya itu dilakukan melalui penguatan sinergi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, Bulog, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Rapat koordinasi berlangsung di VIP Room Ai Viola Cafe, Batam Centre, Rabu (29/7/2026). Diskusi dipimpin langsung Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah. Ia mengatakan, pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan sendiri, perlu kolaborasi semua pihak.
“Kita perlu menyinkronkan langkah antara Pemko Batam, Bank Indonesia, Bulog, BPS, serta para penyalur. Sinergi ini diharapkan menjadi stimulus yang efektif untuk menekan laju inflasi di Kota Batam,” ujar Firmansyah dalam pertemuan itu.
Ia menjelaskan, sejumlah strategi telah berjalan, seperti operasi pasar murah di berbagai kecamatan, pemantauan harga rutin, dan penguatan kerja sama antardaerah. Operasi pasar murah pun didukung penuh oleh Bulog untuk menjaga stabilitas harga dan membantu warga mendapat kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
Baca Juga
Ke depan, Firmansyah berharap operasi pasar murah tidak lagi hanya berdasarkan usulan kecamatan, tapi juga menggunakan data BPS. Menurutnya, data yang lebih spesifik akan membuat intervensi lebih tepat sasaran, terutama pada komoditas yang harganya sedang melonjak.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Batam, Devi Indriastuti, menyatakan pihaknya siap mendukung penuh kebijakan Pemko. Ia mengungkapkan, lonjakan inflasi di Batam kali ini salah satunya dipicu oleh kenaikan harga BBM pada bulan sebelumnya. Efeknya merambat ke harga berbagai komoditas lain.
“Kenaikan harga BBM pada bulan lalu menjadi salah satu faktor yang memicu inflasi di berbagai daerah, termasuk Kota Batam,” kata Devi.
Selain itu, Devi menilai pentingnya menjalin kerja sama dengan daerah penghasil bahan pangan. Dengan pasokan yang stabil, harga pangan lebih mudah dikendalikan. “Salah satu upaya mengendalikan kenaikan harga bahan pokok adalah memperkuat kerja sama dengan daerah penghasil. Dengan pasokan yang terjaga, stabilitas harga juga akan lebih mudah dipertahankan,” jelasnya.
Devi menambahkan, BPS siap memberi data komoditas yang mengalami kenaikan harga secara akurat. Informasi itu akan menjadi bahan pertimbangan Pemko dalam menentukan langkah intervensi.
“Dengan dukungan data yang akurat, pemerintah dapat menetapkan kebijakan yang lebih efektif sehingga kenaikan harga komoditas dapat dikendalikan dan tidak membebani masyarakat,” tutupnya.
