Sejumlah orang yang mengaku sebagai masyarakat Rempang menggelar aksi unjuk rasa di Kedutaan Besar (Kedubes) Cina yang terletak di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (14/8). Massa aksi juga berunjuk di Kantor Kemenko Perkonomian.
Mengutip berita Tempo, aksi ini dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City yang bakal dibangun di atas lahan seluas 7.572 hektare di Pulau Rempang.
Massa aksi menyatakan menolak PSN tersebut karena dianggap merugikan masyarakat setempat. Mereka menyebut pemerintah tidak melindungi hak warga, serta menyinggung perihal ancaman relokasi dan kerusakan lingkungan.
Salah seorang warga Rempang yang ikut berorasi, mengungkapkan alasanya bersama warga lain datang berunjuk rasa ke Jakarta adalah bentuk keputusasaan karena tidak ada satu pun pemerintah daerah yang mendengar suara mereka.
“Kami sudah capek mengeluh di Pemko Batam, kami sudah capek mengeluh di Pemprov Kepri. Tapi tidak ada satupun pemerintah yang mau mendengar suara kami. Maka hari ini kami datang ke Jakarta,” kata dia dikutip dari Tempo, Rabu (14/8).
Baca: Penolakan Rempang Eco-City Muncul Lagi, Kedubes Cina Didemo
Orator lain dalam kesempatan menyampaikan pendapatnya mengkritik tajam Badan Pengusahaan (BP) Batam yang dianggap gagal menyelesaikan persoalan di Pulau Rempang. Sehingga memaksa warga untuk datang jauh-jauh ke Jakarta demi menyuarakan penolakan mereka.
“Seharusnya BP Batam itu malu, karena mereka tidak mampu menyelesaikan persoalan di sana. Rakyat harus jauh-jauh ke Jakarta,” ujar orator tersebut.
Dalam pernyataan pendapatnya, massa unjuk rasa menegaskan masyarakat Rempang tidak menolak pembangunan, namun menolak keras relokasi atau penggusuran dari tanah yang telah diwarisi dari nenek moyang mereka.
“Kami masyarakat Rempang tidak menolak pergeseran atau relokasi tanah. Apapun itu bentuknya, penggusuran jangan dijalankan. Relokasi warga tidak perlu dilakukan,” kata seorang orator.
Aksi warga Rempang ini turut didampingi oleh koalisi masyakarat sipil seperti, WALHI, KontraS dan KPA. Mereka semua sepakat, meminta pemerintahan Tiongkok untuk tidak berinvestasi pada proyek tersebut.
