Menu

Mode Gelap

Warta · 4 Jul 2022 12:46 WIB ·

Anggaran BP2MI Kepri Menipis, Penanganan Korban Human Trafficking Tersendat


 Seorang penyalur PMI ilegal yang diamankan Polda Kepri dihadirkan dalam konferensi pers, Sabtu (2/7). Foto: Zalfirega/kepripedia.com Perbesar

Seorang penyalur PMI ilegal yang diamankan Polda Kepri dihadirkan dalam konferensi pers, Sabtu (2/7). Foto: Zalfirega/kepripedia.com

ADVERTISEMENT
advertisement

Baru-baru ini Polda Kepri menyelamatkan 42 orang korban penyelundupan Pekerja Imigran Indonesia (PMI) tanpa dokumen atau non prosedural dari Batam ke Malaysia.

Polisi menyebut penanganan korban ini diserahkan kepada Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Wilayah Kepulauan Riau (Kepri) namun karena keterbatasan anggaran sehingga menjadi tersendat.

Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt meminta lembaga-lembaga yang diberikan oleh undang-undang dapat berkontribusi menyelesaikan penanganan korban PMI ilegal.

“Kita ingin mendorong dari pemerintah asal PMI untuk koordinasi dengan BP2MI karena setiap provinsi ada BP2MI,” ujar Kombes Harry dalam jumpa pers di Mapolda Kepri, Sabtu (2/7) kemarin.

ADVERTISEMENT
advertisement

Perwira melati tiga di pundak itu menuturkan jika BP2MI terkendala dengan anggaran penanganan 42 korban PMI. Diharapkan untuk dapat berkoordinasi dengan BP2MI pusat.

“Kita minta koordinasi dengan BP2MI pusat atau daerah asal korban PMI,” ujarnya lagi.

ADVERTISEMENT

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Kepri Kombes Pol Jefri Ronald Parulian Siagian, menambahkan pihaknya berkomitmen mencegah terjadinya praktik perdagangan orang.

“Kami akan terus melakukan penindakan terhadap pelaku perdagangan orang melalui jalur ilegal,” tambah dia.

Baca: Penyelundupan 42 PMI Ilegal di Batam Digagalkan, Seorang Panyalur Tersangka

Terpisah, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) BP2MI Kepulauan Riau Mangiring Sinaga membenarkan penanganan korban PMI terancam tersendat karena anggaran menipis.

ADVERTISEMENT

“Iya, anggaran penanganan korban PMI di Kepri menipis,” ujarnya kepada kepripedia, Senin (4/7).

Dijelaskan, pihaknya telah meminta untuk menambah anggaran Rp 2 miliar pada pemerintah pusat namun belum direspons.

Akibatnya, penanganan korban perdagangan orang di Kepri terancam tersendat.

ADVERTISEMENT

“Sudah kita ajukan anggaran tambahan dan sedang dalam proses,” kata dia.

Menurut dia selama ini anggaran menipis karena penanganan pemulangan PMI saat COVID-19 melonjak tinggi. Khusus dalam penanganan pemulangan hingga untuk 10 hari karantina.

Karena itu, terjadi defisit anggaran tahun  2021 yang menguras anggaran 2022. “Jadi anggaran 2021membebani pada tahun 2022 maka kita ajukan triwulan II lagi,” bebernya.

ADVERTISEMENT

Tidak hanya itu, Mangiring mengungkapkan selain 42 terancam tersendat. Ia juga telah mencatat jumlah PMI yang terkendala sejak bulan Januari-Juni 2022.

Diantaranya pencegahan penempatan unprosedural 221 orang, repatriasi 173 orang, deportasi 92 orang, untuk korban jenazah 21 orang, dan kondisi sakit/dirawat Inap 177 orang.

“Nah yang terfasilitasi sebanyak 684 orang,” pungkas dia.

Dapatkan update berita langsung dari Smartphone anda melalui telegram. Klik t.me/kepripediacom untuk bergabung
Artikel ini telah dibaca 23 kali

Penulis: | Editor: Redaksi


Tetap terhubung dengan kami:

ADVERTISEMENT
advertisement
advertisement
Baca Lainnya

28 Ekor Buaya Liar dari Lingga Diberangkatkan ke Kota Batam

13 Agustus 2022 - 07:22 WIB

Pertamina Pastikan Stok BBM di Kepri Cukup Tapi Antrean SPBU Mengular

12 Agustus 2022 - 19:13 WIB

6 Mobil Diperiksa Petugas Gabungan di Pelabuhan Roro Telaga Punggur

12 Agustus 2022 - 18:35 WIB

1.409 Kendaraan di Kepri Telah Terdaftar Program Subsidi Tepat

12 Agustus 2022 - 18:22 WIB

Lantik 5 Kades Terpilih, Bupati Karimun: Jangan Ada Perpecahan Membangun Desa

12 Agustus 2022 - 16:52 WIB

Ditemui Wabup, PSDKP Akan Bantu Tertibkan Kapal Nelayan Ganggu Ekonomi Nelayan Lingga

12 Agustus 2022 - 15:45 WIB

Trending di Warta
advertisement