Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, memastikan jika pemerintah akan memenuhi hak-hak warga yang lahannya dibebaskan untuk pembangunan jembatan Batam-Bintan (Babin).
Bahkan, Ansar menyebutkan jika pemerintah juga akan memberikan sebuah kios kepada warga yang terkena dampak pembangunan ini.
“Nanti akan dibangun kios-kios di Pujasera di sebelah utara Pulau Bintan. Ini untuk menjaga eksistensi ekonomi mereka (warga),” ungkap Ansar kepada kepripedia belum lama ini.
“Yang jelas hak warga tidak boleh dikurangi dan harus diberikan sesuai dengan perundangan yang berlaku,” tambahnya.
Baca Juga
Ansar pun mengungkapkan proses pembebasan lahan untuk mega proyek Batam-Bintan ini sudah 90 persen.
Sementara untuk teknis, dijelaskannya, data dan penilaian dilakukan oleh tim appraisal yang merupakan tim independen yang dibentuk Kementerian Keuangan. Menurutnya, tugas tim ini menghitung pergantian harga ke masyarakat.
“Ini sesuai dengan aturan, karena proyek strategis ada Panlok. Akan dilanjutkan dengan sertifikasi lahan di BPN,” jelas Ansar.
Ia pun menargetkan pembebasan lahan untuk Jembatan Babin ini dapat selesai pertengan April ini nanti. Menurutnya, sebagian juga sudah ada yang telah dibebaskan dan kini masih proses sertifikat.
