Singkep Selatan – Babinsa Desa Resang, Kecamatan Singkep Selatan, Serka P Simbolon, melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan pihak Pemerintah Desa (Pemdes) Desa Resang pada Selasa, 6 Oktober 2026.
Komandan Koramil 04/Dabo, Kapten Arm Ismarli Koto mengatakan rapat tersebut digelar sebagai langkah responsif menindaklanjuti banyaknya aduan dari warga binaan yang merasa kesulitan ekonomi namun tidak pernah menerima bantuan dari pemerintah, baik desa, daerah, maupun pusat.
Menurut Serka P Simbolon, aduan tersebut sebagian besar datang dari warga yang merasa berhak menerima bantuan, tetapi namanya terlewat dari program bantuan pemerintah. “Kami menerima banyak keluhan dari warga binaan. Mereka mengaku susah dan miskin, tetapi tidak pernah mendapat bantuan. Ini yang kemudian kami tindak lanjuti secara responsif melalui rakor dengan Pemdes,” ujarnya.
Dalam rakor tersebut, disepakati sejumlah langkah konkret untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran. Langkah-langkah itu meliputi:
1. Validasi Ulang Data Warga
Menyisir kembali Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk menemukan data warga yang belum terinput.
2. Sinkronisasi Aduan
Mencocokkan data aduan yang diterima Babinsa dengan data yang dimiliki Pemdes.
3. Solusi Alternatif
Mengusulkan alokasi bantuan bagi warga yang mendesak namun belum terdaftar dalam bantuan pusat seperti PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai).
Selain itu, Babinsa juga berupaya membantu warga agar dapat menerima bantuan dari pemerintah pusat dengan memanfaatkan aplikasi Agen Perlinsos yang dimiliki setiap Babinsa. Aplikasi resmi dari Kementerian Sosial (Kemensos) tersebut memiliki fitur Usul Bantah yang memungkinkan Babinsa mengajukan usulan atau bantahan terhadap data penerima bantuan.
“Kami berharap dengan langkah ini, warga yang benar-benar membutuhkan dapat segera terakomodasi dalam program bantuan pemerintah. Kami akan terus mengawal prosesnya agar tidak ada lagi warga miskin yang terlewat,” tambah Serka P Simbolon.
Rakor ini menunjukkan sinergi antara Babinsa dan Pemdes dalam menyelesaikan permasalahan sosial di wilayah binaan, sekaligus memperkuat peran TNI dalam mendukung program pemerintah di tingkat desa.
