NATUNA – Mobil ambulans itu melaju menembus jalan pedesaan yang belum rata di Pulau Midai, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Di dalamnya, duduk seorang Bupati Natuna, Cen Sui Lan. Bukan untuk menangani pasien, melainkan untuk membawa sebuah misi: mewujudkan ketahanan pangan di pulau terluar yang kerap dilanda kelangkaan.
Kunjungan kerja pada Selasa, 25 November 2025 itu bukan sekadar seremonial. Ini adalah rapat kerja yang memindahkan meja dan kursi ke lapangan, meniadakan sekat birokrasi, dan mempercepat simpul keputusan.
Model kolaborasi unik yang merajut empat level pemerintahan—pusat, provinsi, kabupaten, dan desa—dalam satu agenda.
Dari Peta Menuju Tanah Subur
Baca Juga
Harapan itu dimulai dari hamparan tanah di Desa Sebelat, dikelilingi bukit di tengah alur laut ALKI 1. Dua desa, Air Putih dan Gunung Sebelat, mengusulkan pembukaan 500 hektare lahan sawah.
Ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan ikhtiar jangka panjang menegakkan kedaulatan pangan di beranda utara NKRI.
Cen Sui Lan turun langsung, menapaki tanah yang diimpikan menjadi “lumbung mini” Midai. Letaknya yang terpencil dari pusat kabupaten di Bunguran membuat harga bahan pokok di sini selalu “melangit”, bahkan dalam kondisi normal. Ketergantungan pada pasokan dari Pemangkat via kapal kayu membuat hidup warga bergantung pada cuaca dan jadwal kapal.
“Kalau kapal Pelni lego jangkar atau Roro tak kunjung merapat, itu jadi momok menakutkan. Kelangkaan dan harga yang melambung adalah konsekuensinya,” ujar seorang warga.
Lalu, bagaimana mewujudkan mimpi sawah 500 hektare itu? Cen Sui Lan menjawabnya dengan aksi nyata. Di tengah hamparan lahan, ia merogoh ponsel dan menghubungi langsung pejabat tinggi Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR.
“Kalau airnya siap, petani siap menanam. Ketahanan pangan di sini harus dimulai dari sumbernya,” ujarnya dengan nada tegas. Bagi Cen, air bukan sekadar debit, melainkan prasyarat kedaulatan.
Respons dari Jakarta pun datang dengan kilat, sebuah kelangkaan dalam mekanisme birokrasi yang biasanya berlapis. Inilah esensi kolaborasi yang ia gaungkan:
- Pemerintah Desa menyiapkan lahan dan kelompok tani.
- Pemerintah Kabupaten merencanakan percetakan sawah.
- Pemerintah Provinsi mendukung alat dan mesin pertanian.
- Pemerintah Pusat membangun irigasi dan menyediakan bibit unggul.
Tak berhenti di sawah, langkah Cen Sui Lan terus melaju dengan ambulans yang sama. Ia meninjau jalan lingkar Pulau Midai yang menjadi urat nadi distribusi.
“Jalan ini penentu biaya hidup warga. Revitalisasinya harus cepat,” tegasnya.
Di sisi utara pulau, ancaman lain mengintai: abrasi yang menggerus garis pantai. Cen meninjau titik rawan untuk dimasukkan dalam program pengamanan pantai, sebuah langkah mitigasi penting bagi pulau kecil.
Perjalanan berujung di Pelabuhan Perintis, gerbang logistik utama Midai. “Pelabuhan ini dulu aspirasi kita di DPR RI,” kenang mantan anggota DPR itu.
Meski telah ditetapkan sebagai jalur singgah kapal Roro dan Pelni, infrastruktur pendukungnya seperti pelengsengan dan turap masih belum ada.
Kurangnya sarana ini membuat kapal-kapal besar enggan merapat saat musim angin utara, memaksa kapal kayu berjuang di tengah gelombang untuk menjemput barang dan penumpang.
“Pelengsengan dan turap penting untuk memudahkan keluar masuk Roro. Supaya arus logistik dan akses warga lebih aman, murah, dan manusiawi,” ungkap Cen.
Komitmen Cen Sui Lan tidak berhenti saat ia meninggalkan Midai. Malam harinya, dari rumah dinas, ia memimpin video call dengan pimpinan Komisi IV DPR RI, Dirjen Tanaman Pangan, dan berkoordinasi dengan Menteri Pertanian, Amran Sulaiman. Percakapan yang dimulai di lapangan akhirnya berbuah komitmen nyata di tingkat pusat.
Bagi Cen Sui Lan, perjalanan dengan ambulans di Midai adalah simbol dari perjuangan tanpa henti. Ia membuktikan bahwa perbatasan bukanlah garis akhir, melainkan garis mulai untuk berdiri dan membangun kedaulatan, dimulai dari sebutir padi di pulau terdepan.
