Menu

Mode Gelap

Warta · 18 Mei 2022 23:15 WIB ·

Dialog FGD Bersama KIP, Kombes Harry: Masyarakat Berhak Dapat Informasi Seluasnya


 FGD Bersama Komisi Informasi Publik. Foto: Istimewa Perbesar

FGD Bersama Komisi Informasi Publik. Foto: Istimewa

ADVERTISEMENT
advertisement

Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Haryy Goldenhartd menyebutkan masyarakat berhak mendapatkan informasi seluasnya dengan transparan.

Hal itu disampaikan Kombes Harry dalam acara focus group discussion (FGD) sebagai informasi ahli yang diselenggarakan Komisi Informasi Publik (KIP) di Hotel Nagoya Hill, Batam, Selasa (17/5).

Menurut dia, seiring perkembangan pesat teknologi dengan mudah masyarakat dapat informasi.

Oleh karena itu, ada baiknya dapat menyerap literasi kepada masyarakat termasuk pers untuk mendapatkan informasi dari lembaga pemerintah.

ADVERTISEMENT
advertisement

“Kita berikan informasi seluasnya bukan hanya slogan saja. Polri khusus Polda Kepri berupaya menyampaikan  informasi yang seluas luasnya, kecuali, apabila informasi tersebut memang dikecualikan,” katanya.

Dia pun mencontohkan pada bulan Maret lalu Polda Kepri telah menguji konsekuensi informasi. Namun, sebanyak 193 informasi yang dikecualikan dibuka untuk publik.

ADVERTISEMENT

Dia menambahkan dalam acara ini untuk melihat indeks keterbukaan Informasi Publik sebagai program prioritas nasional untuk mengukur sejauh mana implementasi Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di 34 Provinsi se-Indonesia.

IKIP disusun untuk mendapatkan gambaran indeks tingkat provinsi dan nasional di Indonesia serta menganalisis tiga aspek penting yang mencakup obligation to tell, right to know, acces to information.

Oleh karena itu, diskusi ini menjabarkan bagaimana keterbukaan informasi yang sudah berjalan hingga sekarang dan indeks naik dan turunnya dijabarkan oleh narasumber dari para pejabat pengelola.

ADVERTISEMENT

“Diskusi ini juga menghadirkan narasumber/informan ahli dari beberapa instansi sebagai masukan yang berarti untuk KIP,” papar dia.

Di tempat yang sama Komisioner KIP Wafa Patria Umma, menambahkan perkembangan teknologi informasi yang meleset dengan cepat saat ini dengan kebutuhan masyarakat akan informasi yang transparan cepat dan benar-benar terpercaya.

Pengelolaan media sebagai sarana informasi, berkembang seiring media sosial dalam genggaman tangan yang dapat mengoreksi secara langsung melalui komentar-komentar yg biasa kita sebut dengan nama netizen,

ADVERTISEMENT

Belum tentu kebenarannya mereka akan memberikan dukungan atau sebaliknya. Kemudian ditambah bumbu-bumbu pers sebagai insan yg penasaran dengan mudahnya mencari celah yg menjatuhkan tanpa meminta konfirmasi.

“Padahal adanya keterbukaan informasi sekarang ini tentunya pers dapat menjadi barometer masyarakat. Jadi dengan UU No 14 tahun 2008 KIP akan terus menaikkan indeks pencapaian keterbukaan informasi nasional,” ujarnya dalam rilis diterima kepripedia.

Dapatkan update berita langsung dari Smartphone anda melalui telegram. Klik t.me/kepripediacom untuk bergabung
Artikel ini telah dibaca 17 kali

Penulis: | Editor: Redaksi


ADVERTISEMENT
advertisement
Tetap terhubung dengan kami:
advertisement
Baca Lainnya

Logo Holywings Batam Hilang, Tempatnya Tetap Beroperasi

1 Juli 2022 - 21:16 WIB

Ketersediaan Minyak Goreng Curah di Karimun 20 Ton, Harga Eceran Tertinggi Rp 15 Ribu

1 Juli 2022 - 19:21 WIB

Papan Nama Tutupi u-Turn, Jalan Brigjen Katamso Tanjunguncang Rawan Kecelakaan

1 Juli 2022 - 16:52 WIB

Cuaca Buruk, Kapal Ikan Dilaporkan Karam di Pulau Mapur

30 Juni 2022 - 19:08 WIB

Sembako Mahal, DPRD Batam Desak Pemko Gelar Operasi Pasar Murah

30 Juni 2022 - 18:44 WIB

Batu Miring Roboh Akibat Cuaca Ekstrem di Komplek Ruko Karimun

30 Juni 2022 - 16:45 WIB

Trending di Warta
advertisement