Menu

Mode Gelap

Warta · 12 Agu 2022 15:45 WIB ·

Ditemui Wabup, PSDKP Akan Bantu Tertibkan Kapal Nelayan Ganggu Ekonomi Nelayan Lingga


 Wakil Bupati Lingga dan PSDKP. Foto: Istimewa Perbesar

Wakil Bupati Lingga dan PSDKP. Foto: Istimewa

ADVERTISEMENT
advertisement

Mendapat informasi adanya aktivitas nelayan luar, dengan kapasitas kapal yang lebih besar masuk ke wilayah tangkap Kabupaten Lingga sehingga menganggu aktivitas nelayan lokal khususnya di Kabupaten Lingga, Wakil Bupati Lingga menggandeng PSDKP untuk melakukan penertiban.

Wakil Bupati Lingga Neko Wesha Pawelloy mengatakan, tujuan dirinya menggandeng Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) tersebut, karena diduga nelayan luar tersebut telah melanggar beberapa aturan baik itu tentang alat tangkap yang boleh atau tidak boleh digunakan, hingga jarak tangkap yang tidak boleh dilanggar.

“Kondisi tersebut harus mendapat perhatian, karena dengan adanya akifitas nelayan luar tersebut, nelayan lokal kita jadi semakin sulit untuk mendapatkan ikan diwilayah lautnya sendiri, dan ini akan otomatis menganggu perekonomian nelayan lokal,” ujar Neko Wesha Pawelloy, di Jakarta, Jumat (12/08/2022).

Kehadiran Wakil Bupati Lingga tersebut, disambut baik oleh Dirjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Laksda TNI Adin Nurawaludin menurutnya sudah menjadi tugas dari PSDKP untuk melindungi nelayan kecil dan mengawasi penggunaan alat tangkap yang menjadi salah satu prasyarat penting dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan.

ADVERTISEMENT
advertisement

“PSDKP akan membantu melakukan pengawasan dan akan bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Lingga serta nelayan setempat, untuk dapat menindak tindakan nelayan yang merugikan nelayan lokal,” ujarnya.

Sebelumnya Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP sendiri telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan.

ADVERTISEMENT

Adapun salah satu pointnya yaitu mengatur tentang jenis alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan oleh pelaku usaha.

“Sudah ada aturan mainnya, alat tangkap ini boleh dimana saja, di jalur berapa, ukuran selektivitasnya bagaimana, itu yang akan menjadi pedoman kami untuk pelaksanaan pengawasan di lapangan,” ujarnya.

Dapatkan update berita langsung dari Smartphone anda melalui telegram. Klik t.me/kepripediacom untuk bergabung
Artikel ini telah dibaca 109 kali

Penulis: | Editor: Redaksi


Tetap terhubung dengan kami:

ADVERTISEMENT
advertisement
advertisement
Baca Lainnya

Neko Wesha Pawelloy: Saya Tidak Bisa Tidur Kalau Belum Ada Solusi

27 September 2022 - 09:04 WIB

Muhammad Rudi Jadi Pembicara Utama di Hari Jadi Kota Tanjungpinang

27 September 2022 - 05:25 WIB

Mobil Dinas di Bintan Banyak Tak Bayar Pajak

27 September 2022 - 05:22 WIB

Penyalur Perdagangan Orang ke Malaysia merupakan Mantan PMI

27 September 2022 - 05:14 WIB

Pencuri Kabel Listrik di Batam Terekam CCTV

27 September 2022 - 05:06 WIB

Menelisik Pengalokasian Dana Proyek Normalisasi Drainase di Pasar Malam Karimun

26 September 2022 - 17:07 WIB

Trending di Warta
advertisement