Pertumbuhan Ekonomi Kepri mengarah pada trend peningkatan yang lebih baik. Hal itu sejalan dengan realisasi APBN yang Kepulauan Riau.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI Perwakilan provinsi Kepulauan Riau merilis pertumbuhan ekonomi Kepri saat ini menunjukan peningkatan sebesar 6,52 persen.
Pertumbuhan ekonomi Kepri itu lebih tinggi dari capaian nasional yang tercatat sebesar 5,03 persen.
Sementara dalam hal kontribusi, Kepri sebagai bagian dari regional Sumatra berkontribusi sebesar 7,38 persen terhadap PDRB Sumatra, dan mendukung PDB nasional sebesar 1,61 persen.
“Pertumbuhan ekonomi Kepri secara year on year
(yoy) mendapat peringkat pertama di antara provinsi lainnya di Sumatra,” ujar Perwakilan Kemenkeu RI wilayah Kepri, Indra Soeparjanto, dalam keterangannya, Kamis (11/5).
Sebagai instrumen fiskal, kata Indra, peran APBN juga menjadi aspek penting dalam mendorong program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pasca pandemi COVID-19.
“Kebijakan anti-siklus APBN selama pandemi COVID-19 turut berperan efektif. Keberhasilan Pemerintah dalam mengendalikan pandemi Covid-19 melalui efektivitas kebijakan fiskal dan APBN 2022 dalam menavigasi proses pemulihan ekonomi,” terangnya.
Dari segi pendapatan, hingga akhir April Kepri memperoleh sebesar Rp 4.216,59 miliar. Jumlah tersebut 35,70 persen dari target Penerimaan Pajak dan PNBP.
“Penerimaan perpajakan menjadi
penyumbang terbesar, hingga April 2023 sebesar Rp 3.608,32 miliar atau 37,79% dari target pendapatan pajak tahun 2023, lebih tinggi dari periode yang sama pada tahun 2022,” ucapnya.
“Total Belanja Negara di Kepulauan Riau sampai akhir April 2023 sebesar Rp4.159,80 miliar atau 25,31% dari total pagu,” tambah dia.
Ia merincikan, jika total Belanja Negara di Provinsi Kepri terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat hingga April sebesar Rp 1.824,80 miliar atau 21,49 persen.
“Selanjutnya terdapat Realisasi penyaluran TKDD di Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp 2.335,00 miliar atau 29,41 persen,” jelasnya.
Sementara sampai dengan akhir Februari 2023, transfer ke daerah yang telah tersalurkan adalah Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, DAK Nonfisik, DID, dan Dana Desa, TKDD tahun 2023 mengalami peningkatan 5,17 persen.
“Dibandingkan 2022 dikarenakan pada beberapa pemerintah daerah terdapat proyek Prioritas Nasional dan Major Project pada tahun 2023,” terang dia.
Beberapa strategic issue di regional Provinsi Kepulauan Riau per 30 April 2023 di antaranya terkait dengan perkembangan kondisi ekspor-impor, COVID-19, dan tingkat Inflasi.
“Strategic issue terkait ekspor-impor di Provinsi Kepulauan Riau, pada akhir Maret 2023, tercatat adanya penurunan ekspor sebesar 8,40% dengan perolehan nilai ekspor sebesar US$1.667,87 juta (m-to-m). Kemudian, untuk nilai impor pada akhir Maret 2023 mencapai US$1.635,95 juta (m-to-m), yang mengalami peningkatan 4,08% dibandingkan dengan bulan Februari 2023,” bebernya.
Lebih lanjut, Indra menambahkan, Strategic Issue ketiga yang dilakukan adalah perkembangan ekonomi dalam segi regional.
“Perekonomian Kepri pada triwulan I 2023 tumbuh sebesar 6,51. Pada bulan April 2023, gabungan 2 kota di Provinsi Kepri (Batam dan Tanjungpinang) mengalami inflasi sebesar 4,09 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 113,72,” katanya.
Menurutnya, Inflasi ini terjadi karena kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 109,25 pada April 2022 menjadi 113,72 pada April 2023. Dari 2 kota IHK
di Provinsi Kepulauan Riau, tercatat Kota Batam mengalami inflasi (yoy) sebesar 4,16 persen, Tanjungpinang sebesar 3,63 persen.
“Pemulihan ekonomi pada tahun 2023 tetap menjadi tujuan dan harapan bersama, melalui kolaborasi instansi vertikal kementerian keuangan di diharapkan dapat mengawal APBN sebagai instrumen fiskal menjadi optimal pada Provinsi Kepulauan Riau,” tutup dia.
