Pemerintah Daerah Karimun menggelar rapat pembahasan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk memenuhi kebutuhan di Karimun, Kepulauan Riau, Selasa (6/6).
Salah satu usulan yang disampaikan dalam rapat tersebut adalah meminta Pemda Karimun melalui Bupati untuk mengeluarkan Surat Edaran (SE) pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi.
“Dengan SE itu tentu semua mata akan melihat jika ada hal-hal negatif yang ditemui di lapangan. Untuk itu, kami minta agar segera ada SE yang mengatur soal ini,” ujar Dandim 0317/TBK, Letkol Inf Agus Rediyanto, dalam rapat tersebut.
Menurutnya, dengan SE itu, pengawasan penyaluran BBM akan lebih efektif sehingga tidak berimbas pada kelangkaan seperti yang terjadi belakangan ini.
Baca Juga
“Maka dari itu pengawasan akan menjadi tanggung jawab kita semua, sampai ke level penyalur, agar bagaimana tidak salah sasaran terhadap BBM subsidi ini,” kata dia.
Sementara Kepala Dinas Perdagangan Karimun, Basori, menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan pengetatan terhadap penyaluran BBM. Hal itu berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam rapat yang dipimpin Wabup Karimun, Anwar Hasyim tersebut.
“Kesimpulan jangka pendek adalah melaksanakan pengendalian terhadap kuota yang ada, melalui pembatasan pengisian bahan bakar, memastikan sesuai sasaran dengan pengawasan ketat,” ucap dia.
Menurutnya, kuota bio solar 19,514 KL dan Pertalite 19, 732 KL untuk mengakomodir kebutuhan BBM di Karimun sebenarnya mencukupi apabila disalurkan sesuai dengan sasaran.
“Berdasarkan realisasi itu maka munculnya perhitungan Migas tahun 2022 itu 19. 514. Artinya realisasi potensi over kuota ada 1 persen. Asumsinya seharinya cukup,” terangnya.
Dalam rapat tersebut juga, menyimpulkan bahwa jangka panjang pemerintah akan mengkaji pengusulan penambahan kuota dan akurasi data penerima BBM subsidi di Karimun.
