Menu

Mode Gelap

Warta · 18 Jan 2022 20:50 WIB ·

Gelar Paripurna, DPRD Lingga Sampaikan Pertimbangan Persetujuan Ranperda P3KP


 Rapat Paripurna Persetujuan Ranperda P3KP DPRD Lingga, Selasa (18/1). Foto: Ist/kepripedia.com Perbesar

Rapat Paripurna Persetujuan Ranperda P3KP DPRD Lingga, Selasa (18/1). Foto: Ist/kepripedia.com

ADVERTISEMENT
advertisement

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lingga menggelar rapat Paripurna dengan agenda Persetujuan Ranperda Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Tahun 2021 – 2041, Selasa (18/1).

Dalam agenda itu, disampaikan sejumlah alasan serta landasan penyusunan Ranperda tersebut.

Juru bicara gabungan komisi, Raja Muchsin, menyampaikan bahwa ada beberapa pertimbangan yang melandasi pembentukan peraturan daerah yang mengatur ketentuan penyelenggaraan dan kawasan pemukiman itu. Di antaranya merujuk pada landasan filosofis, sosiologis, dan landasan yuridis.

“Selanjutnya dengan dibentuknya Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur penyelenggaraan kawasan perumahan dan pemukiman ini dengan tujuan mewujudkan konsep rencana pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman di kabupaten lingga yang layak huni, sehat, aman dan memiliki kearifan lokal,” sebutnya dalam keterangan yang diterima kepripedia.

ADVERTISEMENT
advertisement

Selain itu, tujuan lainnya yakni sebagai penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman di Kabupaten Lingga.

Juga untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman di Kabupaten Lingga.

ADVERTISEMENT

“Sasaran yang ingin diwujudkan dalam peraturan daerah yakni memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau, ketersediaan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan.”

“Kemudian mewujudkan perumahan yang sarasi dan seimbang sesuai dengan tata ruang serta tata guna tanah yang berdaya guna dan berhasil guna, memberikan hak pakai dengan tidak mengorbankan kedaulatan negara, serta mendorong iklim investasi asing,” tambahnya.

Sementara terkait suku laut atau suku komunitas adat terpencil, disebutkan harus memperhatikan secara cermat lokasi dan wilayah tersebut.

ADVERTISEMENT

“Dalam peraturan daerah ini juga perlu di perhatikan mengenai kawasan kumuh di Kabupaten Lingga,” tuturnya.

Ia menambahkan, RP3KP sendiri ialah merefleksikan akomodasi terhadap aspirasi masyarakat dalam pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman.

“Di masa mendatang, RP3KP dalam pembangunan daerah perlu untuk terus di pacu dan diperkuat,” tandasnya.

ADVERTISEMENT

Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh ketua DPRD Kabupaten Lingga, Ahmad Nashiruddin dan juga di hadiri oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Lingga, Wakil Bupati Lingga, Sekretaris Daerah, serta Kepala OPD serta Camat, Lurah, dan Kepala Desa serta BPD se-Kabupaten Lingga.

Dapatkan update berita langsung dari Smartphone anda melalui telegram. Klik t.me/kepripediacom untuk bergabung
Artikel ini telah dibaca 79 kali

Penulis: | Editor: Redaksi


ADVERTISEMENT
advertisement
Tetap terhubung dengan kami:
advertisement
Baca Lainnya

MTQ IX Tingkat Provinsi Kepri 2022 di Anambas Bakal Mundur dari Jadwal

19 Mei 2022 - 21:59 WIB

Upaya Cegah Stunting, UPT Puskesmas Posek Luncurkan Program PALACS

19 Mei 2022 - 21:53 WIB

Siap Tampung Keluhan Layanan Publik, Ombudsman Kepri Akan Gelar PVL on The Spot di Lingga

19 Mei 2022 - 21:38 WIB

Ratusan Penumpang Berangkat Dalam Pelayaran Perdana Karimun-Malaysia

19 Mei 2022 - 20:12 WIB

DPD KNPI Kota Batam Segera Bentuk Pengurusan PK KNPI

19 Mei 2022 - 17:06 WIB

Lahan Seluas 138.661 Hektare di Perairan Bintan Ditetapkan Jadi Kawasan Konservasi

19 Mei 2022 - 16:56 WIB

Trending di Warta
advertisement