Menu

Mode Gelap

Warta · 30 Apr 2024 12:56 WIB

Pemprov Kepri Raih Opini WTP ke-14


					Penyerahan dokumen LHP tersebut dilakukan oleh Anggota V BPK RI, Ahmadi Noor Supit, kepada Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak dan Gubernur Kepri Ansar Ahmad dalam Rapat Paripurna di Balairung Wan Seri Beni, Dompak, pada Senin (29/4). Foto: Istimewa Perbesar

Penyerahan dokumen LHP tersebut dilakukan oleh Anggota V BPK RI, Ahmadi Noor Supit, kepada Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak dan Gubernur Kepri Ansar Ahmad dalam Rapat Paripurna di Balairung Wan Seri Beni, Dompak, pada Senin (29/4). Foto: Istimewa

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Raihan opini WTP ini merupakan yang ke-14 berturut-turut bagi Pemprov Kepri. Penyerahan dokumen LHP tersebut dilakukan oleh Anggota V BPK RI, Ahmadi Noor Supit, kepada Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak dan Gubernur Kepri Ansar Ahmad dalam Rapat Paripurna di Balairung Wan Seri Beni, Dompak, pada Senin (29/4).

ADVERTISEMENT

Dalam kesempatan tersebut, Ahmadi Noor Supit, mengapresiasi Pemprov Kepri yang telah menyerahkan LKPD unaudited kepada BPK satu bulan lebih awal dari batas akhir penyampaian.

“Hal ini merefleksikan kesiapan dan kemapanan sistem pengelolaan keuangan negara dan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam proses tersebut. Inisiatif ini seharusnya dapat menjadi inspirasi bagi daerah lainnya untuk mengikuti jejak yang sama,” ungkap Ahmadi.

Ia juga berpesan, capaian opini WTP Pemprov Kepri yang ke-14 kali ini menjadi motivasi seluruh jajaran pemerintah daerah.

“Yakni untuk terus berupaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah dan laporan keuangan yang disajikan,” pungkasnya.

Sementara itu, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menyampaikan rasa syukur atas capaian WTP ke-14 ini. Ia juga menerima hasil pemeriksaan LHP LKPD 2023 sebagai bahan introspeksi dan komitmen Pemprov Kepri untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Terkait beberapa rekomendasi dari BPK RI, Ansar menyatakan rekomendasi tersebut telah diselesaikan sebelum pemeriksaan berakhir. Untuk rekomendasi yang memerlukan perubahan kebijakan atau penyusunan kebijakan baru, akan diselesaikan sesegera mungkin.

“Selanjutnya dalam menindaklanjuti temuan-temuan tersebut kami menyusun Rencana Aksi yang dalam implementasinya kami mohon bimbingan dan arahan dari Badan Pemeriksa Keuangan,” kata Gubernur Ansar.

ADVERTISEMENT

Ia melanjutkan, pembahasan rencana aksis tersebut juga dimaksudkan agar ada persamaan persepsi terhadap rencana tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.

“Kemudian juga menjadi komitmen Entitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam menyelesaikan seluruh rekomendasi yang tertuang dalam LHP BPK RI sesuai dengan jangka waktu yang sudah disepakati,” tutupnya.

Gabung dan ikuti kami di :

Penulis: | Editor: Khairul S



whatsapp facebook copas link

Baca Lainnya

Hari Jadi Karimun Resmi Ditetapkan Tanggal 1 Mei: Berusia 197 Tahun

25 Juni 2024 - 16:30 WIB

IMG 20240625 WA0021 11zon

Gubernur Ansar Minta Disnaker Kepri Rampungkan Progres BLK di Karimun

24 Juni 2024 - 17:01 WIB

IMG 20240624 WA0011 11zon

Kunker ke Karimun, Kajati Kepri Evaluasi Kinerja Jajaran Jelang Pilkada 2024

24 Juni 2024 - 16:32 WIB

IMG 20240624 WA0010 11zon

Bupati Roby Sampaikan Pandangan Penting dalam Pembahasan 26 RUU Kabupaten/Kota di DPR RI

24 Juni 2024 - 15:39 WIB

IMG 20240624 WA0007

PT Soma Daya Utama Jawab Polemik Soal Distribusi ke SPBE Karimun

23 Juni 2024 - 13:03 WIB

IMG 20240623 WA0019 11zon 1

Jemaah Haji Asal Bintan Tiba di Tanah Air

23 Juni 2024 - 12:29 WIB

IMG 20240623 WA0015 11zon
Trending di Warta