Menu

Mode Gelap

Hukum Kriminal · 10 Mar 2022 14:30 WIB ·

Hakim Tolak Eksepsi Tergugat Dugaan Perbuatan Melawan Hukum di Karimun


 Hakim Tolak Eksepsi Tergugat Dugaan Perbuatan Melawan Hukum di Karimun Perbesar

ADVERTISEMENT
advertisement

Majelis hakim Pengadilan Negeri Karimun menolak seluruh eksepsi (keberatan) para tergugat dugaan perbuatan melawan hukum (PMH). Hal itu disampaikan dalam sidang putusan sela, Kamis (10/3).

Tergugat yakni Kejagung dan Polri sebelumnya mempertanyakan kewenangan majelis hakim PN Karimun untuk memutus perkara perdata yang dilayangkan anak dari korban pembunuhan tahun 2002 silam.

ADVERTISEMENT
advertisement

Humas PN Karimun, Alfonsius J.P Siringo Ringo, mengatakan dalam putusan itu majelis memerlukan adanya pembuktian lebih lanjut untuk dapat menentukan perkara ini masuk dalam ranah perdata atau tidak.

“Jika dalam putusan sela perdata ada yang berkaitan dengan pokok perkara dan bukan pokok perkara. Seperti kewenangan pengadilan,” kata Alfonsius.

ADVERTISEMENT
advertisement

Pembuktian itu, kata dia, bisa saja berkaitan dengan pembuktian surat ataupun saksi untuk dapat melihat apakah perkara yang tengah bergulir masuk perkara perdata atau tidak.

“Jadi dengan diputusnya tadi, bahwa putusan sela menolak eksepsi dari tergugat itu membutuhkan pembuktian lebih lanjut yaitu bukti surat, bukti saksi,” ungkapnya.

ADVERTISEMENT

Sementara kuasa hukum penggugat, Jhon, menyatakan jika para tergugat menyatakan bahwa gugatan perkara ini bukan menjadi ranah PN Karimun melainkan PTUN.

“Mereka menanggapi bahwa gugatan kita ini ‘salah kamar’, itu isi eksepsi mereka. Tapi tadi hakim melihat dan menilai bahwa eksepsi mereka itu ditolak. Artinya perkara ini tetap dilanjutkan dalam ranah peradilan umum,” jelasnya.

Kendati demikian, eksepsi para tergugat tetap akan menjadi bahan perhitungan hakim saat memutus perkara yang menggugat Presiden, Kejagung dan Polri itu.

ADVERTISEMENT

“Pada akhirnya eksepsi mereka nanti akan diperhitungkan pada putusan dalam perkara ini,” terangnya.

Menurutnya, perkara ini menarik jika dilihat dari perspektif peradilan hukum. Sebab, terdapat putusan hakim yang justru tidak dilaksanakan oleh para penegak hukum.

“Putusan itu memerintah polisi dan jaksa untuk menahan turut tergugat I dan II (AE dan AF) dan melakukan proses penyidikan sesuai hukum acara pidana,” katanya.

ADVERTISEMENT

“Tapi sampai sekarang tidak dilaksanakan. Nah, akibat dari perbuatan yang terjadi pada April 2002 di mana terjadi pembunuhan berencana terhadap korban Taslim alias Cikok. Di sini tersangkanya itu ada 7 orang dan ditambah 2 oleh pengadilan. 5 DPO dan 2 sudah menjalani hukuman, sementara putusan terhadap 2 tersangka lain, ini yang tidak dilaksanakan. Ini juga menimbulkan kerugian materil anak dari korban,” jelasnya.

Dapatkan update berita langsung dari Smartphone anda melalui telegram. Klik t.me/kepripediacom untuk bergabung
Artikel ini telah dibaca 61 kali

Penulis: | Editor: Redaksi


ADVERTISEMENT
advertisement
Tetap terhubung dengan kami:
advertisement
Baca Lainnya

7 Pelaku Penyelundupan PMI Ilegal dari Bintan ke Malaysia Ditangkap Polisi

5 Juli 2022 - 22:01 WIB

Kurang dari 24 Jam, Pencuri Motor di Batam Ini Ditangkap

4 Juli 2022 - 21:50 WIB

Polisi Tangkap Spesialis Curanmor yang Beraksi di Tanjungpinang dan Bintan

4 Juli 2022 - 16:47 WIB

Ilustrasi pencurian dan maling motor

Maling Bongkar 3 Kotak Infak Masjid Al Falah Tanjungpinang

3 Juli 2022 - 14:12 WIB

Penyelundupan 42 PMI Ilegal di Batam Digagalkan, Seorang Panyalur Tersangka

2 Juli 2022 - 19:48 WIB

Polres Karimun Musnahkan 975 Gram Sabu Kasus Narkoba Jaringan Nusakambangan

2 Juli 2022 - 13:09 WIB

Trending di Hukum Kriminal
advertisement