BATAM – Suasana silaturahmi hangat terasa di Kampung Tua Panglong, RW 11, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau, pada Minggu sore 15 Februari 2026. Anggota DPD RI, Ismeth Abdullah, menyambangi warga setempat dalam agenda reses masa sidang ke-III tahun 2025-2026.
Bagi masyarakat Batam, sosok Ismeth Abdullah tentu bukan wajah asing. Pria yang pernah menjabat sebagai Gubernur pertama Kepulauan Riau sekaligus Kepala Otorita Batam ini masih disambut antusias. Kenangan akan kebijakannya semasa memimpin masih melekat dan dikagumi warga.
Dalam pertemuan yang dimulai pukul 16.00 WIB itu, Ismeth lebih banyak menjelaskan tugas dan fungsinya sebagai senator di DPD RI. Ia mengajak warga untuk memanfaatkan momen reses guna menyampaikan berbagai persoalan secara langsung.
Kesempatan itu pun digunakan warga untuk membuka dialog. Seorang perwakilan warga menyuarakan soal kebutuhan pelatihan kerja.
“Kami mohon, kiranya pemerintah daerah bisa membuka pelatihan kerja seluas-luasnya untuk warga Kampung Tua Panglong. Agar kami mampu bersaing bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar lingkungan kami,” ujarnya.
Aspirasi lain datang dari kalangan ibu-ibu. Mereka mengeluhkan adanya pemberhentian layanan atau penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan.
Yang paling menonjol adalah persoalan status lahan. Seorang tokoh masyarakat setempat meminta Ismeth membantu mengkomunikasikan dengan pihak terkait, khususnya BP Batam dan Pemko Batam.
“Kami minta pak Ismeth membantu kami. Sampai saat ini sudah banyak pengembang yang menggarap lahan-lahan yang kami ketahui berstatus kampung tua. Kami khawatir,” keluhnya.
Menanggapi hal itu, Ismeth Abdullah berjanji akan segera menindaklanjuti seluruh aspirasi yang masuk. Terkait masalah lahan, ia meminta warga menyiapkan data secara lengkap dan menyampaikannya secara tertulis.
“Itu penting agar kita punya dasar untuk memperjuangkannya ke pihak terkait,” kata Ismeth.
Ia menegaskan, kehadiran DPD RI adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyat. “Kalau menyangkut kebijakan pusat, kita akan rapatkan di Komite I DPD RI. Kalau urusan daerah, kita akan langsung koordinasi dengan Gubernur, BP Batam, atau Walikota,” tutup Ismeth.
