Menu

Mode Gelap

Warta · 14 Jun 2022 20:16 WIB

Kemelut BBM Solar Bersubsidi untuk Nelayan di Karimun


					Kepala Cabang DKP Provinsi Kepri Satker Karimun Anwar. Foto: Khairul S/kepripedia.com Perbesar

Kepala Cabang DKP Provinsi Kepri Satker Karimun Anwar. Foto: Khairul S/kepripedia.com

Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) solar bersubsidi untuk mengakomodir kebutuhan nelayan di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, saat ini patut diuji.

Pasalnya, situasi ketersediaan BBM kini menjadi isu yang cukup disoroti oleh berbagai pihak akibat kelangkaannya. Salah satu yang terdampak langsung adalah nelayan untuk memenuhi kebutuhan melaut.

ADVERTISEMENT

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepri (Satker Karimun) mencatat bahwa hingga saat ini sebanyak 2.285 unit kapal nelayan berkapasitas 1 hingga 10 Gross Tonnage (GT) beroperasi di wilayah perairan Karimun.

Kemudian, terdapat sebanyak 459 unit berdimensi 10-30 GT yang setiap harinya memerlukan BBM solar sebagai bahan bakar mencari ikan di laut.

Dari data tersebut, maka untuk memenuhi kebutuhan BBM kapal-kapal tersebut diperhitungkan berdasar formula yang mengacu pada Permen KKP No 13 tahun 2019 mencapai 50.876 KL. Sementara kuota yang ada saat ini hanya 19.514 KL.

“Apalagi memang pertumbuhan pengadaan kapal perikanan di Karimun itu memang meningkat signifikan. Pada 2021 saja bertambah 89 unit dengan bobot 10 hingga 30 GT,” ujar Kepala Cabang DKP Kepri Satker Karimun, Anwar, Selasa (14/6).

Kuota BBM solar subsidi yang ada saat ini berdasarkan Keputusan Kepala BPH Migas RI No 32/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2022, didistribusikan melalui 7 perusahaan yang tersebar di wilayah Karimun.

Artinya, kata Anwar, kuota yang ada pada dasarnya memang tidak mampu memenuhi kebutuhan kapal-kapal yang memerlukan BBM solar.

“Memenuhi kebutuhan 459 kapal saja kuota itu memang tidak cukup. Jadi diawasi seketat apapun pada dasarnya memang tidak cukup,” terangnya.

ADVERTISEMENT

Tidak tercukupinya kebutuhan BBM tersebut, juga dipicu dengan kurang efektifnya pembaharuan data kapal dengan kategori 1 hingga 30 GT yang beroperasi di wilayah Karimun.

Pemicu lainnya juga, menurut Anwar, disebabkan peningkatan kebutuhan kapal-kapal yang sebelumnya tidak mendaftarkan sebagai penerima BBM subsidi.

“Selama ini banyak pemilik kapal yang membeli solar dari Black Market (BM). Karena di tahun 2019 itu, harga solar BM lebih murah. Sehingga mereka tidak mendata kan diri sebagai pengguna Subsidi. Ketika solar dunia naik otomatis solar BM juga naik, dan mereka kembali lagi mencari solar subsidi yang jauh lebih murah,” ucap dia.

ADVERTISEMENT

Dia mengatakan, jika pendataan kapal Pemerintah Kabupaten tidak relevan dengan pesatnya pertumbuhan industri maritim saat ini. Akibatnya, menyebabkan berpengaruh terhadap data dan informasi yang diberikan kepada BPH Migas.

“Jumlah kapal setiap tahun meningkat di Karimun, bahkan untuk pengadaan dari DKP provinsi saja, sejak tahun 2019 hingga tahun 2021 sebanyak 256 unit yang sebelumnya hanya berjumlah 164 unit. Apalagi kapal milik perseorangan?, Tentunya, data inilah yang menjadi acuan Pemda untuk merevisi kuota solar,” ungkapnya.

Selain itu, Anwar juga menanggapi adanya dugaan ‘permainan nelayan solar’ yang diduga menjadi penyebab terjadinya kelangkaan BBM solar subsidi seperti kondisi saat ini.

ADVERTISEMENT

“Memang tidak dipungkiri, upaya-upaya itu bisa saja terjadi. Kapal-kapal ini membeli solar, lalu kemudian meminta rekomendasi, tapi kapal tidak jalan. Nah di sini baru memang pengawasan ketat harus dilakukan,” tutup dia.

Gabung dan ikuti kami di :

Penulis: | Editor: Redaksi



whatsapp facebook copas link

Baca Lainnya

Mahasiswa di Tanjungpinang Unjuk Rasa Tolak Tapera, RUU Penyiaran dan RUU TNI-Polri

15 Juni 2024 - 12:48 WIB

IMG 20240615 WA0038 11zon

Kepri Dapat 2 Ekor Sapi Kurban Sumbangan Presiden RI

14 Juni 2024 - 14:50 WIB

Ilustrasi sapi kurban

KPU Kepri Buka Penerimaan 5.906 Pantarlih, Honor Rp 1 Juta

14 Juni 2024 - 14:45 WIB

IMG 20240614 WA0016 11zon

Roby Ingatkan Jangan Ada Pungli Dalam PPDB SD dan SMP di Bintan

12 Juni 2024 - 15:08 WIB

IMG 20240612 WA0018 11zon

Permudah Akses Perizinan, KKP Asistensi Pemanfaatan Ruang Laut di Karimun

12 Juni 2024 - 15:02 WIB

IMG 20240612 WA0012 11zon

Bupati Bintan Sampaikan Ranperda Laporan Pertanggungjawaban APBD 2023

11 Juni 2024 - 12:07 WIB

IMG 20240611 WA0006 11zon
Trending di Warta