Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni, meminta Pemprov Kepri agar terus menggenjot serapan belanja APBD 2023.
Hal itu bertujuan agar rencana program dan kegiatan berjalan maksimal, terlebih pada masa awal tahun.
“Kalau ABPD dibelanjakan maksimal sejak awal tahun, maka saya optimistis rencana program dan kegiatan di Pemprov Kepri tahun ini bisa tercapai,” ungkapnya usai hadir dalam kegiatan Musrenbang Kepri 2023 di Pulau Dompak, Rabu (29/3).
Lebih jauh ia menjelaskan, seharusnya pemerintah daerah menggesa serapan belanja APBD pada awal tahun. Agar uang cepat beredar di masyarakat, sehingga berdampak pada meningkatnya daya beli, pembangunan bisa dilaksanakan sejak awal, dan pelayanan publik bisa ditingkatkan.
Baca Juga
“Hingga bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Kendati demikian, Agus Fatoni, mengapresiasi Pemprov Kepri yang berhasil meraih peringkat tertinggi kedua nasional terkait realisasi belanja dan pendapatan asli daerah (PAD) APBD Kepri 2022 lalu.
Dengan capaian belanja pada angka 97 persen dan PAD sebesar 107 persen. Bahkan, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir APBD Kepri juga terus mengalami peningkatan hingga 56 persen.
Atas capaian tersebut, pemerintah pusat akan memberikan penghargaan berupa dana insentif daerah (DID). Namun, ia belum merinci besaran DID yang bakal diperoleh Pemprov Kepri, karena baru akan diserahkan di akhir tahun 2023.
“Tahun lalu, DID sekitar Rp10 miliar setelah meraih posisi kelima nasional atas capaian belanja APBD 2021. Selain itu, pemerintah pusat juga akan memberikan DID reguler ke pemda untuk tahun anggaran berjalan, rencananya diserahkan pada pertengahan tahun ini,” terangnya.
Selain itu, Fatoni turut meminta Pemprov Kepri menjaga stabilitas pangan dan inflasi sesuai arahan Presiden RI Jokowi.
Ia menyebut Presiden RI gencar memantau perkembangan harga pangan di seluruh daerah di Indonesia agar tetap stabil. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi dalam prioritas pembangunan di masa yang akan datang
“Setiap Senin, Bapak Mendagri Tito Karnavian juga rutin melakukan rapat pengendalian inflasi di seluruh Indonesia,” ucapnya.
Sementara, Sekretaris Daerah Kepri, Adi Prihantara, memaparkan hingga akhir Maret 2023 serapan belanja APBD baru sekitar 15 persen. Capaian tersebut masih di bawah target sebesar 25 persen untuk triwulan pertama 2023.
Ia menyebut serapan anggaran yang relatif kecil itu akan terus didorong dan dikontrol dari waktu ke waktu sehingga serapannya bisa maksimal jelang penutup tahun.
“Makanya, kalau ada kendala di masing-masing OPD, langsung dibahas bersama untuk mencari jalan keluarnya,” kata Adi.
