Pengelolaan dana SPP dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjadi salah satu sektor yang rawan terjadinya penyelewenangan.
Seperti baru-baru ini, Kepala sekolah dan bendahara SMKN 1 Batam yang tersandung kasus korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Dari kasus tersebut, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, mengingatkan seluruh kepsek dan bendahara SMA/SMK se-Kepri agar berhati-hati menggunakan dan mengelola dana sekolah.
Menurutnya, bendahara dengan tugas pokok yang tidak mudah, harus bisa menyiapkan administrasi keuangan sekolah secara benar, sekaligus bisa mempertanggung jawabkannya.
Karena, setiap penggunaan dana BOS harus sesuai peruntukannya sebagaimanya diatur dalam Pemendikbud 2 Tahun 2022, tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan.
“Meskipun dana BOS dan dana SPP bersifat tidak kaku dan mengikat, baik penggunaan dan pengelolaannya, tetapi bendaharawan sekolah, harus memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, akuntabilitas dan juga transparansi,” ujar Ansar kala membuka kegiatan Asistensi Bendahara Pengeluaran SMA/SMK se-Kepri atas pengelolaan keuangan sekolah, di Hotel Harris Resort Batam Centre, Selasa (15/11).
Baca: Kepala Sekolah dan Bendahara SMKN 1 Batam Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Dana BOS
Ansar menyarankan, bendahara pengeluaran sekolah pro aktif berkonsultasi dengan pihak terkait. Apabila ada hal dalam laporan keuangan sekolah, yang kurang dipahami dan dimengerti. Menurutnya bendahara dapat menghubungi Aparat Pengawasan Interen Pemerintah (APIP), atau pengawasan eksternal BPK, Kepolisian dan Kejaksaan.
“Hubungi hotline yang khusus dibuka untuk melayani konsultasi,” ujarnya.
Selain itu, Gubernur juga berharap perlu ada pemahaman komprehensif baik kepala sekolah dan para bendahara, agar dalam bekerja terkoordinasi baik.
“Jangan karena ketidaktahuan dalam bekerja, menjadikan kita harus berurusan dengan pihak berwajib, serta tersandung dengan kasus hukum,” ia mengingatkan.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Kepri, Irmandes, menambahkan pelaksanaan kegiatan asistensi ini dilatarbelakangi karena masih sering munculnya temuan yang disebabkan kurangnya pemahaman bendahara.
Karena, dalam melakukan pengelolaan keuangan sekolah, bendahara tidak cukup hanya dengan melalui monitoring dan evaluasi juga pelatihan semata. Lebih dari itu, menurutnya diperlukan sekali asistensi agar bendahara sekolah, memiliki satu persepsi yang sama.
“Sehingga, para bendahara sekolah kedepannya, akan bisa membuat laporan keuangan yang handal, bersih, transparan dan juga akuntabel. Karena hanya laporan keuangan yang baik inilah, tercipta sekolah sekolah yang bersih penyelenggaraan keuangannya,” pungkasnya.
